Kamis, 19 September 2019


Jarot Harap Desa Terapkan Siskeudes

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 243
Jarot Harap Desa Terapkan Siskeudes

SAMBUTAN - Bupati sintang, Jarot Winarno memberikan sambutan saat membuka workshop sistem tata kelola keuangan desa di depan para peserta yang hadir, kemarin. (Humas)

SINTANG, SP - Bupati Sintang, Jarot Winarno berharap seluruh desa di Kabupaten Sintang mulai menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam tata keuangan desanya. 

Jarot mengatakan, sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes ini untuk memperkuat upaya mewujudkan open government, terutama pada level pemerintahan desa di Kabupaten Sintang. 

"Pemkab Sintang berkomitmen memberikan peluang yang sangat luas bagi publik, untuk mengakses berbagai informasi faktual mengenai apa saja yang dilakukan pemerintah," ujar Jarot saat membuka workshop sistem tatakelola keuangan desa, kemarin.

Menurut Jarot, memanfaatkan aplikasi teknologi informasi membuat proses yang dibangun menjadi cepat dan efektif. “Ini juga sangat bermanfaat mencegah penyalahgunaaan kewenangan,” katanya.

Pemerintah desa sebagai unit dari pemerintah daerah, yang saat ini telah mendapat alokasi dana desa harus didorong mempraktekkan pemerintahan yang terbuka. Sehingga tata kelola keuangan desa harus semakin transparan, prefosional dan partisipatif.

“Melalui sistem ini semoga dapat menciptakan birokrasi pemerintahan desa yang mampu mengelola sumber daya secara efektif, adil, proposional dan lestari,” harapnya.

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto mengatakan, sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes merupakan kerjasama BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri, yang bertujuan agar pemerintahan desa mampu mengikuti regulasi. 

“Karena kalau tidak menggunakan aplikasi, beban kerjanya akan sangat berat,” kata Iskandar. 

Aplikasi tersebut menurutnya mampu menyesuaikan regulasi-regulasi yang terus berkembang. “Kalau desa menggunakan aplikasi, kita yakin mereka otomatis terjaga dalam pengelolaan keuangan desa,” jelasnya.

Dikatakannya, untuk sistem kerjanya, desa sebagai pengguna aplikasi dan administratornya di kabupaten. Misalnya, desa-desa sudah punya kegiatan yang akan dikerjakan saat menyusun RAPBDes. 

“Nanti dari kabupaten tinggal mengkomplikasi yang sudah disusun, dan kerjaan desa mereka harus lapor dulu ke kabupaten. Artinya administrasi di kabupaten yang merubahnya,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Ulidal Muhtar mengatakan, Siskuedes sudah dilaksanakan di Kabupaten Sintang sejak 20017, yakni masih dalam tahap penyusunan anggaran. Belum pada tahap tata kelola keuangan desa dengan pelaporannya. 

“Untuk tahap tata kelola keuangan desa dan pelaporannya baru kita laksanakan tahun 2018 ini,” kata Ulidal. (tra/pul)