Dipecat Komnas HAM, Kasful Kembali ke Pemprov Kalbar

PONTIANAK, SP – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat, Kartius menegaskan, Ketua Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) setempat, Kasful Anwar dipastikan nonjob atau tidak memegang jabatan struktural.  

Hal itu dikemukakan Kartius, Selasa (20/9), menanggapi kabar pemecatan Kasful Anwar dari Komnas HAM terhitung Senin, 5 September 2016.

Kasful kemudian dikembalikan kepada Pemprov Kalbar, karena berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).   Kasful dipecat karena hasil temuan invesitasi Komnas HAM sejak Februari 2016, terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Di antaranya patut diduga meminta uang kepada pihak tertentu yang meminta bantuan Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalbar dalam memediasi berbagai urusan.  

“Nonjob, karena jabatan struktural di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah penuh. Lagi pula sekarang tengah dilakukan perampingan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang rancangannya sudah diserahkan ke DPRD Provinsi Kalbar,” kata Kartius.  

Kasful Anwar, lanjut Kartius, bisa memang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, apabila dinilai memenuhi syarat dari kompetensi, loyalitas, kepangkatan, latar belakang pendidikan penjenjangan.  

Diungkapkan Kartius, nonjob bukan berarti bentuk hukuman bagi Kasful, tapi lantaran mesti antre untuk bisa menduduki jabatan struktural. Kasful tetap dinyatakan sebagai PNS aktif, tapi tidak berhak menerima tunjangan jabatan, karena berstatus nonjob.    

Sebelumnya, Ketua Perwakilan Komnas HAM Provinsi Provinsi Kalbar, Kasful Anwar, membantah sudah dipecat atas tudingan dugaan melakukan tindakan Pungutan Liar (Pungli) kepada masyarakat. Bantahan Kasful disampaikan Senin (19/9), menanggapi pemberitaan www.harnas.co, Rabu, 14 September 2016.  

"Sampai saat ini belum menerima Surat Keputusan pemecatan. Pemberitaan itu pembunuhan karakter," ujar Kasful Anwar kepada Suara Pemred.  

Dari pemberitaan, Kasful menduga ada pihak internal Kantor Perwakilan Komnas HAM Prov Kalbar yang tidak senang dengan kepemimpinannya yang menolak mendampingi mafia.  

Kasful menyebutkan, sebelumnya salah satu anggota Perwakilan Komnas HAM Prov Kalbar berinisial D, mendampingi mafia tanah di Jalan Purnama, Pontianak Selatan, berinisial L.   "Orang ini mafia. Tidak perlu diberikan perlindungan. Pak D ini yang membawa L ke Jakarta. Dia (D) ini yang diduga ingin menjatuhkan saya," terang Kasful.  

Kasful menegaskan, jika memang terbukti ada orang dalam yang menyebarkan berita bahwa dirinya meminta uang dalam kasus pendampingan, ia tidak segan untuk memejahijaukan orang itu.   "Akan saya tuntut dia ke meja hijau. Itukan pencemaran nama baik," katanya.  

Ketua Tim Pemeriksa Komnas HAM, Widjatmoko, sebagaimana dilansir www.harnas.co., Rabu, 14 September 2016, menyebutkan Kasful dibebas tugaskan, setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pungutan liar kepada masyarakat yang meminta pendampingan.  

Dikatakan Widjatmoko, Ketua Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.   Karena itu, Komas HAM memutuskan untuk membebaskan jabatan ketua perwakilan dan mengembalikan yang bersangkutan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sejak 5 September 2016. 

Pengambilan keputusan ini juga telah dikonsultasikan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Ia terbukti telah meminta pungutan untuk akomodasi Pontianak - Jakarta ke pihak ketiga. Meski tak seberapa, namun bukan masalah nilainya, melainkan kesalahannya," kata Widjatmoko.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta yang bersangkutan untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dengan tenggat waktu yang ditentukan. 

Menurut Widjatmoko, seharusnya seluruh akomodasi tak meminta pihak ketiga, namun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sanksi ini, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen pimpinan Komnas HAM menerapkan kedisiplinan pegawai.

Widjatmoko menilai hal ini pertama kali pungutan liar terjadi di Komnas HAM. Selama ini, tegas Widjayanto, Komnas HAM justru membiayai pendampingan kepada masyarakat.   "Malah kita sering memberi pelatihan masyarakat dang menanggung akomodasinya," kata Widjatmoko.

Sebelumnya, kasus ini dilaporkan masyarakat ke Ombudsman pada September 2015. Saat itu, Komnas HAM langsung membentuk tim pengawas internal untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun, pemeriksaan hanya dapat dilakukan kepada saksi, pihak yang mengadukan dan merasa dirugikan di Kalbar. 

Komnas HAM membentuk kembali Tim Pemeriksa yang diketuai Kepala Biro Umum Komnas HAM pada Februari 2016.   "Kita memanggil beberapa saksi dari pegawai Komnas HAM. Karena mereka juga mengirim surat mosi tidak percaya. Setelah itu kita panggil terlapor," kata Widjatmoko.

Dari hasil pemeriksaan, Kasful Anwar terbukti meminta akomodasi kepada masyarakat. Namun, ada beberapa laporan tidak terbukti seperti permintaan handphone, mobil, dan biaya peliputan. (umr/aju/ind/sut)