Tunjangan Guru di Perbatasan Tidak Tepat Sasaran

Sintang

Editor Angga Haksoro Dibaca : 230

Tunjangan Guru di Perbatasan Tidak Tepat Sasaran
Siswa sekolah di perbatasan/mediaindonesia.com
Sintang, SP - Ombusdman Kalimantan Barat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sintang. Membahas tunjangan khusus guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang dinilai salah sasaran.  

“Kami menyikapi permasalahan ini dari beberapa media yang telah memberitakan sebelumnya. Menceritakan bahwa banyak guru yang curhat ke Wakil Bupati Sintang berkenaan dengan tunjangan khusus,” kata Asisten Muda Ombudsman Kalbar, Irma Syarifah.  

Dari permasalahan tersebut, pihaknya melakukan tindak lanjuti dengan melakukan investigasi. Ternyata salah satu penyebabnya tunjangan itu tidak diperoleh guru terpencil karena data yang digunakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sinkron.  

“Data yang ada di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan itu, mengharuskan bahwa tunjangan khusus itu diperuntukan bagi guru-guru yang berada di desa terpencil,” katanya.  

Kenyataanya, banyak guru yang mengajar dekat Ibu Kota Kabupaten Sintang malah dapat. Sedangkan guru yang mengajar di daerah yang jauh dan tidak dapat ditempuh perjalanan satu hari pulang pergi, tidak mendapatkan bantuan.  

“Kedataangan kami untuk koordinasi dan mencocokan data,” ujar Irma Syarifah.   Ombudsan sudah memberikan saran ke kementrian terkait agar mencabut data dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. “Data di Kemendes PDTT itu banyak tidak clear. Penerapan di lapangan tidak sinkron. Banyak desa yang aksesnya mudah, tapi dikategorikan tertinggal. Begitu sebaliknya.”  

Menurut Irma, masalah ini bukan hanya terjadi di Sintang, tapi juga di Kubu Raya, Sambas, dan Mempawah. “Untuk menyikapi hal ini, Ombudsman melakukan inisatif kajian cepat untuk melaporkan ke Kementrian Pendidikan, bahwa kebijakan yang diterapkan tidak sinkron di lapangan,” katanya.  

Hanya saja Kementrian Pendidikan baru akan mengubah sistem data pada 2019. Tujangan khusus tidak lagi berdasarkan hanya data Kementerian Desa, tapi juga BPS, SK Bupati dan lainnya.  

“Selama ini SK Bupati tidak dilihat. Padahal bupati yang lebih paham daerahnya,” kata Irma.  

Jumlah guru penerima bantuan khusus di Sintang naik setiap tahun. Pada tahun 2016 ada 1.452 orang, 2017 ada 1.528 orang, dan 2018 ada 1.736 orang.  

Di beberapa daerah, ada kebijakan bahwa bantuan dari Kementrian Pendidikan ditransfer ke Pemda. Tapi ada beberapa yang tidak disalurkan karena beberapa guru secara lokasi tidak berhak menerima bantuan. (pul)