Petani Pagar Kebun Inti PT CKS, 13 Tahun Tidak Terima Bagi Hasil yang Layak

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 522

Petani Pagar Kebun Inti PT CKS, 13 Tahun Tidak Terima Bagi Hasil yang Layak
TUNTUT PERUSAHAAN – Sejumlah petani sawit yang merasa dirugikan oleh PT CKS menuntut perusahaan untuk membayarkan bagi hasil yang sesuai. Aksi petani juga dilakukan dengan memagar lahan kebun divisi 4 PT CKS. (SP/Endang)
Petani Sawit Desa Tawang Sari, Jonkipli 
"Sudah lebih dari 13 tahun, kami petani yang telah menyerahkan lahan ke PT CKS tidak mendapatkan bagi hasil yang memadai. Karena itu kami memagar lahan kebun divisi 4 sampai perusahaan memberikan bagi hasil yang layak ke petani"

SINTANG, SP - Merasa dirugikan oleh perusahaan lantaran tak mendapatkan bagi hasil yang memadai, sejumlah petani memagar kebun inti milik PT Citra Kalbar Sarana (CKS) di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

Pemagaran dilakukan sejak Selasa (7/8) dan hingga saat ini pagar belum dibuka. Tidak sekadar melakukan pemagaran, petani juga meminta kepada 30 tenaga kerja yang melakukan perawatan dan pemanenan di lahan inti perusahaan, untuk pindah kerja ke lahan plasma.

“Sudah lebih dari 13 tahun, kami petani yang telah menyerahkan lahan ke PT CKS tidak mendapatkan bagi hasil yang memadai. Karena itu kami memagar lahan kebun divisi 4 sampai perusahaan memberikan bagi hasil yang layak ke petani,” ungkap Jonkipli, petani kelapa sawit asal Desa Tawang Sari dihubungi melalui ponselnya, Kamis (9/8).

Jon menceritakan, dari lahan kebun seluas kurang lebih tiga hektare, dalam sebulan, ia hanya mendapatkan uang sekitar Rp500–Rp600 ribu. Hal ini menurutnya sangat jauh dari harapan dan sangat tidak layak. 

“Di wilayah perusahaan lain, untuk sehektare lahan kebun milik petani, hasilnya bisa sampai jutaan. Ini hampir tiga hektare hasilnya tidak sampai satu juta. Sangat tidak layak. Kami menuntut bagi hasil yang layak,” tegasnya.

Petani lainnya, Agus mengatakan, petani juga menuntut agar Koperasi Unit Desa (KUD) Cinta Kasih transparan menyampaikan hasil penjualan ke petani. Meski dalam lembaran slip bagi hasil tercantum jumlah panen, biaya perawatan, bagi hasil dan yang lainnya, namun menurutnya perhitungannya banyak yang tidak benar.

“Petani mana mau melototi item apa-apa saja yang ada di kwitansi itu, paling yang dilihat berapa bagi hasil yang diterima dan angka itu menurut saya sangat tidak layak,” katanya. 

Agus juga mengatakan bahwa ada sekitar 28 lembar sertifikat lahan yang diserahkan petani ke perusahaan yang hingga saat ini, petani tersebut tidak mendapatkan pembagian lahan.

Agus pun mengatakan sebaiknya pihak perusahaan mengembalikan saja 28 lembar sertifikat lahan tersebut ke pemiliknya. 
 
Meski aksi pemagaran telah diketahui oleh pihak perusahaan, baik Jon maupun Agus mengatakan tidak ada respon apapun dari perusahaan. Tenaga kerja yang selama ini melakukan perawatan dan pemananen di kebun inti juga tetap bekerja di kebun plasma milik petani.

Walau tak tahu sampai kapan aksi tersebut dilakukan, Jon dan Agus mengaku selama itu pula pemagaran tidak akan dicabut. 

“Kami ingin baik pihak perusahaan maupun KUD membuka mata terhadap kondisi yang telah mereka buat, karena sangat merugikan petani dan masyarakat,” tegasnya. (end/jee)

Konflik Perkebunan Sawit Meningkat

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan, sampai Maret 2018, Polda Kalbar telah menangani 66 konflik terkait perkebunan kelapa sawit di Kalbar. Menurut Kapolda trend ini semakin meningkat setiap tahunnya.

“Sampai Maret 2018, Polda Kalbar telah menangani 10 kasus di bidang perkebunan,” ungkap Irjen Pol Didi Haryono, Kapolda Kalbar dalam Rapat Kerja (Raker) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalbar 2018, belum lama ini.

Sementara Ombudsman RI mencatat, 450 konflik di bidang agraria pada 2016. Kemudian 163 konflik perkebunan. Jumlah ini terus bertambah dari waktu ke waktu, hingga sekarang.

Didi mengungkapkan, sawit dikenalkan ke Indonesia pada 1848. Kala itu hanya ditanam 4 batang. Kemudian pada 1911 menjadi terkenal dan sangat potensial. Sehingga dijual ke manapun.

Alhasil, saat ini Indonesia menjadi produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia. Lantaran areal sawitnya semakin meluas. “Kalbar dan Sumatera memiliki 11,67 Juta hektare lahan kelapa sawit,” kata Didi.

Mantan Waka Polda Kepulauan Riau ini mengatakan, semakin baiknya usaha sawit tersebut, sayangnya berbanding lurus dengan konflik yang terus meningkat.

Oleh karenanya dibutuhkan solusi tepat untuk mencegahnya, seperti pembukaan lahan baru perlu diawali musyawarah dengan masyarakat, pembukaan lahan sesuai dengan batasan yang diterapkan, lakukan ganti rugi yang sesuai. Membuat IUP dan HGU, menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan lakukan pola kemitraan yang saling menguntungkan. (ntz/jee)