Bantuan Pertanian Kerap Bermasalah

Sintang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 465

Bantuan Pertanian Kerap Bermasalah
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Kades Jejora, Pian
"Kami dikasih hand traktor, padahal kami di sana tak ada yang bertanam padi."

Sekretaris Distan Kalbar, Herdawati
"Untuk memastikan penyaluran bantuan sampai kepada petani, kami melakukan kerja sama pendampingan dengan TP4D Kejati Kalbar dan Polda Kalbar."

SINTANG, SP – Bantuan pemerintah di bidang pertanian di Kabupaten Sintang kerap bermasalah. Salah satunya terjadi di Desa Jerora, Kecamatan Sintang. Kepala Desa setempat, Pian mengatakan bantuan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di desanya, sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan petani.

“Kami dikasih hand traktor, padahal kami di sana tak ada yang bertanam padi. Kemudian kami diberikan bibit padi, akhirnya kami uji cobakan pada lahan seluas 30x30 meter saja,” Selasa (14/8).

Apa yang diberi, tidak sama dengan yang diminta petani. Desanya malah jadi salah satu yang dipilih menjadi tempat implementasi program upaya khusus (upsus) padi, jagung dan kedelai (pajale). 

“Upsus pajale itu gagal total di desa kami,” katanya.

Menurut Pian, petani di desanya mendapatkan bantuan bibit jagung dan kedelai. Namun jenis bibit jagung yang diberikan bukan jagung manis. Sementara, jagung manis Jerora sangat terkenal di Sintang. 

“Karena bibit jagungnya tidak sesuai dan tetap kami bagikan kepada petani, tapi akhirnya bibit jagung itu bukan ditanam akan tetapi justru diberikan kepada ayam untuk umpan,” tuturnya.

Sama halnya dengan bibit kedelai yang sampai saat ini diakuinya masih ada di kantor desa. Petani enggan menanam kedelai karena kesulitan mendapatkan pupuk. 

“Yang dibutuhkan petani itu pupuk dan penyuluhan. Tapi yang diberikan mesin perontok. Jelas ini tidak sinkron,” tegasnya.

Bukan hanya Desa Jejora, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Iwan menuturkan kelompok wanita tani di desanya pernah mendapatkan bantuan bibit tanaman. Namun bantuan itu kepalang tanggung. 

“Hanya dikasih bantuan bibit. Tapi tidak ada penyuluhan bahkan sampai hari ini siapa PPL yang bertugas di desa kami saja, saya tidak tahu,” katanya. 

Bantuan yang diterima desanya hanya bibit tanaman. Tak pernah ada bantuan lain. Padahal mereka sudah pernah mengajukan. 

“Ada banyak petani sayur di desa kami. Tapi juga tidak pernah dapat bantuan. Kalau untuk pupuk, mereka beli sendiri dan lebih banyak menggunakan pupuk kompos,” katanya.

Masalah lain didapat Ketua Gapoktan Desa Telaga Satu, Kecamatan Binjai Hulu, Khumaidi. Meski terpilih secara aklamasi sebagai ketua, Khumaidi belum memiliki SK dari kepala desa. Akibatnya, Gapoktan yang dipimpin tidak pernah dapat bantuan apa pun dari pemerintah. 

“Entah ada masalah apa, saya sampai sekarang belum dapat SK dari kades,” katanya.

Meski tak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah sejak tahun 2017, dia mengaku mengetahui banyak sekali program bantuan untuk Gapoktan. 

“Di masa kepemimpinan Gapoktan sebelum saya, banyak sekali bantuan yang dikucurkan. Bahkan saat itu desa kami ditetapkan sebagai salah satu lumbung padi untuk kabupaten Sintang,” katanya.

Namun, dia tak tahu pasti bagaimana mekanisme pengajuan atau pembagiannya. Dia hanya mengetahui bahwa Gapoktan mendapatkan bantuan alat pertanian atau bibit dari Dinas Pertanian. Tapi tak semua kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan bisa menikmati bantuan itu. 

“Tidak tahu persis, tapi yang pasti kalau ada bantuan hanya kelompok tani yang dekat dengan Ketua Gapoktan yang dapat banyak atau lebih duluan. Kalau kelompok tani lain ya terima saja,” katanya lagi.

Rawan Diselewengkan

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menduga kasus korupsi pemotongan dana bantuan kepada kelompok tani, banyak terjadi karena penyaluran dana kepada kelompok-kelompok tani rawan diselewengkan.

"Bahkan termasuk ada juga kemungkinan kelompok tani fiktif," kata Sufmi, di Jakarta kemarin.

Pernyataan ini menyusul tindakan Polda Sumut yang membongkar dugaan korupsi dana penyaluran kelompok tani yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas. Kasus sama menurutnya bisa terjadi di daerah lain. Dia mengimbau Polda-Polda lain juga meniru pengungkapan penyidik Polda Sumut. 

Sementara itu, peneliti Divisi Korupsi Politik, Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan, perlu ada evaluasi sistem dana bantuan sosial yang selama ini berjalan. Evaluasi tersebut harus dilakukan mulai dari proses penentuan penerima hingga laporan pertanggungjawaban.

Almas mengkhawatirkan program bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi terjadi penyalahgunaan atau korupsi. 

"Pengalokasian atau penentuan penerimanya bisa jadi sangat subjektif, dan berpotensi dialokasikan kepada penerima atau kegiatan fiktif," kata Almas.

Dia pun menilai pemerintah daerah memiliki peran sangat besar sejak menerima usulan program Bansos. Di mana dalam mekanisme pengalokasian bantuan sosial pertanian, pengawasan dan pertanggungjawaban harus diperkuat.

"Intinya ada persoalan dalam proses penentuan penerima Bansos yang kerap tidak sesuai dengan target penerima Bansos itu sendiri," katanya.

Pernah Terjadi

Kasus korupsi bantuan pertanian pernah terjadi di Kabupaten Sintang, yakni kasus tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pengadaan hand tractor atau traktor tangan di lingkungan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan (Distanak) Sintang Tahun Anggaran 2012. Empat terdakwa sudah dijatuhi vonis satu tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa 6 tahun penjara.

Adapun terpidana kasus hand tractor di antaranya tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang, yakni RM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), YN selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan DM selaku Pokja pengadaan. Sementara satu orang tersisa adalah pihak swasta.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasipidsus Kejari) Sintang, Arif Subekti menerangkan, pihak jaksa pikir-pikir atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pontianak itu. Mengingat, keempat terdakwa telah kembalikan kerugian negara sebesar Rp358 juta. 

"Pengembaliannya seratus persen dan diserahkan saat persidangan," ujarnya.

Pengembalian kerugian negara oleh terdakwa sesuai harapan pemberantasan korupsi. Selain penegakan hukum, pengusutan korupsi adalah untuk menyelamatkan kerugian negara. 

Selain vonis satu tahun penjara dan mengembalikan uang kerugian negara, seluruh terdakwa juga didenda Rp50 juta dengan subsidair tiga bulan kurungan.

"Masing-masing terdakwa dijatuhi denda. Jika para terdakwa ini tidak membayar ya diganti dengan kurungan badan," imbuhnya.

Sebelumnya, keempat terpidana langsung menjalani hukum kurungan badan sesuai vonis. Saat diproses, keempatnya juga sempat ditahan. Walaupun sempat dibebaskan karena habisnya masa penahanan.

"Masa hukuman akan dikurangi kurungan badan yang telah dijalani ketika tahap penyidikan," tutupnya.

Kawal Usulan

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Tuti Maulidiah menyebutkan karena terbatasnya kemampuan keuangan, tak semua usulan bantuan bisa terealisasi. Tuti bertanggung jawab terhadap tiga desa di kecamatan tersebut.

PPL menurutnya mempunyai tugas mendampingi, memfasilitasi dan mengarahkan apa yang menjadi kebutuhan petani. Setelah bantuan kebutuhan petani yang tergabung dalam Gapoktan dituangkan dalam sebuah proposal, tugas selanjutnya adalah pengawalan.

“Kalau ketua Gapoktan atau PPL-nya dekat dengan orang dinas, bisalah bantuan yang diberikan itu sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.

Namun jika tidak, bisa jadi barang atau alat pertanian yang ada di dinas itulah yang diberikan kepada kelompok pertanian. Satu yang penting menurutnya, Gapoktan dan PPL harus bisa membuktikan manajemen Gapoktan berjalan bagus dan produksi pertanian meningkat. 

Jika sudah meningkat dan baik, maka dipastikan permohonan selanjutnya dari Gapoktan akan lebih mudah didapatkan. Walau harus tetap dengan pengawalan dan lobi. Dia sendiri mengakui, desa binaannya pernah mendapat bantuan tak sesuai kebutuhan. Bahkan bukan sekali-dua. 

“Ada bantuan hand traktor kepada petani, tapi tidak bisa dimanfaatkan,” sebutnya.

Pasalnya, lahan pertanian masyarakat di situ bukan lahan sawah atau tegalan. Petani lebih banyak menggunakan pola tanam Tanpa Olah Tanah (TOT). Yang dibutuhkan petani adalah mesin perontok, bukan hand traktor.

Mesin perontok, menurut alumni Faperta Untan ini lebih bisa digunakan untuk segala medan. Tidak sekadar padi sawah, namun juga bisa padi ladang. 

Tuti mengingat, salah satu Gapoktan yang didampinginya pernah mendapatkan bantuan program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) dengan nilai nominal uang sebesar Rp100 juta. Bantuan itu diterima 2015-2016. 

“Kalau untuk tahun 2017-2018 ini, seingat saya belum ada bantuan untuk Gapoktan yang ada di desa wilayah tugas saya. Karena memang juga Gapoktan tidak mengusulkan bantuan,”ujarnya.

Antisipasi Penyelewengan

Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kalimantan Barat (Distan Kalbar), Herdawati menuturkan bantuan pemerintah (banpem) di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura diberikan dalam bentuk uang atau barang. Banpem tersebut menyasar langsung Poktan, Gapoktan, UPJA, Korporatisasi Petani, masyarakat tani lainnya, atau Brigade Alsintan. 

"Bantuan dalam bentuk uang ditransfer ke rekening yang memperoleh Banpem. Sedangkan untuk bantuan berupa barang seperti bantuan alsintan langsung diberikan kepada yang bersangkutan," jelas Herdawati. 

Dia mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi agar program penyaluran Banpem yang sampai ke petani sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Calon Banpem secara langsung diverifikasi oleh dinas lingkup pertanian di kabupaten/kota masing-masing. Setelah verifikasi, barulah pihaknya menetapkan SK Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) penerima Banpem. 

Menurutnya, dalam ketentuan yang diberlakukan, penerima bantuan bersedia memanfaatkan dan mengelola bantuan sesuai peruntukan dan kapasitas kerjanya, demi mendukung upaya peningkatan produksi pertanian. Sedangkan untuk penerima bantuan alsintan, penerima harus bertanggung jawab dalam operasional alsintan. 

Dia menegaskan, jika dalam pelaksanaannya dijumpai alsintan tidak dimanfaatkan secara optimal, maka jajarannya di daerah dapat memberikan peringatan berupa administrasi atau melakukan relokasi alsintan. 

"Selain itu untuk memastikan penyaluran bantuan sampai kepada petani sesuai dengan ketentuan, kami melakukan kerja sama pendampingan dengan TP4D Kejati Kalbar dan Polda Kalbar," ungkapnya. 

Dia menjelaskan untuk membantu alsintan tahun 2018 dari Ditjen PSP Kementan sampai dengan Juli 2018, terdapat 1.373 unit. Dengan rincian 10 unit culvator, 3 unit excavator, 347 unit hand sprayer, 288 unit traktor roda dua, 49 unit traktor roda empat, 638 unit pompa air, 29 corn seeder. 

Sedangkan tugas pembantuan berjumlah 1.859 unit. Rinciannya 491 traktor roda dua, 544 unit pompa air, 64 unit rice transplanter, 615 unit hand sprayer, 37 unit cultivator, dan corn seeder sebanyak 108 unit. 

"Bantuan dari pusat jumlah akan bergerak terus sampai dengan akhir Desember 2018 nanti," tuturnya. 

Banpem tersebut untuk mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Fokusnya Upsus Pajale. 

Sementara itu, Ketua UPT Kelompok Tani (Poktan) Batu Ampar, Mahmud mengatakan, bantuan pertanian untuk kelompok tani di Kecamatan Batu Ampar hanya berupa benih dan alat pertanian. 

"Kalau pupuk tidak ada," ujarnya.

Menurut Mahmud, mekanisme penyaluran bantuan untuk Poktan diserahkan secara langsung dari Dinas Pertanian. Dalam penyerahan bantuan tersebut harus melalui mekanisme penandatangan berita acara. 

"Untuk alat pertanian yang bersifat besar, seperti hand traktor, itu bantuannya hanya berupa pinjam pakai. Sebab alat pertanian yang ada di Dinas Pertanian itu adalah aset dinas yang dihibahkan oleh pemerintah pusat," katanya.

Sistem peminjaman alat pertanian kepada Gapoktan, mesti melalui rekomendsi UPT PPL Poktan. "Setelah selesai dipakai, alat pertanian tersebut harus dikembalikan," ucapnya.

Sejauh ini, penyaluran bantuan berjalan baik. Begitu pula sistem pinjam pakai alat pertanian untuk Poktan seperti hand traktor, juga tidak pernah bermasalah.

Mahmud menambahkan, tahun ini beberapa Poktan di Kecamatan Batu Ampar juga mendapatkan program irigasi pengairan sawah. Menurutnya, program irigasi tersebut ditangani secara langsung oleh Dinas PUPR melalui bidang Pengairan dan Irigasi. (abd/end/iat/ant/bls)

Targetkan 80 Ribu Alsintan Sepanjang 2018 

Kementerian Pertanian menargetkan tahun ini bisa menyalurkan 80.000 unit alat mesin pertanian (alsintan) atau sama dengan tahun lalu. Adapun anggaran yang disiapkan Kementan untuk pengadaan 80.000 alsintan sekitar Rp3,68 trillun.

"Alat-alat sudah dibagikan bahkan sudah naik 2.000% (dibandingkan pengadaan di tahun 2015) selama pemerintah Jokowi-JK. Jadi total alsintan tahun ini 80.000," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Kementan, total alsintan yang akan dibagikan tahun ini sekitar 112.525 unit. Rinciannya 80.000 unit untuk alsintan utama, sementara sisanya termasuk alat sederhana. 

Amran berharap, alsintan yang dibagikan oleh pemerintah bisa dimanfaatkan oleh para petani terutama menggenjot produksi padi. Amran menargetkan produksi Gabah Kering Panen (GKP) pada tahun ini bisa lebih dari 80 juta ton. 

Sementara itu, untuk memastikan penyaluran alsintan berjalan sesuai prosedur, Kementan telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengecekan secara rutin.
 
"Ini menarik, aku sudah buat Brigade kalau dia tidak optimal alat dipindah ke kelompok tani tetangganya. Kami ingin alat dan mesin pertanian betul-betul optimal," katanya. (kum/bls)