BPS Kalbar: Jumlah Penduduk Miskin Turun 5,96 Persen

Regional

Editor sutan Dibaca : 1449

BPS Kalbar: Jumlah Penduduk Miskin Turun  5,96 Persen
ILUSTRASI (anneahira.com)
PONTIANAK, SP - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar mencatat, jumlah penduduk miskin yang berada pada garis kemiskinan di Kalbar mengalami penurunan sebesar 24.160 orang atau sebesar 5,96 persen.

"Penurunan angka penduduk miskin ini dihitung atau dibandingkan dari September 2015 yakni penduduk miskinnya sebanyak 405.510 orang ke Maret 2016 yang sudah turun menjadi 381.350 orang," ujar Kepala BPS Kalbar, Pitono dalam siaran berita resmi statistik di Pontianak, kemarin.

Pitono menjelaskan, selama periode perhitungan tersebut penurunan persentase penduduk miskin terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan. Menurutnya, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan dari 9,51 persen menjadi 9,11 persen dan kota dari 8,44 persen menjadi 7,87 persen.

Menurut Pitono, dengan adanya penurunan garis kemiskinan berdampak pada peningkatan penghasilan dari Rp340.413 per kapita per bulan menjadi Rp347.880 per kapita/bulan. "Berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan garis perkotaan di kota naik dari Rp347.516 menjadi Rp353.143 perkapita/bulan. Sementara, di pedesaan pendapatan dari Rp337.288 menjadi Rp345.480 perkapita/bulan," tuturnya.

Dia menambahkan untuk peranan komoditas, komoditas makanan terhadap garis kemiskinan lebih besar dibandingkan dengan peranan komoditas bukan makanan yakni perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, sumbangan garis kemiskinan dari bukan makanan untuk daerah perkotaan sebesar 24,88 persen dan untuk daerah pedesaan sebesar 19,70 persen.

"Pada Maret 2016 sumbangan garis kemiskinan makanan sebesar 75,12 persen untuk daerah perkotaan dan 80,30 persen untuk daerah pedesaan. Komoditas makanan yang berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan antara lain beras, rokok kretek, telur ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sementara, komoditas bukan makanan yaitu, perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi," kata dia.

Terpisah, Pengamat ekonomi Ali Nasrun mengatakan, validitas data dari BPS bisa dipertanyakan, sebab tidak semua petugas di lapangan bekerja dengan kinerja yang baik, karena hanya untuk mengejar target.

“Itu yang pertama dan saya juga bukan petugas yang mengetahui valid atau tidaknya hasil data kemiskinan yang diperoleh dari BPS, namun sebagai pengguna data tersebut sangat disayangkan apabila validitas data yang digunakan tidak akurat,” ujar Ali  Nasrun kepada Suara Pemred, Senin (18/7).


Menurut Ali, mungkin saja terjadinya penurunan jumlah masyarakat miskin itu dilihat dari aspek kuntitatif, akan tetapi tidak dari segi kualitasnya. “Jadi memang baik dari segi kuantitas dan kualitas juga harus diperhatikan, artinya bisa saja pendapatan masyarakat meningkat, akan tetapi apakah mereka sudah merasa  nyaman dan bahagia? Kan tidak. Bisa saja seorang PNS dikatakan sudah memperoleh pendapatan yang tetap, tapi ketika tetangganya membeli mobil, sementara hanya dia yang tidak, dia merasa orang yang tidak mampu,“ ujarnya. (ova/ant/ind)