Tujuh Kawasan Masuk Kategori Kumuh, Pemkab Siapkan Administrasi Program Kotaku

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 398

Tujuh Kawasan Masuk Kategori Kumuh, Pemkab Siapkan Administrasi Program Kotaku
KAWASAN KUMUH – Salah satu lokasi kawasan kumuh di Pulau Jawa. Di Kabupaten Sintan, dinas terkait mencatat tujuh kawasan masuk kategori kawasan kumuh. Upaya pembenahan menjadi lebih baik melalui program terpadu akan segera dilakukan. (Ist)
Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Perkim Sintang, Marbuan
"Status kawasan kumuh ini nantinya bisa dicabut jika lingkungan yang semula buruk sudah menjadi baik"

SINTANG, SP – Tujuh kawasan di Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai kawasan kumuh. Penetapan kawasan kumuh ini berdasarkan penataan bangunan permukiman, jalan lingkungan, sistem drainase, kondisi fasilitas MCK yang buruk.

Tujuh kawasan yang masuk sebagai kawasan kumuh antara lain Kelurahan Mekar Jaya, Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kelurahan Menyumbung Tengah, Kelurahan Ulak Jaya, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kapuas Kanan Hulu dan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir. 

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang, Marbuan mengatakan penetapan penting dilakukan untuk penguatan usulan penataan kota ke depannya.

“Penataan kawasan kumuh bisa berupa penataan drainase lingkungannya, sanitasinya dan jalan lingkungan,” katanya, Minggu (15/4).

Ke depan, kata Marbuan, ada program dari pemerintah pusat melalui  Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penataan kawasan kumuh. Nama programnya Kotaku, Kota Tanpa Kumuh.

“Kami sedang menyiapkan administrasi dan lokasi kawasan kumuh untuk mendapatkan program Kotaku ini,” bebernya.

Dijelaskan Marbuan, program Kotaku bisa dalam bentuk penataan infrastruktur jalan lingkungan, penataan sanitasi dan drainase. Selain itu, bisa berupa program pemindahan permukiman. Untuk program ini, masyarakat di desa tersebut harus menyiapkan lahannya. Sementara pemerintah membangun permukimannya.

Penanganan kawasan kumuh ini akan mendapatkan penanganan prioritas dari pemerintah. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sintang, Zulkarnain mengatakan, penetapan kawasan kumuh menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dikatakan dia, banyak kriteria untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan kawasan kumuh. Faktor utama adalah lingkungan yang buruk. Misalkan karena sampah, genangan air di pemukiman padat penduduk, dan  beberapa faktor lainnya yang membuat lingkungan tidak sehat.

Menurut Zul, penetapan kawasan kumuh bukan berarti Kabupaten Sintang masuk dalam kategori daerah kumuh. Hal itu hanya dimaksudkan untuk memetakan wilayah yang perlu penanganan segera dalam hal penataan lingkungan.

“Status kawasan kumuh ini nantinya bisa dicabut jika lingkungan yang semula buruk sudah menjadi baik,” tegasnya. 

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus mengimbau, agar semua pihak mematuhi Peraturan Daerah (Perda) tentang tata ruang Kota Sintang.

"Sebab Kota Sintang terancam akan menjadi semrawut, jika masyarakatnya tidak mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada," kata Kartiyus.

Menurut Kartiyus, saat ini banyak masyarakat yang tidak peduli dengan tata ruang tersebut. Ia menambahkan, semestinya semua izin mendirikan bangunan di Kota Sintang harus mengacu kepada Perda tata ruang.

"Bangunan yang tampak liar di Kota Sintang, itulah yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebab tidak mungkin memperoleh IMB jika mendirikan bangunan di kawasan yang tidak boleh dibangun," jelas Kartiyus.

Disampaikan Kartiyus, lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan perkantoran tidak boleh didirikan rumah tinggal, begitu juga sebaliknya kawasan pemukiman tidak boleh didirikan rumah toko (ruko).

"Jadi kawasan industri Kota Sintang itu berada di Sungai Ringin, sedangkan kawasan bisnis berada di sepanjang Jalan MT Haryono hingga Tugu Beji.  Sedangkan kawasan perkantoran berada di sepanjang Jalan DR Wahidin Sudirohusodo. Semuanya sudah jelas di situ," bebernya. (tra/jee)