Senin, 23 September 2019


Pemkab Akui Kesulitan Kelola Wilayah Hutan

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 348
Pemkab Akui Kesulitan Kelola Wilayah Hutan

HUTAN SINTANG – Bupati Sintang, Jarot Winarno meninjau salah satu lokasi hutan di Kabupaten Sintang. Pemkab Sintang berkomitmen hadir apabila ada permasalahan hutan di daerahnya. (suara sintang.com)

SINTANG, SP – Bupati Sintang, Jarot Winarno mengaku kesulitan dalam pengelolaan kehutanan di wilayah Kabupaten Sintang karena terbentur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana dalam aturan tersebut mengatur pengelolaan kehutanan merupakan kewenangan provinsi.

Hal tersebut ia sampaikan terkait rencana Concervation Strategy Fund (CSF) yang mendorong sistem Management Tata Ruang yang terbuka bagi stakeholders, termasuk terkait perizinan pemanfaatan lahan di Kabupaten Sintang.

Saat ini dikatakan Jarot, sisa luas arel hutan di Indonesia yang hanya sekitar 95 juta hektar. Kemudian sekitar 1,2 juta hekternya ada di wilayah Kabupaten Sintang. Di mana salah satunya, terdapat kawasan hutan yang berada di Taman Nasional Bukit Baka, Hutan Wisata Baning dan Bukit Kelam.

“Sementara 21 persen di antaranya berada di wilayah kawasan hutan lindung, 28 persen berada di kawasan hutan produksi terbatas, dan sisanya merupakan kawasan hutan produksi serta kawasan hutan konservasi,” kata Jarot, Rabu (11/4).
 
Akan tetapi ditegaskan Jarot, Pemerintah Kabupaten Sintang wajib hadir apabila ada permasalahan hutan di daerahnya, mengingat hutan merupakan milik kita bersama.

Dikatakan Jarot, kalau ada dampak buruknya semua yang merasakan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sintang akan membuat naskah perjanjian dengan Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan dengan Taman Nasional.

Jarot Winarno menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sintang akan memegang komitmen yang kuat untuk program Sintang berkelanjutan, yaitu pembangunan Kabupaten Sintang yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan menjaga lingkungan hidup.

"Saat ini Pemkab Sintang banyak melakukan kerjasama dengan organisasi sipil masyarakat, baik dari luar daerah maupun organisasi masyarakat yang ada di daerah," katanya.

Dikatakan Jarot, dengan hadirnya Yayasan Strategi Konservasi Indonesia ini, Pemerintah Kabupaten Sintang sangat terbantu dalam menjaga keberadaan kawasan hutan di daerah, termasuk kearipan lokal, yang juga aspek ekonomi sosial masyarakatnya.
 
Direktur Yayasan Strategi Konservasi Indonesia, Mubarik Achmad menyatakan , pihaknya akan mendukung Visi Kabupaten Sintang Lestari

”Jadi apabila ada perusahaan yang mengajukan izin seperti HGO, HPH atau apapun yang sifatnya pemanfaatan lahan, dapat diketahui publik dan bisa dipertanggungjawabkan menuju pemerintahan good goverment," katanya.

Mubarik Achmad menegaskan, Program Proses Pemanfaatan Lahan, kerja sama Yayasan Strategi Konservasi Indonesia juga sudah dilakukan dengan Provinsi Papua. (tra/jee)