q Suara Pemred − Target Pajak Kabupaten Sekadau Belum Tercapai

Target Pajak Kabupaten Sekadau Belum Tercapai

Finance

Editor sutan Dibaca : 1072

Target Pajak Kabupaten Sekadau Belum Tercapai
ILUSTRASI. (ekbis.sindonews.com)
SEKADAU, SP - Pendapatan pajak di Kabupaten Sekadau tahun lalu Rp 32 miliar ternyata belum mencapai target. Padahal, targetnya naik pada 2016 menjadi Rp 43 miliar dari pajak daerah dan retribusi daerah.  

 "Hal ini karena memang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekadau terbilang masih kecil. Masih banyak pedesaaan di daerah ini," tegas Zakaria Umar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sekadau, Jumat (8/3).  

 Jika dicermati, lanjutnya, kontribusi terhadap PAD baru lima persen lebih. "Memang masih kecil. Rata-rata kalau di daerah perdesaan atau pertanian memang seperti itu kondisinya. Apalagi pendapatan warga adalah dari bagi hasil, seperti sawit selain pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya. 

Menurut Zakaria, hal itu akan berbeda dibandingkan daerah perkotaan. Sebab, PAD di daerah perkotaan PAD  lebih besar ketimbang daerah perdesaan atau pertanian. Pendapatan pajak tahun lalu yang Rp 32 miliar dinilainya belum mencapai target. Sumber pajak yang terbesar berasal dari pajak daerah dan penyertaan modal.

“Ada berbagai kendala, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai  75 ribu unit rumah tetapi uangnya kecil. Yang jadi target justru tidak tercapai. Itu bawaan alamlah” ujarnya.

Guna memaksimalkan pencapaian target,  tegas Zakaria, pihaknya bakal mendatangi langsung objek-objek pajak, terutama PBB. Sebab selama ini, wajib pajak tidak mau membayar pajak lantaran terjadi kesalahan.

Di antaranya, nama dan alamat.
  "Khusus pajak perusahaan sudah diambil alih oleh pusat, dan sebagian bagi hasil. Pembagiannya 30 untuk kabupaten, dan 70 persen untuk pusat. Tapi 30 persen itu masih dibagi dengan provinsi," jelas Zakaria.  

Menurut Zakaria, jika mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, maka pendapatan pajak  dari perkotaan lebih tinggi. Di antaranya dari restoran atau hotel yang selama ini menopang PAD Sekadau.  

“Siapa yang memanfaatnya,  itulah yang harus membayar. Teapi kondisinya berbeda. Untuk itu kami akan jemput bola dengan kondisi pegawai sebanyak 21 orang. Fasilitas yang ada dulu kita gunakan. Jika memang mengaku salah nama, langsung diperbaiki  di tempat,"  ucapnya.

Zakaria mengakui minimnya personel di Dispenda Sekadau. Kendati begitu, pihaknya berusaha maksimal demi menghasilkan kinerja yang terbaik.
"Kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak terus kita bimbing. Rencananya,  kita mulai operasi bulan April nanti, dan berakhir sekitar 30 Sepetember," pungkasnya.     

Sementara itu, Yohanes Ayub, anggota Komisi C DPRD Sekadau mendesak pihak dispenda memaksimalkan kinerjanya guna mencapai target pajak. Apalagi  sudah diberlakukan perda yang mengatur masalah tersebut.


“Apa-apa yang menjadi objek pajak harus dimaksimalkan. Saya rasa kendalanya karena petugasnya belum maksimal menyasar seluruh wajib pajak itu.” ucapnya.

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, pihaknya juga sudah memerintahkan pemeribtah setempat memaksimalkan potensi-potensi pajak di kabupaten itu.

Di antaranya, menggarap perda guna memaksimalkan penghasilan pajak di Sekadau, seperti sarang burung walet.

“Walet sedang digarap, yang belum ini seperti Alfamart dan Indomart. Nah,  potensi-potensi itu harus dimaksimalkan,” tandasnya.


Anong, seorang tokoh pemuda di Sekadau meminta seluruh petugas harus bekerja maksimal dalam melakukan pemungutan pajak. “Makanya PAD harus ditingkatkan supaya bisa digunakan untuk membangun Sekadau. Jangan sampai tidak maksimal kerjanya. Kalau tidak maksimal, maka akan berdampak pada kondisi daerah kita,” harapnya.

 Menurutnya, pihak investor maupun pelaku usaha tentu mentaati peraturan retribusi di Sekadau. "Jangan sampai ada kongkalikong antara pengusaha dan pemerintah sehingga pengelolaan PAD tidak baik,: tegas Anong.(akh/pat)