Pemerintah Keluarkan Solusi Tenaga Honorer

Kapuas Hulu

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 325

Pemerintah Keluarkan Solusi Tenaga Honorer
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Kepala BKD Kalbar, Moses Tabah
"Jadi saya belum bisa meraba-raba ya, karena semua persyaratan, indikator maupun teknis, pergantian jabatan dan segala macam itu tergantung di dalam aturan turunan itu."

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

"Telah kita terbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang membuka peluang pengangkatan bagi yang telah melampaui usia maksimal."

KAPUAS HULU, SP – Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini digadang jadi solusi tenaga honorer yang lama mengabdi, namun belum mendapat perhatian lebih. Mereka dibayar seadanya, jauh dari cukup.

Asa tenaga honorer meningkatkan kesejahteraan sejatinya hadir ketika pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 dibuka. Tapi banyak dari mereka terkendala syarat usia. Akibatnya, gelombang protes sempat hadir di banyak kota. 

Tenaga honorer Sekolah Dasar (SD), Kecamatan Bunut Hulu, Wahidi berharap pemerintah memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Saat ini ada ratusan guru di Kapuas Hulu yang mengajar bertahun-tahun, namun kesejahteraan mereka terkungkung.

"Gaji honor berkisar antara Rp300- 500 ribu per bulan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga," tuturnya, Senin (3/12).

Padahal, mereka mengabdi di sekolah-sekolah terpencil dan tempat terisolir. Sebagian besar tidak memiliki aliran listrik. Usia mereka pun tak lagi muda.

"Di atas 35 tahun sudah tidak boleh lagi mengikuti, dan mendaftar sebagai peserta CPNS," terangnya.

Satu di antara tenaga honorer di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Sekadau, Ridwan jauh lebih beruntung. Bujang itu digaji Rp1,2 juta per bulan. Pembayarannya diterima dua atau tiga bulan sekali.

“Kalau ditanya sejahtera atau tidak, menurut saya sih tergantung, kalau saya belum ada anak istri begini sih masih cukup, tapi kalau sudah beristri dan punya anak tentu lebih berat lagi tanggungannya," ujarnya. 

Iwan sapaan akrabnya, sudah 4 tahun bekerja di dinas tersebut. Dirinya juga merasa santai dan senang dengan pekerjaan ini. Kemungkinan menjadi PPPK dengan kebijakan baru pemerintah itu dia amini.

"Semoga ada aturan teknis yang mengatur sampai ke daerah, dan kami bisa mengikuti aturan tersebut. Intinya, saya siap jika memang seperti itu," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat, Moses Tabah mengatakan, saat ini dirinya masih menunggu aturan turunan yang mengatur soal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara, peraturan pelaksanaan atau teknisnya harus mengacu pada Permenpan. 

"Jadi saya belum bisa meraba-raba ya, karena semua persyaratan, indikator maupun teknis, pergantian jabatan dan segala macam itu, tergantung di dalam aturan turunan itu," katanya.
 
Sebelum diimplementasikan, peraturan itu tentu akan disosialisasikan secara nasional. Jika nantinya diberlakukan, pembiayaannya akan dibebankan pada kebijakan perubahan anggaran daerah, atau masuk dalam pembiayaan di tahun selanjutnya. Daerah pun dapat mengusulkan penambahan anggaran ke pusat.

“Sekarangkan gaji kita masih di Dana Alokasi Umum (DAU). Jadi jika menurut kebutuhan daerah mendesak untuk kebijakan ini, maka bisa saja diusulkan. Dengan catatan keuangan negara memungkinkan,” katanya. 

Dia berharap dalam waktu dekat BKD Provinsi sudah mendapatkan salinan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga bisa merekrut tenaga profesional yang masih berstatus honorer. Dia juga mengingatkan kabupaten/kota, agar segera memasukkan jumlah data keseluruhan tenaga honorer, melalui Sistem Informasi Kepegawaian yang sudah terintegrasi ke provinsi. 

Hingga kini, baru 1.500 data tenaga honorer yang masuk. Dia yakin jumlahnya akan bertambah, mengingat belum semua kabupaten/kota memberikan data mereka.

"Jadi harusnya kita bisa monitor dari situ, tapi karena semua belum masuk, jadi kita belum bisa mendata secara up to date,” sebutnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Landak, Marsianus mengatakan, masih menunggu sosialisasi dan petunjuk pelaksanaan serta teknis aturan itu.

"Tapi pegawai yang mirip dengan PP tersebut, sudah ditindaklanjuti. Mereka Pegawai Tidak Tetap (PTT). Tapi PTT ini bukan yang dimaksudkan oleh PP itu. Kalau PP ini, ada hal-hal khusus yang membedakan dari hanya sekadar PTT biasa atau honorer," jelasnya.

Dia pun belum bisa memastikan, apakah akan menerapkan secepatnya aturan tersebut. Pasalnya, Pemda tengah terkendala masalah anggaran. Setidaknya tercatat 1.153 tenaga honorer di Landak.

"Mekanismenya kita belum tahu. Apalagi misalnya PTT yang ada sekarang ini, tidak bisa otomatis menjadi PPPK. Mungkin kita akan kesulitan soal dananya," jelasnya.

Sebelumnya, dalam Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke 73 Persatuan Guru Republik Indonesia 2018 di Stadion Pakansari, Sabtu (1/12), Presiden Jokowi memastikan PP Nomor 49 Tahun 2018 itu sebagai kado bagi para guru honorer.

"Telah kita terbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang membuka peluang pengangkatan bagi yang telah melampaui usia maksimal," kata Presiden Jokowi.

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK. 

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko berharap skema PPPK dapat jadi jawaban masalah tenaga honorer. Namun penggunaannya harus tetap proporsional. Mereka yang akan diangkat, harus melalui seleksi berbasis merit yang merupakan syarat dasar rekrutmen ASN. Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan POLRI yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional. 

"Kita berharap skema PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme, penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi berbasis sistem merit, sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," katanya.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nogroho menambahkan bahwa PP ini adalah salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung hukum bagi mekanisme berbasis merit, untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta. 

“Kebijakan PPPK yang diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu, dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut," katanya. 

Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS, dalam pangkat dan jabatan yang setara. Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi, dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia. 

Melalui PP, nantinya guru honorer K2 dan non kategori yang diangkat dengan skema P3K, memiliki status dan hak yang sama dengan PNS. Namun bedanya, masa kerja P3K lebih fleksibel daripada PNS. Selain masa kerja, P3K dan PNS juga punya perbedaan dari segi keuangan. P3K tidak mendapat jaminan pensiun dan hari tua. 

Kebijakan PPPK diambil melalui proses panjang. Ketika ramai desakan tenaga honorer soal ambang batas usia CPNS 2018, pemerintah punya tiga alternatif. Pertama, membuka solusi CPNS 2018. 

Opsi ini bisa dipilih untuk penyelesaian isu krusial status tenaga honorer K-2 di bidang tertentu. Kebijakan ini dilakukan secara hati-hati, berbasis pada proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BKD, BKN, Kepala Daerah serta Kementerian PAN dan RB dengan supervisi dari BPKP.

“Seleksi dapat dilakukan aksi afirmatif antara lain, membuka formasi CPNS untuk tenaga honorer, dan uji kompetensi dasar dikompetisikan antar tenaga honorer tidak digabung dengan pelamar umum,” jelasnya.

Kedua, memberi status PPPK. Opsi ini dari aspek tertentu lebih fleksibel dibandingkan dengan PNS. Contohnya terkait batas usia pelamar di atas usia 35 tahun, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketiga, pendekatan kesejahteraan. Bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan nantinya (apabila PP Manajemen PPPK sudah ditetapkan dan terimplementasi) tidak juga lolos seleksi, terdapat opsi pendekatan kesejahteraan. 

Pemerintah sedang mengkaji dampak fiskal, untuk meningkatkan dukungan tambahan transfer daerah lewat mekanisme Dana Alokasi Umum dari Kementerian Keuangan, agar Pemda dapat membayar gaji TH-K2 gaji sesuai UMR.

"Ini upaya terbaik untuk semua Tenaga Honorer,” kata Yanuar. (akh/dvi/kon/sap/sms/bls)

Jawaban Kegelisahan

Ketua PGRI Kalimantan Barat, Prof Samion menyambut baik penerbitan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dirinya mengatakan, hal itu merupakan satu solusi yang baik di tengah kendala tes CPNS beberapa waktu lalu.

Persyaratan umur yang jadi ganjalan bagi pegawai honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun, untuk mendaftar CPNS sangat mengecewakan. Terlebih mereka telah mengabdi selama belasan, bahkan puluhan tahun. 

“Ini tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah karena selama ini mereka rela mengabdikan diri demi negara. Penerbitan PP Nomor 49 Tahun 2018 ini, tentunya menjadi jawaban bagi kegelisahan pegawai honorer,” sebutnya, Senin (3/12).

Namun Samion mengingat, penerbitan PP ini tidak boleh menimbulkan masalah yang sama dengan tes CPNS kemarin. Dirinya berharap, ada perhatian pemerintah bagi para pegawai honorer yang telah lama mengabdi.

“Tentunya PP ini harus menjadi solusi bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi,” katanya.

Mantan Rektor IKIP PGRI Pontianak ini mengatakan, harus ada penghargaan lebih dari pemerintah kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Gaji yang mereka terima selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan.

“Para tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan bahkan belasan tahun, tentu harus menjadi poin plus,” katanya.

Samion menyampaikan, pada saat ini tenaga honorer yang telah berusia di atas 35 tahun, tidak akan lama lagi pensiun. 

“Anggap sajalah kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah, di akhir masa pengabdian mereka,” tutupnya. (din/bls)