Rabu, 11 Desember 2019


Perketat Pengawasan dan Pemutakhiran Data

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 105
Perketat Pengawasan dan Pemutakhiran Data

HADIRI - Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Ir. H Zulkarnaen, M.Si menghadiri pra gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat tingkat Kabupaten Sintang tahun 2019 di Aula Inspektorat Kabupaten S

SINTANG, SP – Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar pra gelar pengawasan daerah dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat tingkat Kabupaten Sintang tahun 2019 di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang, Rabu (14/11).

Kegiatan ini dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Ir. H Zulkarnaen, M.Si  mewakili Bupati Sintang Jarot Winarno. Turut hadir pada acara tersebut, usur Forkopimda, OPD, camat, serta kepala desa.

Zulkarnaen menyampaikan, dalam melaksanakan pengawasan dan pemutahiran data di setiap kegiatan yang ada di instansi terkait di lingkungan Pemkab Sintang, hendaknya perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

“Jika kita melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana pemerintahan atau APBD, hendaknya harus tepat dalam penggunaan dana dan angaran itu. Selain itu, pelaporannya juga harus tepat, sehinga tidak terjadi temuan-temuan atas penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.

Sejauh ini kata Zulkarnaen, kita dan pihak terkait seperti Kejaksaan sudah melakukan koordinasi dalam penanganan penyelewengan dan penyalahgunaan angaran yang bersumber dari APBD. Seandainya terjadi temuan diharapkan oknum yang bersangkutan mampu mempertangungjawabkan, serta mampu mengembalikan dana tersebut.

“Sehingga tidak ada tindakan pengurungan terhadap oknum tersebut kata,” Zulkarnaen.

Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, Apolonaris Biong mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat, mulai dari tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2019 kepada masing masing obyek pemeriksaan (Obrik).

Biong juga berpesan kepada semua pihak terkait supaya dapat bekerja sama dalam penyampaian data  (PHP2) ke obyek wasrik, baik dari sekolah, puskesmas, kelurahan dan desa yang ada di wilayah kerjanya sampai batas waktu yang ditentukan yakni pada tangal 25-26 November 2019 ini.

Hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh Obrik dalam kurun waktu 60 hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima Obrik. Maka hasil pemeriksaan dapat diambil alih oleh aparat penegak hukum (APH).

“Oleh sebab itu kami berharap dalam penyelengaraan pra gelar pengawasan ini dapat menghasilkan peningkatan pelaksanaan tindak lanjut temuan, serta rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Akurasi data dan informasi dapat dijadikan masukan bagi pimpinan dan pihak terkait,” ujarnya.

Dikatakannya, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern Pemkab Sintang ini agar tercipta reformasi birokrasi pemerintah yang baik transparan dan akuntabel.

“Kita dari Inspektorat tidak pernah bosan dan berhenti untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kepada semua instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Sintang ini. Fungsi pembinaan tetap kita jalankan terus. Hanya saja tindak lanjut yang membuat kita selalu terlambat,” tukas Biong. (hms)