q Suara Pemred − Pemda Desak Sistem Ranking CPNS

Pemda Desak Sistem Ranking CPNS

Bengkayang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 709

Pemda Desak Sistem Ranking CPNS
Grafis Koko (Suara Pemred)
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana
"Mereka yang lulus SKD bakal segera diumumkan oleh Menteri PAN-RB. Kami juga menunggu Peraturan Menteri terkait peserta yang lolos ke tahap selanjutnya berdasarkan ranking."

Gubernur Kalbar, Sutarmidji
"Saya mau kuota terpenuhi semuanya. Bukan urutkan passing grade tapi dengan melakukan pemeringkatan nilai."

BENGKAYANG, SP – Sebagian besar pemerintah daerah di Kalbar mendesak sistem ranking digunakan, untuk menyiasati minimnya peserta lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Kuota formasi yang kadung diberikan tak boleh disiakan. Terlebih, sudah lama daerah merasa kekurangan tenaga pelayan masyarakat.

Tes SKD CPNS 2018 punya tiga sub ujian, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Ketiga tes ini memiliki tingkat kelulusan berbeda, dan masing-masing peserta harus memenuhi standar passing grade jika ingin lulus.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkayang, Geraldus mengatakan, pihaknya telah melaporkan hasil kelulusan tes awal tersebut ke Badan Kepegawaian Nasional. Bersama kabupaten/kota lain di Kalbar, mereka minta Pemprov mengambil kebijakan.

“Kami memilih sistem ranking, karena banyak dari peserta yang tidak lolos, hanya karena tidak mencapai nilai di satu jenis tes,” katanya, Minggu (18/11).

Dia mencontohkan, banyak peserta punya nilai tinggi di TIU dan TWK, namun tak lolos di TKP. Dari hasil evaluasi, BKPSDM Bengkayang menilai passing grade TKP terlalu tinggi, dan pertanyaannya amat panjang. Peserta kehabisan waktu membaca soal yang mirip satu sama lain.

“Hal seperti ini kiranya perlu dipertimbangkan, dari jumlah total nilai yang nanti peringkatnya akan dapat diketahui,” katanya.

Selain Bengkayang, BKPSDM Kubu Raya juga menginginkan diterapkannya sistem ranking. Pilihan itu langsung diambil setelah melihat hasil tes yang belum memenuhi kuota. Mereka sudah berkoordinasi dengan BKN, agar pemeringkatan per formasi dilakukan. 

“Kami dan BKN sedang membicarakan untuk menggunakan sistem ranking dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dapat jawaban,” kata Kepala BKPSDM Kubu Raya, Kusyadi.

Sistem peringkat dipilih lantaran sudah jelas nilainya. Setiap formasi kali tiga orang tertinggi untuk ikut ujian tahap lanjutan. Penurunan passing grade justru akan merepotkan.

Dari hasil evaluasi, banyak peserta tidak lolos karena soal terlalu panjang, sehingga butuh banyak waktu. Di sisi lain, waktu yang tersedia hanya 90 menit.

"Ada 100 soal, artinya satu soal itu tidak sampai satu menit. Kalau peserta hati-hati bermasalah dengan waktu, begitu juga sebaliknya ketika peserta tergopoh-gopoh," katanya.

Kuota CPNS yang dibuka memang harus terpenuhi. Pasalnya, anggarannya sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

"Sudah kita usulkan dan tidak ada masalah soal itu," ujarnya.

Plt Kepala BKPSDM Sanggau, Herkulanus HP berharap hal sama. Dia mengatakan, dalam waktu dekat bupati akan menyampaikan surat resmi ke Menpan-RB, untuk segera mengeluarkan kebijakan, agar 217 formasi yang tersedia dapat terisi.

“Adapun opsi yang coba ditawarkan kepada pemerintah pusat adalah, dengan sistem ranking,” katanya.

Dia ingin pusat segera mengeluarkan kebijakan, agar ada kejelasan bagi pelamar tak lolos ambang batas berdasarkan sub ujian, tapi akumulasi nilai berada di atasnya.

“Ini akan berdampak pada formasi yang sudah tersedia. Akan ada ratusan formasi lagi di Kabupaten Sanggau terancam tak terisi alias kosong,” terangnya.
 
Desakan penggunaan sistem ranking turut disuarakan Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Ambang batas yang ditetapkan pusat terlalu tinggi. Sementara tingkat kemampuan pendidikan setiap daerah berbeda. Namun kuota yang sudah disediakan, tidak boleh dikurangi.

“Kita sudah surati untuk meminta peringkat nilainya saja, bukan passing grade yang digunakan,” katanya.

Sistem ranking akan membuat seluruh kuota bisa terpenuhi. Penurunan passing grade tak akan berpengaruh, lantaran nilainya tetap tak masuk hitungan.

“Saya mau kuota terpenuhi semuanya. Bukan urutkan passing grade tapi dengan melakukan pemeringkatan nilai,” tegasnya.

Hanya dia menekankan, untuk validasi kebutuhan instansi, seluruh aspek dan indikator harus dihitung guna mewujudkan profesionalitas pegawai. Misalnya, pemahaman teknologi informasi, penempatan sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan masalah inefisiensi.

“Misalnya sarjana Fisipol jadi Kepala Dinas PU itu tidak efisien, karena membutuhkan orang-orang yang mampu secara teknis menggerakkan itu. Kalau ndak, tidak akan gerak,” ujarnya.

Tunggu Pusat

Di Kabupaten Mempawah, tes awal hanya meloloskan 69 orang dari 144 kuota tersedia. Lucunya, 30 peserta yang lolos memperebutkan empat formasi bidan.

“Dalam seleksi lanjutan nanti, akan diseleksi kembali 30 lebih itu, untuk dicari empat orang,” kata Kepala BKPSDM Mempawah, Abdullah.

Sebelum Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 22 November 2018 mendatang, pihaknya masih akan menunggu keputusan pusat. 

“Apakah nantinya kebijakan pusat mengambil peringkat maupun lainnya, itu kembali ke pusat. Karena kita hanya sebagai fasilitator atau pelaksana,” katanya.

Pj Sekda Kabupaten Mempawah, Ismail mengatakan, minimnya capaian passing grade terjadi dengan skala nasional, bukan hanya di Mempawah. Sejauh ini pemerintah pusat disebut punya dua opsi, dengan sistem peringkat, atau menurunkan ambang batas nilai.

“Informasi itu didapat belum secara resmi,” katanya.

Plt Kepala BKPSDM Singkawang, Juandi mengatakan, hanya 61 peserta yang lolos SKD dan akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun, bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi dan dinyatakan lulus pada tes SKD, yang bersangkutan tidak perlu lagi ikut tes SKB. 

Pihaknya akan mengusulkan ke pemerintah pusat, dapat memberikan solusi. Sebab, yang menetapkan passing grade dari pusat. Tapi nyatanya banyak peserta tidak lolos. 

"Mau dia menurunkan passing grade atau sistem ranking tidak masalah, yang penting formasi kita bisa terisi," katanya. 

Sementara Kabid Pengadaan dan Mutasi ASN BPDPSDM Ketapang, Endo mengatakan akan rapat dengan tim terkait persoalan hasil tes CPNS. Hasil rapat akan disampaikan ke bupati.

"Nanti kita akan menyurati Menpan RB dan BKN terkait persoalan ini. Yang jelas kita minta diupayakan formasi yang tidak terisi bisa diisi, masalah teknis dan kebijakan nanti kita serahkan ke mereka," katanya.

Dia berharap kebijakan segera keluar. Pasalnya, sampai sekarang banyak yang menunggu. Daerah pun tengah mengambil ancang-ancang tes lanjutan.

Kepala BKPSDM Melawi, Paulus mengatakan, Pemkab sudah menyurati Menpan RB untuk menurunkan passing grade. Dalam surat yang ditandatangani langsung Bupati Melawi, Panji meminta agar dilakukan peninjauan kembali terhadap Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan CPNS Tahun 2018. 

Peninjauan ini dalam surat tersebut, dinilai diperlukan karena tanpa adanya penyesuaian, maka alokasi formasi CPNS Melawi tahun 2018, tidak dapat terpenuhi. 

"Ini adalah salah satu usaha, agar jangan sampai formasi CPNS yang diberikan oleh pemerintah pusat, malah tak terisi karena gugurnya para pelamar CPNS pada tes awal,” sebutnya.

Paulus sejatinya kecewa, apa yang sudah disiapkan semaksimal mungkin, malah menuai hasil buruk. Terlebih sebelum tes SKD dimulai, sudah ada formasi yang tak diisi pelamar. Di antaranya formasi dokter spesialis sebanyak empat orang, satu formasi administrasi perkantoran D3, dan formasi K2 dari tujuh formasi hanya dua yang mendaftar.

"Jadi total yang kosong karena tidak ada pelamar saja sudah mencapai 10 formasi,” sebutnya. 

Paulus berharap ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, sehingga formasi yang ada tetap terisi. Baik dalam bentuk penurunan passing grade atau menggunakan sistem ranking.

Pakai Ranking

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana sempat berujar, masih memberikan harapan bagi peserta ujian SKD CPNS 2018 yang nilainya kurang dari passing grade.

"Kami tidak akan membiarkan layanan pendidikan dan kesehatan terganggu. Solusinya BKN akan membuat ranking dari nilai akumulasi di bawah nilai ambang batas bawah passing grade,” katanya.

BKN akan menyusun rangking berdasarkan akumulasi nilai. Prioritas tentu kepada mereka yang lulus murni, sesuai dengan passing grade. 

"Yang jelas kami tidak akan menurunkan passing grade, karena akan menurunkan kualitas PNS. Tetapi kami akan membuat ranking," tegas Bima.

Meski nantinya ada kekurangan formasi, pemeringkatan tidak akan menurunkan nilai hingga rendah. Dia menyebut batas bawah nilai yang akan 'dilirik' oleh BKN adalah minimal nilai akumulasi 260.

"Untuk perangkingan tentu kami melihat nilai yang tinggi dulu. Karena ada peserta nilai akumulasinya itu 300 bahkan 320, tetapi ada satu sub ujian yang tidak sesuai passing grade," tegas Bima.

Sistem ini, sudah disepakati oleh Kemenpan RB. Jumlah peringkat akan disesuaikan seberapa banyak formasi kosong. Karena itu, jika peserta dengan skor tinggi, dan hanya ada salah satu sub ujian tak lolos passing grade, masih ada kesempatan mengikuti ujian berikutnya.

Sedangkan, untuk formasi yang tidak memiliki pendaftar, akan dibiarkan kosong. Pihaknya akan menentukan kebijakan lebih lanjut untuk mengisi formasi tanpa pendaftar.

Mereka yang lulus SKD bakal segera diumumkan oleh Menpan RB. BKN juga menunggu Peraturan Menteri terkait peserta yang lolos ke tahap selanjutnya berdasarkan ranking. Usai ujian SKD, CPNS harus mengikuti SKB.

Menpan RB, Syafruddin berencana mengumunkan kebijakan yang diambil pekan ini. Pasalnya, dalam SKB, jumlah minimal peserta tiga kali formasi.

“Pemerintah punya kewajiban untuk melayani publik. Publik juga semakin menggeliat untuk mau berperan dalam roda pemerintahan, terutama untuk tenaga pendidikan, seperti guru dan dosen serta tenaga kesehatan,” jelasnya.

Menteri menjelaskan, saat ini peserta yang lolos tahapan seleksi dengan passing grade yang telah ditetapkan pemerintah memang minim sekali.

Tetapi Syafruddin menekankan bahwa, peserta SKD CPNS yang tidak lolos passing grade bukan berarti telah gagal. Saat ini, Panselnas sedang melakukan evaluasi dan dalam waktu dekat akan segera mengumumkan solusinya.

"Panselnas saat ini sedang menyikapi perkembangan yang ada untuk mengambil langkah-langkah terbaik, untuk memenuhi kebutuhan negara. Yang jelas langkah akan diambil tidak bakal merugikan, bahkan menguntungkan semua pihak," kata Syafruddin. (akh/nar/ben/sap/rud/iat/eko/jul/teo/nak/bls)

Standar Jakarta Diterapkan di Daerah

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Markus Amid mengatakan passing grade yang diterapkan terlalu tinggi. Standar yang dipakai ditentukan Jakarta, sementara sarana dan pra sarana pendidikan di daerah tak sama. 

“Janganlah otonomi daerah ini selalu hanya slogan. Hal-hal seperti penerimaan ini serahkan ke daerah dong, karena daerah yang paham dengan dirinya sendiri,” katanya, Minggu (18/11).

Markus meminta pemerintah bisa mengambil kebijakan penerapan sistem peringkat. Menurutnya, penjaring dengan segala macam tes dipakai untuk mencari CPNS ideal. Namun ukuran ideal itu tak jelas. Semestinya bukan hanya berpatok pada akademik, tapi juga karakter dan keinginan mengabdi pada masyarakat.

“Ideal itu kan tidak bisa dilihat dari kepintaran saja, suruhlah orang pusat ngajar di kampung daerah pedalaman, atau kampung-kampung di pedalaman Kapuas Hulu sana, saya mau lihat buktinya, mampu tidak,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah pusat punya solusi terbaik atas masalah ini. Bagaimanapun, daerah sangat membutuhkan tenaga CPNS untuk mendukung kinerja pemerintah di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. DPRD sejauh ini memang belum mengambil langkah resmi.

“Kami sedang menanti sejauh mana pemerintah provinsi dan kabupaten kota menyikapi masalah hasil tes ini. Sampai saat ini secara formal belum ada yang datang ke DPRD,” imbuhnya.

DPRD belakangan hanya menerima keluhan dari masyarakat secara tidak langsung. Markus memastikan dalam waktu dekat persoalan tersebut akan dibawa dalam rapat di DPRD, untuk menentukan sikap.

“Sebagai perwakilan masyarakat, kami minta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar bersatu meminta bagaimana solusi untuk masalah CPNS ini,” serunya. (nak/bls)