Polresta Pontianak Tetapkan Rektor IAIN Tersangka Dugaan Tipikor Proyek Meubelair

Regional

Editor sutan Dibaca : 1232

Polresta Pontianak Tetapkan Rektor IAIN Tersangka Dugaan Tipikor Proyek Meubelair
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP - Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Hamka Siregar akhirnya ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Pontianak, Senin (24/10). Pimpinan kampus Islam terbesar di Kalbar ini, tersandung dugaan korupsi proyek meubelair Asrama Mahasiswa senilai Rp 2 miliar.

Hamka, sebelumnya diketahui kerap mangkir dari pemanggilan penyidik. Saat itu statusnya masih saksi. Tapi empat orang, Ricad dan Hamdani sebagai rekanan pihak ketiga,

Fahrizandi sebagai panitia dan Dulhadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pihak IAIN (red, dulu masih STAIN) sudah lebih dulu ditetapkan tersangka.

Keempatnya, sebelumnya kerap mengungkap peran dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menyebut, Hamka dalam keterlibatannya dalam kasus itu.


Isyarat status Hamka sebagai saksi menjadi tersangka, disampaikan Kapolesta Pontianak, Kombes Pol Iwan Imam Susilo, Senin (24/10).

Saat ini Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Hamka Siregar, telah dilayangkan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). "SPDP sudah dikirim. Sekarang berarti telah ditingkatkan status yang bersangkutan (Hamka) dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Iwan.

Terbitnya SPDP merupakan rentetan dari proses penyidikan terhadap sejumlah saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Namun demikian, Hamka memang belum ditetapkan sebagai tersangka secara resmi.

 Begitu juga kepolisian, belum memberitahukan soal peningkatan status tersebut kepada yang bersangkutan. "Pasti akan kita panggil lagi (Hamka), dan bisa saja dengan berstatus sebagai tersangka, setelah proses penyidikan ini dilakukan," tegasnya.

Naiknya proses dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap Hamka selaku KPA itu, menurut Iwan, tak terlepas dari telah rampungnya berkas perkara dari empat tersangka sebelumnya. Dua berkas perkara untuk dua tersangka selaku kontraktor, sedianya telah rampung sejak Desember 2015.

Namun, dua berkas perkara untuk panitia dan PPK baru rampung pada pekan lalu. "Setelah rampung semua berkasnya atau P21, satu berkas perkara untuk KPA kita naikkan," kata Iwan.

   Adapun modus tindak pidana korupsi yang terjadi adalah, para pihak terkait diduga melakukan proses pembayaran pada awal kontrak. Selain itu juga, spesifikasi barang pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan.

Misalnya, dikontrak lemari yang diajukan merek A dengan harga tertentu, sementara barang yang dibeli merek B dengan harga lebih murah.

"Kita melihat di situ (modusnya), berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, hasil audit BPKP, kemudian disimpulkan tindak pidana sudah terjadi," ujarnya.

   Sudah di Kejari

  
Kasi Pidsus Kejari Pontianak, Yanuar Reza membenarkan SPDP dari penyidik kepolisian atas nama Hamka Siregar, telah dikirim kepada JPU. Setelah SPDP itu diterima, berarti kepolisian telah melakukan penyidikan terhadap sosok Rektor IAIN Pontianak tersebut.

Harusnya, lanjut dia, penetapan tersangka sudah dilakukan, namun semua kembali kepada penyidik di kepolisian. "Kalau sudah SPDP, berarti sudah tersangka sebab unsur pidananya sudah masuk. Sekarang masih proses penyidikan," kata Yanuar.

Lebih lanjut dia menerangkan, dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), memang kepolisian sebagai penyidik tidak memiliki batas waktu untuk melakukan penyidikan. Artinya, penyidik memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan tahapanan penyidikan.

Hanya saja, JPU dalam KUHAP itu memiliki waktu selama 14 hari, setelah menerima SPDP untuk menanyakan kepada penyidik, mengenai progres penyidikan. "SPDP dikirim minggu lalu. Jika sudah sampai waktunya, kita akan tanyakan progres penyidikan yang dilakukan," terangnya.

Yanuar menyebutkan, berdasarkan berkas perkara empat tersangka lain dalam kasus itu, menunjukkan adanya keterkaitan dengan Hamka sebagai KPA. Dari petunjuk itulah, kemudian menjadi masukan JPU untuk menuangkannya dalam berkas P19, terkait permintaan penetapan pihaknya untuk menetapkan Hamka jadi  tersangka.

  
"Memang ada keterkaitan empat tersangka dengan tersangka baru (Hamka), makanya kita berikan petunjuk kepada kepolisian," ujarnya.

Terkait dengan empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya, Yanuar meyakinkan telah berkoordinasi dengan penyidik, segera melakukan tahap II, dengan pengerahan barang bukti dan tersangka. "Kemungkinan minggu depan, tapi itu masih tentatif. Artinya, dapat berubah sesuai dengan kemauan penyidik," kata Yanuar.

Saat dikonfirmasi, Rektor IAIN, Hamka Siregar belum bisa dihubungi. Suara Pemred sudah menghubungi melalui telepon dan pesan singkat. Namun, tidak ada konfirmasi dijawab.

Sudah Dikembalikan
Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Umum IAIN Pontianak, Khairunas dalam wawancara dengan Suara Pemred pernah menjelaskan, harusnya perkara tersebut sudah selesai, setelah pihaknya mengembalikan kelebihan pembayaran hasil pekerjaan Rp 34 juta. Uang itu untuk disetorkan kembali kepada kas negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut, diketahui saat dilakukan audit oleh BPK dan menemukan ketidaksesuaian antara merek yang ditawarkan, dengan merek yang diserah-terimakan.

“Atas ketidaksesuain tersebut, kemudian kami segera menyampaikan kepada pihak ketiga (CV DA), untuk dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil temuan itu, sudah sesuai klausul kontrak yang memberi garansi setahun,” katanya.

Adapun barang meubelair tercantum di dalam kontrak itu umumnya bermerek dagang Trimax. Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil cek fisik yang dilakukan oleh BPK, ditemukan merek lain.

Seperti, Hakari Phoenix, merek lokal dan bahkan buatan sendiri. “Kontraktor CV DA selaku penyedia barang kemudian menghubungi PT TF yang berperan sebagai pihak pemberi dukungan, untuk mengganti barang-barang agar sesuai klausul,” ucapnya.

Barang yang tidak sesuai tersebut kemudian ditarik kembali oleh PT TF melalui CV DA, dan ditukar dengan barang bermerek Trimax berdasarkan berita acara serah terima barang Nomor: Sti.22/PPK-II/PB.MR/02/2013
Namun belakangan, setelah dilakukan pemeriksaan kembali oleh Inspektorat Kementerian Agama RI, 21 Februari 2014, ditemukan bahwa barang yang telah diganti itu ternyata secara fisik masih barang yang sama, hanya diganti dengan merek Trimax, yang dilakukan oleh teknisi lokal atas permintaan PT TF.  

Dari hasil temuan itu, pihak STAIN memanggil kembali CV DA untuk membuat pertanggungjawaban kepada Inspektorat. Setelah mendengar penjelasan dari CV DA yang mengatakan bahwa barang dengan merek Trimax tidak bisa diadakan, lalu Inspektorat memberikan waktu kepada CV DA selama 60 hari kalender, untuk mengembalikan selisih harga barang antara merek Trimax dengan barang-barang bermerek lain yang diadakan.    

“Sebelum perhitungan, terlebih dahulu dilakukan survei harga pasar terhadap barang yang tidak sesuai dalam kontrak pengadaan mebelair Rusunawa,” sambungnya.

Maka setelah didapat harga barang merek lain tersebut, lalu dibandingkan dengan harga dasar barang dengan merek Trimax, diketahui terdapat selisih Rp 34 juta. Uang itu kemudian dikembalikan ke kas negara. “Jadi tidak ada lagi tindak pidananya,” pungkasnya. (ang/umr/loh/sut)