q Suara Pemred − Menimbang Untung-Rugi Moratorium Sawit

Menimbang Untung-Rugi Moratorium Sawit

Bisnis

Editor Angga Haksoro Dibaca : 2218

Menimbang Untung-Rugi Moratorium Sawit
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengeluarkan moratorium (penghentian sementara) izin perkebunan sawit. Moratorium diharapkan mampu mengurai sengkarut perizinan.

Pemerintah juga memiliki waktu untuk menimbang untung-rugi pengelolaan lahan untuk perkembunan sawit. Harga minyak yang tidak stabil, banyaknya makelar izin perkebunan menjadi masalah usaha kebun sawit yang dulu sempat digadang-gadang sebagai tulang punggung perekonomian Kalimantan Barat.   

Berikut penjelasan Ali Nasrun pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura soal polemik moratorium izin perkebunan sawit yang disarikan oleh jurnalis Suara Pemred, Shella Angellia Rimang.  

Pontianak, SP - Kebijakan moratorium kepala sawit mungkin ada pengaruhnya terhadap perekonomian Kalbar, karena yang datang semula akan berinvestasi lalu jadi tersendat.  

Tapi mungkin secara signifikan juga tidak berpengaruh terhadap perekonomian.  Karena yang sudah mengajukan izin atau yang sudah mendapat izin, sudah banyak di Kalimantan Barat.  

Saya setuju dengan apa yang direncanakan oleh Pak Gubernur (moratorium sawit), karena kelihatannya di Kalbar ini sudah cukup banyak perkebunan sawit. Ada beberapa alasan saya setuju:  

Pertama, tidak baik barangkali kalau (perekomonian daerah) terlalu dominan pada sawit. Kita melihat dari lingkungan, apabila itu monokultur, apabila terjadi sesuatu baik secara ekonomi maupun secara bisnis, itu akan menjatuhkan secara serempak.  

Kita merasakan pada saat harga sawit jatuh, akhirnya ekonomi Kalbar terjerembab. Karena alternatif lain tidak ada. Dan, tidak baik juga karena terlalu besar porsinya untuk sawit. Kita melihat dari lingkungan, itu sangat merugikan bagi pelestarian lingkungan dan keragaman hayati. Hewan-hewan jadi semakin berkurang. Padahal, keragaman hayati Kalbar begitu kaya.   Dalam jangka panjang, untuk seluruh aspek kehidupan manusia dan alam, saya kira, itu tidak terlalu baik. Sawit hanya menguntungkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang besar.        

Alasan yang kedua, apabila kita melihat dari apa yang disinyalir bahwa pertumbuhan dari kelapa sawit tidaklah seperti yang diharapkan. Efeknya terhadap seluruh masyarakat di daerah tidak seperti yang diharapkan. Bukan tidak ada, ada. Tapi persentasenya sangat kecil.  

Apalagi yang kita duga bahwa hasil dari produk yang ada dari kelapa sawit berupa CPO, itu diekspornya bukan dari Kalbar. Bahkan hasil jual dari itu, tidak mengendap kembali ke Kalbar. Entah berada di mana. Karena kalau sekiranya kita menghitung jumlah hasil dari sawit itu, jika kembali ke Kalbar, tentulah Kalbar ini menjadi daerah yang ekonominya baik. Bukan seperti fakta sekarang, kita adalah yang termiskin di Pulau Kalimantan.  

Saya kira, rencana moratorium ini tepat juga. Karena, kalau sekiranya tidak dilakukan moratorium mungkin ini seolah-olah merajalela, melebar-lebar tapi dari segi kualitas, jika dilihat dari berbagai aspek, ada hal yang negatif. Walaupun, tentu saja ada hal positifnya juga.  

Moratorium menurut saya, bukanlah berarti mematikan, bukan berarti memberhentikan secara total. Tapi, adanya penundaan-penundaan dan mungkin, kalau memang kita lihat riilnya sedang berjalan, tidak perlu distop.  

Karena, ada juga dugaan bahwa pengajuan-pengajuan izin, ada yang dilakukan para makelar saja. Bukan pekebun atau investor pekebun yang sesungguhnya. Nanti, kalau sudah dapat izin, dijual lagi. Itu bisa kita lihat di lapangan, bahwa satu kebun bisa diperjualbelikan beberapa kali, padahal masih pada tahap awal, mungkin belum menghasilkan buah yang baik. Tentunya hal seperti itu merepotkan juga bagi pemerintah dan masyarakat.