PT CKS 12 Tahun Tak Bagi Kebun Plasma ke Petani

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 575

PT CKS 12 Tahun Tak Bagi Kebun Plasma ke Petani
Ilustrasi. (Net)
SINTANG, SP - Meski telah memasuki usia 12 tahun sejak dibuka tahun 2004, perkebunan kelapa sawit, PT.Citra Kalbar Sarana (CKS) hingga saat ini ternyata tak juga kunjung membagikan kebun plasma ke ratusan petani sawit di 11 desa di wilayah Kecamatan Sepauk.

Padahal di masa kepemimpinan Bupati Milton Crosby, pemerintah melalui Tim Pembinaan dan Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Sintang telah melakukan fasilitasi menyelesaikan masalah tersebut. Namun hingga saat ini, petani sawit di daerah operasional perusahaan masih ‘gigit jari’. Hasil kebun yang diharapkan bisa menopang kebutuhan hidup petani sawit dengan menyerahkan lahan ternyata hanya isapan jempol saja.

“Lebih dari gigit jari, masyarakat menangis. Hasil yang diterima petani sawit di desa kami itu berkisar antara Rp5.000-Rp150.000 per kapling. Ini rasanya sangat aneh bagi kami. Kami melihat di daerah lain, adanya kebun sawit masyarakat bisa hidup lebih sejahtera, bisa menyekolahkan anak. Kalau kami, apa yang kami dapat,” ungkap, Kepala Ddesa Tembawang Muntai, Andi Krismanto, ditemui di pendopo Bupati Sintang, belum lama ini. 

Menurut Andi, sebagai kepala desa, dirinya kerap ditanyai warga mengenai masalah ini. Namun titik terang masalah belum didapat. Terkait perkembangan penanganan yang dilakukan TP3K. Andi mengatakan, TP3K berjanji membantu menyelesaikan masalah yang melibatkan 3/4 hektare lahan milik warga yang diserahkan ke perusahaan. Namun belum juga ada jalan keluar. 

“Makanya, saya mau ketemu Pak Bupati untuk mohon bantuan menyelesaikan masalah ini. Sudah berapa kali kami ketemu dengan perusahaan, ketemu dewan tapi hasilnya nol,” sesalnya.

Berkaitan peran koperasi perkebunan di wilayah PT. CKS, Andi mengatakan, hingga saat ini koperasi tersebut masih diurus perusahaan. “Koperasi itu kan belum mandiri, semua masih diurus perusahaan. Susah kalau bicara masalah sawit di desa kami,” katanya.
 
Terkait masalah ini, Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan, masyarakat atau petani sawit harus menuntut pertanggungjawaban pihak perusahaan dan koperasi. Menurutnya hanya melalui koperasinya masyarakat bisa mengetahui berapa sebenarnya hak mereka.

“Kalaulah sisa hasil usaha tidak jelas, jumlahnya sangat kecil, tidak memadai atau yang lainnya itu pastinya yang salah banyak pihak. Kebunnya salah tidak merawat plasmanya, koperasinya salah karena tidak menghitung dengan benar, pihak pemilik plasma juga karena letak kebunnya belum jelas maka tidak ikut merawat,”jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, menurutnya maka yang harus dilakukan secara bertahap adalah melakukan reformasi perkebunan di PT. CKS. Terkait reformasi koperasi, pemerintah telah melakukan dibeberapa koperasi perkebunan. Bentuknya antara lain pelatihan dan memastikan dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

“Kalau koperasi selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan RAT, maka harus dibubarkan dan dibentuk yang baru lagi,”katanya. 

Bupati mengingatkan bahwa sesuai ketentuan tentang perkoperasian, kekuasaan tertinggi ada ditangan anggota yang dilakukan dalam forum rapat anggota tahunan. “Pengurus koperasi termasuk koperasi perkebunan PT. CKS harus ingat, bahwa mereka hanyalah orang yang diamanahkan oleh anggota. Jadi mestinya memperjuangkan kepentingan anggota dan harus transparan,” tegasnya. 
 
Lebih lanjut, bupati mengatakan bahwa reformasi koperasi lainnya termasuk dalam hal floting kebun plasma kepada petani, harus jelas di mana letaknya dan bagaimana perjanjian sistem perhitunganya. “Harus jelas apakah perusahaan ngasih kebun ke petani atau perusahaan bagi keuntunganya dan bagaimana perhitunganya,“ tegasnya. (end/jee)