Politik Uang Bisa Sebabkan Korupsi

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 391

Politik Uang Bisa Sebabkan Korupsi
Ilustrasi. Net

Kasim: Masyarakat Jangan Diracuni


Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim
"Gaji selama 60 bulan jadi anggota dewan itu, tidak akan mampu mengembalikan dana kampanye sebesar Rp2 miliar, akhirnya cara mereka mengembalikan dana itu dengan korupsi"

PUTUSSIBAU, SP - Kasus korupsi saat ini banyak menjerat kepala daerah dan anggota dewan. Hal itu dikarenakan tingginya biaya politik yang dikeluarkan saat kampanye. Untuk mengembalikan modal tersebut, para pejabat negara melakukannya dengan cara korupsi.

Saat ini penerapan demokrasi sudah kebablasan, jika hal ini tidak ditanggapi secara serius oleh semua pihak, negara ini bisa saja akan berada diambang kehancuran.

Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim mengatakan, selama ini oknum elite politik sering meracuni masyarakat dengan politik uang. Hal tersebut menggeser tujuan politik itu sendiri, sehingga membentuk pola fikir masyarakat agar memilih pemimpin atau anggota dewan karena duitnya bukan kualitasnya.

"Masyarakat harusnya jangan hanya karena calon atau kandidiat itu dari segi finansialnya, tapi pilihlah sesuai dengan kompetensi, Intelektual, integritas dan loyalitasnya," tegas Kasim, Rabu (10/1).

Pemimpin yang berkualitas, tentunya memiliki kemampuan untuk membangun daerahnya. Oleh karena itu, masyarakat jangan terpancing memilih pemimpin dengan cara-cara yang kotor.

"Pelaku politik uang tidak mendidik masyarakat, harusnya yang kita kedepankan visi dan misi para kontestan politik, bukan beli suara," katanya.

Akibat dari politik uang itulah, yang menyebabkan banyak yang korupsi, sebab mereka sudah mengeluarkan uang yang banyak, secara otomatis ketika dia menduduki jabatan, maka berfikir untuk mengembalikan modalnya yang sudah habis saat kampanye dulu.

"Masyarakat jangan menjerumuskan pemimpin untuk melakukan korupsi. Jika ada tawaran uang, masyarakat harus berani untuk menolak dan mengatakan kami butuh pembangunan bukan uang," ujarnya.

Jika dalam proses pemilihan anggota dewan menghabiskan biaya kampanye sampai Rp2 milyar, maka sampai selesai priode jabatannya pun tidak akan mampu untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan tersebut.

"Gaji selama 60 bulan jadi anggota dewan itu, tidak akan mampu mengembalikan dana kampanye sebesar Rp2 miliar, akhirnya cara mereka mengembalikan dana itu dengan korupsi," terangnya. 

Kasim berharap, ke depan semua elite politik harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang benar dan mereka jangan diberatkan lagi dengan pembiayaan yang tidak perlu.

"Pemimpin itu nantinya yang akan melayani masyarakat dengan memberikan pembangunan. Jika semua sudah berjalan sesuai jalurnya maka tidak akan ada lagi korupsi, koluis, nepotisme,balas dendam dan cuci gudang,"ungkapnya

Kasim juga menegaskan, kepada aparat keamanan dalam hal ini Panwaslu, Kepolisian, TNI, KPU dan kejaksaan, harus tegas dalam memberantas kasus politik uang. Jangan sampai permasalahan politik uang yang dilaporkan tidak ada tindaklanjut proses hukumnya.

"Di Indonesia ini belum ada orang yang digagalkan dalam Pemilukada karena bermain politik uang, artinya penegakkan hukum kita masih lemah," katanya.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero mengatakan, memasuki tahun politik 2018 dan 2019, masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi, karena untuk meraih apapun, yang penting menyenangkan dan memperoleh dukungan segala cara akan dilakukan.

"Saya berani mengatakan hal seperti itu karena saya ini mantan anggota dewan dua priode," katanya.

Masyarakat tidak perlu takut untuk meminta pembangunan kepada anggota dewan, jika memang merasa telah berbuat, terkecuali ketika Pemilu dulu memilih karena duit.

Saat menjadi anggota dewan dulu, Anton pernah membina 4-5 desa Daerah Pemilihan (Dapil) satu, dengan asumsi jika sebagian saja warga tersebut memilihnya, maka dapat dipastikan dirinya akan menduduki jabatan anggota DPRD Kapuas Hulu.

"Namun kenyataannya ada satu desa yang hampir habis, padahal di situ sudah saya berikan pembangunan jalan lingkungan termasuk tong air. Untungnya saya membina juga desa di kecamatan lain," jelasnya.

Dirinya memang tidak memberikan uang kepada masyarakat, tapi pembangunan dan pemahaman diberikan. Tentu ini menjadi pembelajaran.


Junjung Tinggi Netralitas


KAPOLRES Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi mengatakan, untuk mengatasi penggunaan strategi menggunakan politik SARA dan politik uang, sudah dari jauh hari dipetakan oleh Polres Kapuas Hulu. 

"Kami ada program Sambang Betang dan Safari Jumat, ini upaya kami untuk mengeliminir politik SARA dan politik uang," katanya.

Imam menegaskan, Polri sangat menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pemilukada, Pileg dan Pilpres, bahkan sampai Pilkades. 

Pihaknya telah membentuk tim Gakkumdu, di mana di dalamnya terdiri dari Panwaslu, Kejaksaan dan Polri. Nantinya Gakkumdu yang akan memilih dan memilah apakah kasus yang dilaporkan masuk ke dalam tindak pidana murni atau pelanggaran Pemilu sesuai dengan aturan yang ada.

"Laporan yang masuk, dilakukan gelar perkara, kemudian tergantung Kejaksaan dan Panwas, apakah kasus itu akan dilakukan penyidikan pelanggaran pemilu atau tidak," jelasnya.

Jika sudah direkomendasi untuk diproses penyidikan, maka pihaknya akan segera melakukan penyidikan. Dalam proses hukum tersebut pihaknya akan bersikap tegas, hal tersebut telah dibuktikan dengan sudah diprosesnya kasus politik uang bahkan sampai ingkrah beberapa waktu lalu.

"tidak ada namanya penegakkan hukum itu bertele-tele dan berlarut larut," pungkasnya. (sap/pul)