Silpa APBD Sintang Capai 245,7 Miliar

Sintang

Editor elgiants Dibaca : 84

Silpa APBD Sintang Capai 245,7 Miliar
PARIPURNA - Wakil Bupati Sintang, Askiman bersama Ketua DPRD Sintang, Jefray Edward dan Wakil Ketua DPRD, Terry Ibrahim seusai Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun 2018 di Rua
SINTANG, SP - Wakil Bupati Sintang, Askiman, menghadiri Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II dalam rangka penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun 2018 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sintang pada Rabu (12/6). 

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward didampingi Wakil Ketua DPRD Sintang Sandan dan Tery Ibrahim. Turut hadir dalam rapat Paripurna tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah, Forkopimda, Anggota DPRD Sintang dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Dari penyampaian Wakil Bupati Askiman dalam rapat Paripurna tersebut diketahui bahwa besaran Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) Kabupaten Sintang mencapai Rp245,7 miliar pada tahun anggaran 2018.

Askiman menyebut bahwa Silpa yang terjadi di APBD 2018 disebabkan masih lemahnya pelaksanaan program setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

“Tentu ini menjadi perhatian dan evaluasi kita supaya ditahun 2019 ini bisa kita tekan,” kata Askiman.
Askiman mengatakan jika dibanding tahun 2017 yang lalu Silpa sebesar Rp 152,4 Miliar maka terjadinya kenaikan Silpa sebasar Rp 93,2 miliar.

“Silpa bisa bermakna bagus ketika muncul dari penghematan anggaran. Tapi juga berarti buruk ketika muncul dari kegagalan belanja daerah. Serapan anggaran yang rendah, sama saja dengan menahan manfaat anggaran yang mestinya bisa dinikmati masyarakat,” katanya.

Dikatakan Askiman besaran Silpa tahun 2018 yang lalu dikarenakan adanya perubahan pekerjaan dibeberapa OPD. Sehingga harus dikerjakan di tahun 2019 ini.

“Anggarannya tidak hilang cuma ada perubahan saja makanya Silpa kita lumayan besar,”jelasnya.

Askiman juga menekankan kepada seluruh kepala OPD agar melakukan pengendalian internal dalam membelanjakan APBD sesuai dengan peruntukannya dan tidak melanggar aturan pengelolaan keuangan.

”Kami ingatkan semua masing-masing OPD agar lebih berhati-hati memanfaatkan anggaran yang ada,” imbuhnya.
Askiman juga mengaku bersyukur bahwa tahun 2018 yang lalu Pemerintah Sintang dapat meperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kali.

“Perolehan WTP yang ketujuh kalinya ini tentu berkat kerja keras semua komponen untuk terus bisa mempertahankannya demi kesejahteraan masyarakat Sintang,” katanya.

Semantara itu, Anggota DPRD Sintang Heri Jamri menilai tinginya Silpa ditahun 2018 disebabkan terjadinya anggaran dari pusat berupa pajak BPHTB masuk diakhir tahun.

“Itu kan anggarannya masuk diakhir tahun setelah kita menetapkan APBD murni sehingga anggaranya tidak terserap,” kata politisi Hanura tersebut. (nak/hms)

Bupati Harus Pantau Kinerja OPD 

Mahasiswa asal Kabupaten Sintang, Apriyan mengaku terkejut mendengar angka Silpa Kabupaten Sintang yang mencapai angka cukup besar yakni 93,2 miliar. Menurutnya jika tidak karena faktor tertentu yang menyebabkan angka Silpa mencapai sebesar ini tentu patut di pertanyakan kinerja dari OPD terkait yang ada di Kabupaten Sintang.

“Ini bukan angka yang kecil, jumlah sebesar itu kalau bisa di maksimalkan untuk kebutuhan dalam melayani masyarakat tentu sangat bermamfaat sekali dan ini harus dijelaskan mengapa bisa demikian,” kata Apriyan di Pontianak, Rabu (12/6)

Jika dana sebesar itu menjadi Silpa maka Apriyan sangat meyayangkan, mesti kata Apriyan OPD terkait jauh hari sudah bisa merancang dengan jelas dan pasti apa-apa saja yang harus dikerjakan dengan memamfaatkan anggaran yang ada.

“Jika menjadi Silpa kan sayang, itu seharusnya untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Sintang,” ucapnya.

Lebih lanjut ia berharap agar Bupati dan Wakil Bupati bisa terus memantau kinerja dan menerima laporan kinerja dari OPD terkait. Tugas mengawasi OPD menurutnya menjadi kewenagan pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati agar OPD terkait bisa bekerja maksimal mendukung visi misi pembangunan di Bumi Senentang.

“Bupati dan Wakil Bupati kan punya visi misi pembangunan, nah tugas OPD salah satunya adalah menterjemahkan visi misi tersebut dalam kinerja mereka. Bupati harus kontrol itu OPD-OPD nya,” ujar Apriyan mengingatkan. (nak)