Pemkab dan DPRD KKU Tetapkan 6 Raperda Jadi Perda

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 463

Pemkab dan DPRD KKU Tetapkan 6 Raperda Jadi Perda
SEPAKAT - Ketua DPRD Kayong Utara, M. Sukardi dan Wakil Bupati Kayong Utara, Idrus berjabat tangan usai penandatanganan berita acara persetujuan terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara, di Ruang
SUKADANA, SP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kayong Utara bersama Bupati Kayong Utara melakukan penandatangan Berita Acara Persetujuan Terhadap Enam Rancangan Peraturan Daerah  tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara, di Ruang Rapat Gedung DPRD KKU, Rabu (23/8) Siang.  

Penandatangan berita acara tersebut didahului dengan rapat paripurna, guna mendengar pendapat dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD KKU.  

"Anggota DPRD yang hadir berjumlah 14 orang anggota, yang berdasarkan tata tertib DPRD KKU, quorum telah terpenuhi dan bisa dilaksanakan rapat paripurna," ujar Ketua DPR KKU, M. Sukardi.   Lima fraksi di legislatif, yakni Fraksi Demokrat, Nasdem, PPP, Pakar dan Merah Putih menyetujui enam Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kayong Utara.   

"Berdasarkan Pasal 85 Ayat (4) Huruf A angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 Juncto Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 85 tahun 2015, ditegaskan bahwa sebelum kita mengambil keputusan untuk menyetujui serta menetapkan Raperda menjadi Perda, mesti didahului dengan penyampaian laporan pendapat akhir masing-masing fraksi," terang.  

Adapun enam Raperda yang akan ditetapkan dan disetujui tersebut adalah, Raperda Urusan Pemerintah Daerah, Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perubahan atas Perda Nomor 17 tahun 2011 tentang Restribusi Terminal, Pencabutan Perda Nomor 20 tahun 2011 tentang Restribusi Izin Gangguan dan Pencabutan Perda Nomor 25 tahun 2010 tentang Izin Gangguan.  

"Alhamdulillah, telah kita laksanakan rapat paripurna penyampaian akhir fraksi-fraksi dan juga sekaligus persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati, yang diwakili oleh Wakil Bupati. Kepada semua pihak, khususnya kepada masing-masing Pansus (Panitia Khusus, Red.) I, II dan III DPRD KKU telah menyelesaikan pembahasan bersama dengan eksekutif," kata Sukardi. (ble/bob)