Senin, 23 September 2019


Jarot: Tak Ada Ampun ASN Terlibat Pungli, Satgas Diminta Fokus Awasi Tujuh Area Pelayanan

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 230
Jarot: Tak Ada Ampun ASN Terlibat Pungli, Satgas Diminta Fokus Awasi Tujuh Area Pelayanan

STOP PUNGLI – Warga saat mengkampanyekan anti pungutan liar (Pungli). Di Kabupaten Singtang, Bupati Jarot menegaskan tidak akan memberi ampun kepada jajarannya bila terbukti terlibat Pungli. (Net)

Bupati Sintang, Jarot Winarno
"Saya tegaskan, tidak ada ampun bagi ASN di lingkungan Pemkab Sintang bila tertangkap tangan melakukan pungutan liar"

SINTANG, SP – Komitmen menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih terus dilakukan Pemkab Sintang. Bupati Sintang, Jarot Winarno menjelaskan upaya ini bisa terwujud jika tata kelola pemerintahan bebas dari praktik pungutan liar (Pungli).

Praktik ilegal yang menjadi perhatian banyak pihak ini menurut Jarot telah menjadi musuh bangsa. Pungli dinilainya menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi, dan menurunkan kinerja pelayanan publik serta pembangunan. Sehingga terjadi ketidakpercayaan masyarakat.    

“Saya tegaskan, tidak ada ampun bagi ASN di lingkungan Pemkab Sintang bila tertangkap tangan melakukan pungutan liar,” kata Jarot, Selasa (10/4).

Dikatakan Jarot, untuk mencegah Pungli, keberadaan satuan tugas satuan sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) sangat penting. Saber Pungli diyakininya dapat membantu memulihkan kepercayaan publik, sehingga terbentuk pemerintahan yang baik, bersih proporsional dan profesional.

“Untuk itu saya minta Satgas Saber Pungli melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, optimalkan personil, lakukan fungsi pembinaan, pencegahan terhadap siapa yang melakukan pungutan liar,” pintanya.

Dalam kinerja memberantas Pungli, Jarot meminta Satgas Saber Pungli fokus pada tujuh area pengawasan yang dinilai berpotensi terjadi Pungli.

"Fokuslah pada tujuh area rawan pungutan liar seperti perizinan, pelayanan publik, hibah bansos, kepegawaian, dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan pendidikan, sehingga mulailah dengan fungsi dan pembinaan dan sosialisasi pada semua pihak," pintanya.

Komitmen yang sama juga disampaikan Wakil Bupati Sintang, Askiman. Ia menegaskan Pungli merupakan pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada dan tidak sesuai dengan ketentuan.

"Pungli ini merupakan kegiatan memungut biaya dengan meminta sejumlah uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain. Ini merupakan praktek kejahatan atau perbuatan pidana," tegas Askiman.

Dikatakan Askiman, untuk mewujudkan komitmen memberantas pungli, Pemkab Sintang bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Negeri Sintang telah membentuk tim Saber Pungli.

Tim ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar.

"Saya ingin tim ini bekerja maksimal dalam mengawasi agar tidak terjadi pungli," katanya. 

Askiman menegaskan, pemberantasan pungli wajib diwujudkan. Visi Kabupaten Sintang mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, maju, sejahtera dan religius ditopang tata kelola pemerintahan bersih, imbuhnya.

Pemangkasan administrasi bertele-tele, berlebihan dan transparansi biaya dalam pelayanan publik menjadi fokus. Sebab, hal itu sebagai upaya mencegah terjadinya potensi pungli.

"Itu yang akan kita usahakan lewat layanan satu pintu agar proses lebih mudah dan cepat," jelasnya. (tra/jee)