Kamis, 19 September 2019


FORKI Tidak Akomodir Perguruan, Empat Pengurus Siapkan Mosi Tidak Percaya

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 762
FORKI Tidak Akomodir Perguruan, Empat Pengurus Siapkan Mosi Tidak Percaya

KOORDINASI - Pengurus KONI Kalbar, berkunjung ke kediaman Bupati Sintang, Jarot Winarno, dalam rangka persiapan Porporv XII 2018 di Sintang. (Ist)

Ketua Dewan Perwasitan Pengprov KKI Kalbar, H Suwito BE
"Sangat disayangkan. Karena susunan kepengurusan periode 2017-2021, tidak memasukan perwakilan dari perguruan lainnya"

SP - KEPENGURUSAN Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Pengprov Kalbar, mendapat kritikan dari berbagai pihak. Kritikan ini terutama disampaikan oleh para pengurus perguruan anggota Pengprov FORKI Kalbar.

Kritikan yang diutarakan oleh empat pengurus perguruan tersebut, terkait dengan susunan kepengurusan, yang didominasi oleh satu perguruan saja, yaitu Institut Karate-Do Indonesia (Inkai). Padahal ada empat perguruan lainnya yang ada di bawah naungan Pengprov FORKI Kalbar.

"Sangat disayangkan. Karena susunan kepengurusan periode 2017-2021, tidak memasukan perwakilan dari perguruan lainnya," kata Ketua Dewan Perwasitan Khusyin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) Kalbar, H Suwito BE. 

Menurut Suwito, hendaknya kepengurusan Pengprov FORKI Kalbar, bisa diisi oleh orang-orang yang berkompeten. Dan mereka, lanjutnya adalah para perwakilan dari semua perguruan karate yang ada di Kalbar.  

"Ada KKI, Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari), Amura Karate-Do, dan Institut Karate-Do Nasional (Inkanas). Semestinya mereka ini diakomodir," paparnya.

Suwito melanjutkan, apabila kepengurusan yang hendak diajukan pengesahannya ke Pengurus Besar (PB) FORKI tersebut disetujui, maka akan terlahir disharmonisasi pada pengembangan Cabor ini di Kalbar. Hal ini terjadi, karena kepengurusan tersebut hanya diisi oleh orang-orang perguruan Inkai saja.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan perguruan Amura Kalbar, Sensei David. Menurutnya, kepengurusan yang telah disusun oleh tim formatur hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) IX FORKI Kalbar, yang digelar pada 20-21 Desember 2017, di Hotel G Pontianak, tidak mencerminkan sportivitas, keadilan, dan semangat Bushido dalam karate.

"Ini seperti mencederai nilai-nilai kebersamaan dan semangat kekeluargaan dalam karate. Mereka tidak menghargai keberedaan perguruan lainnya," kata David.? 

Pria yang menyandang gelar DAN III Nasional ini menjelaskan, eksistensi Pengprov FORKI di Kalbar dibentuk oleh lima perguruan. Termasuk lahirnya para karateka handal, yang selama ini jadi tumpuan Cabor Karate di berbagai Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Berdasarkan informasi yang tersebar di beberapa grup  Whatsapp insan karate Kalbar, enam posisi strategis kepengurusa FORKI dijabat oleh orang-orang dari perguruan Inkai. Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena akan membuat kecemburuan sosial di antrara perguruan lainnya. 

"Ketua Harian, Sekum, Kabid Binpres, Kepelatihan, dan Perwasitan dijabat oleh pengurus Inkai. Ini sudah sangat tidak baik, karena ada monopoli kepengurusan," paparnya.

Kondisi ini, tutur David membuat empat perguruan yang tidak diakomodir oleh kepengurusan FORKI Kalbar periode 2017-2021, akan melayangkan mosi tidak percaya ke PB. Empat perguruan berharap, kepengurusan FORKI Kalbar bisa mengakomodir perguruan lainnya.

"Kita tidak pernah ada masalah dengan perguruan Inkai, namun kenapa kemudian mereka seolah-olah tidak menghargai keberadaan kita. Ini harus diluruskan," kata David.

Untuk menggalang kebersamaan penyampain mosi tidak percaya, maka empat perguruan akan segera melakukan koordinasi. Mosi ini tidak hanya disampaikan ke PB FORKI, namun ditembuskan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar.

"Kita inginnya kepengurusan diisi oleh orang-orang yang mengenal dan mencintai karate, mereka bisa berasal dari perguruan ataupun tidak, asalkan mau berjuang demi kemajuan Cabor Karate di Bumi Khatulistiwa," pungkasnya.

Bruder Steph Legowo 


TIDAK diakomodirnya empat perguruan lainnya yang ada di bawah kepengurusan Pengprov FORKI Kalbar, juga mendapat sorotan dari tokoh Karate Kalbar, Stephanus Paiman, OFM Cap. Menurut Ketua FRKP Karate Club tersebut, kondisi ini membuat keadaan tidak kondusif.         

"Jangan bermain politik ataupun suka tidak suka dalam memajukan olahraga di Kalbar. Karate ini milik semua perguruan, sehingga harus merangkul semua perguruan," paparnya. 

Pria yang pada periode 2013-2017 berperan aktif sebagai Ketua Harian ini, juga merasa tidak dihormati dan diakui perannya sebagai insan karate yang tulus. Namun demikian, ia sangat legowo dan bisa menerima keputusan tim formatur.  

"Saya ikhlas, karena saya tidak punya kepentingan apapun. Dari awal diperkaratean Kalbar, saya tulus membangun prestasi karate di Kalbar," ujar Bruder Steph. 

Adapun alasan dari tim formatur yang menyusun kepengurusan Pengprov FORKI Kalbar 2017-2021, yang tidak bisa memasukkan Bruder Steph adalah karena Perguruan Lemkari, yang menaungi Bruder Steph tidak diakui oleh PB FORKI. 

"Alasan mereka, saya merupakan pengurus Perguruan Lemkari dari SS Anton Lesiangi, maka mereka tidak bisa memasukkan saya di kepengurusan," katanya.  

"Tekad saya adalah fokus membina anak-anak binaan FRKP Katare Club, agar dapat berprestasi. Mereka harus diarahkan pada jalurnya, sesuai dengan semangat Bushido," lanjut Bruder Steph.

Namun, Bruder Steph menyesalkan, apabila tim formatur yang menyusun kepengurusan hanya mencari-cari alasan agar dia tidak diakomodir oleh kepengurusan yang akan dibentuk. 

"Ini yang membuat saya agak gerah. Nalar sehat saya mengatakan, ada yang tidak beres pada kepengurusan tersebut," katanya.

Sejak awal Musprov, papar Bruder, memang ada sebagian orang yang tidak menghendakinya masuk dalam jajaran kepengurusan. Bahkan, ada ungkapan yang sempat beredar, dan sangat mendiskriditkan sosok Bruder yang sudah berjuangan dengan ikhlas bagi perkaratean Kalbar.

"Saat itu, ada yang mengatakan, jangan dukung Bruder Stephanus Paiman, karena tidak seakidah. Ingat ayat Al Maidah 51. Bagi saya aneh, dalam olahraga ada oknum yang menyampaikan hal ini, dan didengar orang banyak," ujar Bruder Steph.

Bruder menjelaskan, setelah Musprov, ungkpan di atas juga kembali dilontarkan. Tujuannya adalah agar ia tidak bisa masuk jajaran kepengurusan. Bahkan, ada yang mengaitkan dengan masalah internal di Perguruan Lemkari.

"AD/ART mana yang mengatur bahwa seorang Karateka yang perguruannya dalam masalah, tidak boleh duduk di kepengurusan FORKI," pungkasnya.

FORKI Kota Tolak Hasil Musprov


FEDERASI Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Pontianak, telah menolak hasil Musprov IX FORKI Kalbar, yang di gelar pada 20-21 Desember 2017 di Hotel G Pontianak.? 

"Saya menyayangkan Musprov yang bertentangan dengan AD/ART. Banyak hal yang ditabrak. Satu di antanya adalah laporan pertanggungjawaban kepengurusan FORKI yang lama," kata Ketua FORKI Kota Pontianak, Joni Isnaini. 

Seharusnya, lanjut Isnaini, saat pembacaan LPJ, Ketum FORKI Kalbar harus hadir, tetapi nyata tidak ada. Hal tersebut sudah menciderai rasa kebersamaan dalam forum Musprov. 

"Padahal, Musprov FORKI bukan sekedar persoalan menang atau kalah. Saya lebih menekankan untuk membangun FORKI Kalbar menjadi lebih baik," paparnya.

Namun, jika cara-cara yang ditempuh sudah inkonstitusional, pertanyaannya adalah mau dibawa ke mana lagi FORKI Kalbar. Hal ini terlihat saat Ketum yang lama tidak menghargai Musprov. 

"Demikian pula saat pemilihan, Ketum baru yang diusung, Karolin juga tidak hadir menghargai Musprov. Sebagai Ketum baru, ia tidak hadir, apalagi untuk menyampaikan visi-misi," ungkap Joni.

Ia menegaskan, FORKI merupakan organisasi bergengsi yang menjunjung tinggi sportifitas. Sementara, calon yang diunggulkan tidak hadir, tetapi malah dipilih. Bukan hanya tidak menghargai forum Musprov, tetapi juga penuh rekayasa.

“Saya dari FORKI Pontianak sangat sayangkan hal-hal seperti ini. Bagaimana mau dipimpin oleh pemimpin yang tidak mendidik secara sportivitas,” katanya.

Nurman A Mukmin, Sekum Pengprov KKI Kalbar menyampaikan, karate dan olahraga lainnya mengutamakan sportivitas, termasuk dalam mencari pemimpin. Hasil Musprov, menurutnya ada beberapa hal yang harus dikaji kembali. 

"Ada yang harus diperbaiki, karena itu KKI menolak seluruh pertanggungjawaban Pengprov dalam Musprov. KKI memiliki prinsip sesuai semangat Bushido, di mana jiwa, hati, badan, dan teknik harus menyatu," kata Nurman.

“Salah katakan salah, benar katakan benar. Ini prinsip KKI. Walau anak sendiri salah, kami katakan salah. Apalagi semangat olahraga karate mendidik generasi muda ke depan,” lanjutnya.

Kinerja Tim Formatur Lambat


KAROLIN Margret Natasa, yang juga Bupati Landak, terpilih sebagai Ketum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kalbar masa bakti 2017-2021 dalam Musprov FORKI Kalbar, di Hotel G Jendral Urip Pontianak, Kamis, 21 Desember 2017.

Karolin unggul suara atas kandidat lainya yakni Joni Isnaini dalam pemilihan Ketum secara voting. Musprov kali ini dihadiri lima Pengda perguruan di bawah naungan FORKI Kalbar yakni, Inkai, KKI, Lemkari, Inkanas dan Amura serta Pengcab Forki hanya minus dari Kabupaten Sanggau yang tidak hadir.

Setelah terpilih, Ketum FORKI dan tim formatur membentuk kepengurusan FORKI 2021, dalam 14 hari ke depan. Namun, hingga Senin, 22 Januari 2018, kepengurusan belum terbentuk. 

"Apa yang dikerjakan tim formatur, kenapa lama sekali menyusun kepengurusan," ujar David, pengurus Amura Karate-Do Kalbar.

Terlambatnya penyusunan kepengurusan, menyebabkan terbengkalainya semua agenda dan rencana kerja FORKI Kalbar. Padahal, KONI Kalbar, telah menargetkan FORKI Kalbar harus menyelenggarakan Kejurda pada Januari.

"Apabila belum ada kepengurusan, mana bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan. Hal ini mengganggu berbagai agenda yang harus diselenggarakan. Bahkan ada info, pendanaan untuk Kejurda dan berbagai kegiatan FORKI bisa hangus, apabila tidak segera menyelenggarakan kegiatan tersebut," paparnya. (mul/pul)