Bupati dan Wakil Bupati Sambas Atbah-Hairiah Diminta Amanah

Regional

Editor sutan Dibaca : 1738

Bupati dan Wakil Bupati Sambas Atbah-Hairiah Diminta Amanah
Foto bersama usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Atbah dan Hairiah Masa Jabatan 2016-2021 (SUARA PEMRED)
PONTIANAK, SP – Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Cornelis melantik Bupati dan Wakil Bupati Sambas masa jabatan 2016-2021, Atbah Romin Suhaili-Hairiah, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Senin (13/6) pagi.   “Saya sebagai Guberbur Kalbar atas nama Presiden Republik Indonesia, melantik Bupati dan Wakil Bupati Sambas,” ucap Cornelis, sebelum membacakan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).  

Usai melantik, dalam sambutannya Cornelis secara singkat berpesan, “Bupati dan Wakil Bupati Sambas terpilih, dalam melaksanakan program kerja secara amanah dan diharapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).”   Keduanya diminta kerja serta segera disusun RPJM. RPJM ini untuk Sambas 5 tahun, disesuaikan dengan RPJM Provinsi dan Nasional. Dituangkan janji-janji politiknya. “Itu perintah, tidak banyak. Semua sudah diatur sesuai sistem dan prosedur,” ujar Cornelis.  

Dalam pelantikan tersebut, hampir seluruh wali kota dan bupati se-Kalbar, DPRD serta SKPD tingkat provinsi turut hadir. Hadir pula warga dari Kabupaten Sambas yang ingin melihat langsung prosesi pelantikan kepala daerah mereka yang baru.  

Komitmen Atbah


Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengakui bahwa Human Development Index (HDI) di Kabupaten Sambas, merupakan yang terendah se-Kalimantan Barat. Karenanya, dikepemimpinannya ia berjanji, akan meningkatkan agar tidak lagi masuk zona tersebut.
 

“Satu kata, harus naik. Caranya, sesuai dengan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia), kita akan pacu semaksimal mungkin, dan dia harus naik. Dengan segala upaya dan segala lini, kita terapkan agar IPM kita meningkat,” tegas Atbah.  

Sementara itu, terkait program khusus yang biasa dipromosikan oleh kepala daerah untuk beberapa hari kedepan, Atbah menyatakan dirinya bersama Hairah tidak ingin muluk-muluk, apalagi memprioritas program kerja dengan menentukan hari.   Ia tidak ingin 7 hari, 40 hari, 100 hari.

Ia ingin komitmen bekerja selama lima tahun. Komitmen dengan janji-janji kampanyenya kepada masyarakat. “Kami adalah bupati yang dipilih masyarakat, tentu kami ingin menjadi pelayan masyarakat,” kata Atbah.  

Atbah menyebutkan, untuk setahun pertama dan kedua kepemimpinannya, program kerja yang akan diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur jalan. Keberadaan jalan sangat penting dan berkaitan dengan berbagai sektor. Di antaranya, sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.  

“Karena bagaimana pun, persoalan jalan sangat penting agar berbagai hal dapat diwujudkan terkait dengan ekonomi, kesehatan, pendidikan. Saya pikir ini ada kaitannya juga dengan infrastruktur jalan,” kata Atbah.  

Jalur Perbatasan

Menanggapi saran Wakil MPR RI Oesman Sapta Oedang (OSO) yang berharap agar Bupati Sambas dapat membuka jalur di perbatasan, Atbah merespon dengan cepat. Menurutnya, saran OSO selaras dengan komitmennya selama ini.  

“Komitmen saya (itu). Saya ingin satu atau dua bulan atau tiga bulan, perbatasan sudah buka lancar (untuk) arus barang, arus jasa dan arus orang. Karena kepentingan masyarakat Kabupaten Sambas yaitu, dimana masyarakat Kabupaten Sambas itu mayoritas bekerja di luar negeri Malaysia,” jelas Atbah.  

Pembukaan jalur perbatasan tersebut, salah satu tujuannya adalah agar para investor bisa masuk ke Kabupaten Sambas. Selain nantinya menjadi pendapatan bagi daerah, maksud lainnya yakni, mewujudkan Sambas sebagai kabupaten yang memberikan kesempatan, lahan dan ruang kerja.  

“Dengan menyemarakkan investasi dan dunia usaha, sehingga kesempatan bekerja itu ada di Kabupaten Sambas,” tuturnya.  

Sementara itu, berkenaan dengan rawannya daerah perbatasan di Kabupaten Sambas yang dijadikan pintu masuknya narkoba, Atbah menyatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum.   “Kita akan melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum terkait dengan ini (narkoba). Kita akan berupaya karena dampak yang luar biasa terhadap generasi muda terhadap masyarakat,” katanya.  

“Kita tidak mau berperang, tetapi kita akan berikan sayang kepada mereka (pengguna narkoba). Sayang (dalam artian) jangan sampai terjebak dalam narkoba. Karena kita sayang dengan fisik mereka, sayang dengan pikiran mereka, dan sayang dengan generasi kedepan buat Sambas,” tambah Atbah.  

Dengan pelantikan dirinya bersama wakilnya, Hairiah, Atbah berharap tidak pihak yang merasa kalah atas proses Pilkada serentak sebelumnya. Menurutnya, di pemerintahannya kelak, semua pihak dan komponen masyarakat dapat bersama-sama membantunya membangun daerah.  

“Kami sejak awal dalam Pilkada, mainset kami adalah pertemanan dan persahabatan, tidak ada perlawanan. Oleh karena itu, bagi kami siapapun adalah teman,” ujarnya.
 

Pikiran utama adalah, dalam berinteraksi semua adalah teman, sahabat untuk bersama-sama membangun kekuatan besar. Yaitu, membangunan kesuksesan pembangunan di Kabupaten Sambas,” kata Atbah.
 

Penanganan TKI


Lalu, apa tanggapannya mengenai tingginya jumlah TKI di Malaysia dari Sambas? Apakah ia akan meminimalisir tingginya jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Sambas bekerja di Malaysia? Atbah secara tegas menyatakan, dirinya harus berpikir realistis.  

Menurutnya, membuka jalur di perbatasan tidaklah cukup. Mesti ada upaya peningkatan profesionalitas dalam hal ketenagakerjaan. Karena itu, para tenaga kerja harus diberikan bekal serta keterampilan yang mumpuni.  

“Kita perlu memperhatikan mereka, kita perlu melayani mereka. Kita perlu mendorong mereka dalam bentuk, mereka harus punya skill bekerja di luar negeri, mereka harus punya semacam sertifikasi untuk bekerja di luar negeri,” kata Atbah.
 

“Ketika sumber rejeki ada di luar negeri, kita realistis. Kita kejar rejeki kita di luar negeri. Tapi kami ingin perhatian dengan mereka, perhatian dalam pelayanan, perhatian dalam skill, perhatian dalam sertifikasi, realistis,” katanya.  

Sejalan dengan rencana Atbah, KPK, BP3TKI beserta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, juga berkomitmen mewujudkan kantor layanan terintegrasi di Entikong dalam memaksimalkan pelayanan terhadap para TKI.

"Ini merupakan keinginan besar dari Gubernur Kalbar, dan perwujudan dari program Nawacita dari Presiden Joko Widodo," katanya.

Dia mengatakan, akan mengintegrasikan berbagai layanan, seperti pembuatan dokumen bagi TKI, kemudian pusat pelatihan terpadu bagi TKI non-prosedural. "Nantinya di sana juga ada imigrasi, Dukcapil, dan instansi lainnya," kata Kepala Dinas Nakertrans Kalbar, Muhammad Ridwan di Pontianak.

Untuk sementara ini, lanjutnya, pemerintah memang masih memfokuskan pembangunan kantor terintegrasi di Entikong. Namun, setelah program ini selesai, kemungkinan akan dibangun kantor serupa di perbatasan lainnya di Kalbar.

Suara Warga


Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Sambas, Adi Fitriansyah mengatakan, wajar apabila masyarakat berharap kepada, Atbah-Hairiah. Sebab, saat ini Kabupaten Sambas masih tertinggal dari Kabupaten lain di Kalbar.  

“Perlu adanya langkah-langkah strategis dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru ini, agar Kabupaten Sambas bisa lebih maju,” ujarnya.
Anggota DPRD Sambas, Anwari, menyatakan harapannya agar Bupati dan Wakil Bupati Sambas terpilih, mengambil langkah cepat untuk merealisasikan program kerja sesuai visi-misinya.

"Bupati yang terpilih juga harus merangkul seluruh komponen masyarakat Sambas. Ini penting agar seluruh masyarakat Sambas, bisa mendukung kinerja dalam merealisasikan visi-misi mereka," ujarnya.

Anwari menjelaskan dengan merangkul seluruh kelompok masyarakat yang sempat berbeda pandangan tentunya dapat menyatukan keinginan dalam membangun Sambas ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, tokoh masyarakat Sambas, Syabas Khan juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, memperhatikan kepentingan masyarakat kecil, dan arah pembangunan harus jelas dan tepat sasaran.

"Saya ingin juga agar masyarakat Sambas bergandengan tangan bersama Bupati atau Wakil Bupati yang terpilih, tanpa melihat perbedaan politik lagi. Kabupaten Sambas adalah milik bersama seluruh masyarakat," kata dia.

Harapan besar terhadap perubahan lebih baik juga datang dari warga Tionghoa di Sambas, Albert. Dia berharap bupati bisa lebih memperhatikan sektor pendidikan, dibandingkan masa kepemimpinan bupati sebelumnya.

Dunia pendidikan di daerah pedalaman masih sangat memprihatinkan. Contoh di daerah Subah yang harus berjalan kaki hingga dua kilometer untuk sampai ke sekolah. “Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati baru bisa melanjutkan program-program bupati lama yang belum selesai hingga saat ini," katanya.
(umr/nov/ant/lis)