SPP Sintang Masuk Zona Merah

Sintang

Editor elgiants Dibaca : 180

SPP Sintang Masuk Zona Merah
ZONA MERAH-Rapat Sosialisasi dan Pendamping Kepatutan Standar Pelayanan Publik (SPP) Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2019 yang berlangsung di di Aula Pendopo Bupati Sintang
SINTANG, SP- Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, memimpin rapat Sosialisasi dan Pendamping Kepatutan Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2019 yang berlangsung di di Aula Pendopo Bupati Sintang, Senin siang (22/4).

Masuk zona merah dua tahun berturut-turut terkait penilaian Ombudsman Kalbar soal Standar Pelayanan Publik (SPP), membuat Pemda Sintang bergerak cepat untuk memperbaikinya di tahun 2019 ini.

Salah satunya dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, bagaimana agar SPP tersebut dapat diperbaiki, sehingga target penilaian di 2019 ini masuk zona hijau dapat terwujud.

Bahkan Pemda Sintang dalam kesempatan tersebut mengundang pihak Ombudsman RI Perwakilan Kalbar untuk memberikan sosialisasi dan melakukan penilaian sementara (pra penilaian) untuk 6 OPD, diantaranya Dinsos, Disdukcapil, Disdikbud, Dinkes, Disnakertrans serta Diseperindagkop dan UKM.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah yang melakukan pendampingan terhadap Ombudsman RI Perwakilan Kalbar pada kesempatan tersebut mengaku upaya ini di nilai cukup berhasil dimana OPD-OPD yang ada sudah berusaha memperbaiki SPP di zona kerja masing-masing.

"Dari pra penilaian enam OPD,  tiga sudah hijau dan tiga lagi kuning mengarah hijau. Ini luar biasa, saya berterimakasi kepada kepala OPD dan jajarannya. Mereka betul-betul memperbaiki SPP ini," ujar Sekda Sintang, Yosepha Hasnah, ditemui usai sosialiasi dan pendampingan keputusan standar pelayanan publik seusai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di Lingkungan Pemkab Sintang tahun 2019.

Sekda pun berharap, saat penilaian yang akan dilakukan Ombudsman Kalbar pada pertengahan tahun ini, hasilnya bisa bagus semua, dan masuk zona hijau sesuai yang ditargetkan. Karena komunikasi yang baik dengan kepala OPD dan jajarannya sudah terbangun, bahkan komitmen bersama sudah terjalin untuk memperbaiki SPP sesuai UU Nomor 25 tahun 2009. 

"Saya juga sudah mengumpulkan dan mengarahkan semua OPD untuk menlengkapi semua media SPP.  Tujuan akhir kita ingin semu OPD bisa melayanai masyarakat dengan optimal, mekanisne yang jelas dan masyarakat dapat memahaminya," pungkasnya.

Pada rapat tersebut, selain Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi yang menjadi pembicara, turut hadir Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Marchues Afen beserta unsur OPD Kabupaten Sintang dan jajarannya. Dalam rapat tersebut juga di lakukan penandatanganan komitmen pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. (nak)

Masih Ada Waktu

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalbar, Agus Priyadi mengatakan, Sintang memang dua kali masuk zona merah, yakni 2017 dan 2018. Maka dari itu, pihaknya mengadakan sosialisasi tentang Kepatuhan Pelayanan Publik dan Pendampingan tersebut, agar penilaian tahun 2019 dapat diperbaiki.

"Kami tadi turun ke 6 OPD, didapati tiga hijau dan 3 kuning yang mengarah ke hijau. Itu sudah sangat luar biasa, kita berterimakasih kepada Bupati, Wakil dan Sekda yang sudah berusaha keras bagaimana cara untuk mewujudkan penilaian yang baik dalam rangka mewujudkan kepatuhan SPP," ujar Agus, Senin (22/4)

Adapun tiga OPD yang mendapat nilai hijau di pra penilaian ini, diantaranya Dinsos, Disdukcapil dan Disdikbud, sementara kuning mengarah ke hijau, Dinkes, Disnarkertrans dan Disperindagkop UKM.

"Mudahan saja nanti saat penilaian yang akan kita lakukan di pertengahan tahun ini, semuanya menjadi hijau, tak hanya 6 OPD itu, tapi semuanya. Masih ada satu atau dua bulan untuk memperbaikinya," harapnya.

Ia juga mengatakan, bahwa dari hasil pra penilaian ini, peningkatan sudah sangat signifikan. Tentu ini harus dijaga dan bahkan ditingkatkan lagi, agar tujuannya kepatuhan SPP dapat terwujud sehingga masyarakat dapat pelayanan terbaik.

"Mengurus apapun di OPD tersebut, baik perizinan maupun non perizinan bisa sesuai yang diharapkan masyarakat yakni pelayanan terbaik," pungkasnya. (nak)