Jarot Tingkatkan Waspada Bahaya Karhutla

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 258

Jarot Tingkatkan Waspada Bahaya Karhutla
RAKOR - Bupati Sintang, Jarot Winarno, saat menghadiri rakor pencegahan dan penanggulangan karhutla, di Aula Kodam XII/Tanjungpura Pontianak, Senin (19/2). (SP/Humas)
SINTANG, SP - Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, di tahun 2016-2017, Sintang bersama Ketapang dan Kapuas Hulu, termasuk tiga kabupaten penyumbang hotspot terbesar di Kalimantan Barat.

“Makanya kita perlu waspada Karhutla. Meskipun secara empiris, sejak tahun 2016-2017 jumlah hotspot di Indonesia, di Kalbar khususnya mengalami penurunan,” kata Jarot, saat menghadiri rakor pencegahan dan penanggulangan karhutla, di Aula Kodam XII/Tanjungpura Pontianak, Senin (19/2).

Dikatakan Jarot, sekarang saja sudah mulai muncul beberapa titik hotspot di Kalbar. Namun untuk Kabupaten Sintang belum ditemukan, karena tertolong dengan curah hujan yang masih tinggi. “Meski begitu, kita tetap harus waspada," tegasnya.

Jarot mengatakan, Minggu lalu para pimpinan daerah juga sudah mendapatkan pengarahan dari Presiden di Istana Negara. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bahaya karhutla ini, juga ditindaklanjuti dengan koordinasi antar elemen terkait. 

“Kita juga akan segara mengantisipasi terjadinya Karhutla. Terutama dengan rapat koordinasi bersama beberapa unsur pemangku kepentingan, di situ juga harus kita libatkan perusahaan yang mempunyai kewajiban membina desa siaga api di desa-desa binaannya,” kata Jarot. 

Kemudian pihaknya juga berkoordinasi dengan tingkat kecamatan sampai ke desa. “Kita membuat rencana aksi untuk Karhutla ini,” ujarnya.

Menurut Jarot, ada beberapa poin yang akan lebih diperhatikan. Pertama bagaimana merubah mainset dari masyarakat yang kearifan lokalnya, sudah secara turun-temurun membakar ladang. Kedua cara buka lahan tanpa bakar.

“Pada saat penanggulangan hotspot, protapnya sudah jelas, sejak tahun 2015, 2016, 2017 tidak ada masalah,” ungkap Jarot. 

Kemudian yang sulit adalah bagaimana mencegahnya, salah satu upaya mencegah dengan merubah mainset masyarakat, supaya tidak membakar lahan ketika membuka lahan.

“Hal kedua ini, sosialisasinya masih belum gencar. Kemudian ada persoalan imbauan yang tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai. Mereka mau tidak bakar, tapi dari pemerintah harus menyediakan alternatifnya. Sarana dan prasarana, seperti pupuk dan sebagainya,” pungkasnya. (hms/tra/pul)