q Suara Pemred − Komposisi KPU Kayong Utara Bakal Berubah

Komposisi KPU Kayong Utara Bakal Berubah

Kayong Utara

Editor Kiwi Dibaca : 514

Komposisi KPU Kayong Utara Bakal Berubah
ilustrasi
SUKADANA, SP - Ketua KPU Kabupaten  Kayong Utara, Dedi Effendi mengatakan akan ada perubahan komposisi keanggotaan KPU tingkat Kabupaten/Kota seiring terbitnya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. "Dengan komposisi tiga orang anggota di Kayong Utara, yang mana saat ini komposisinya lima komisioner.

 Namun hingga kini belum ada Juknis atau PKPU yang mengatur tentang hal tersebut," jelasnya, kemarin. Ia menambahkan, periode kepengurusan KPU Kayong Utara saat ini akan berakhir 25 Juni 2018. Artinya, nanti pada saat proses rekruitmen keanggotaan KPU Kayong Utara periode yang akan datang, tentulah akan ada Peraturan KPU serta Petunjuk Teknis KPU RI tentang pembentukan KPU Kabupaten, Kota dan Provinsi.

"Artinya komposisinya tetap lima orang sampai akhir nanti. Kalau di dalam UU nomor 7 tahun 2017 ini, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, proses rekruitmen penyelenggara KPU sudah dilakukan," disebutkan Dedi. 
Nantinya,  akan ada proses rekruitmen baru untuk keanggotaan periode untuk masa lima tahun yang akan datang.

   "Yang jelas,  penerapan UU nomor, 7 tahun 2017 akan berlaku saat nanti, untuk jabatan KPU 5 tahun yang akan datang,  yang dimulai pada tahun 2018," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Umi Rifdiyawati, mengatakan akan ada perubahan komposisi keanggotaan KPU tingkat kabupaten/kota dan provinsi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).  

"Terkait perubahan komposisi keanggotaan KPU di kabupaten/kota dan provinsi, karena ini sudah menjadi lampiran undang-undang, tentu KPU sebagai pelaksana undang-undang melaksanakan itu," ujarnya.  

Penyusunan komposisi keanggotaan berdasarkan pertimbangan aspek geografis, di mana akan ada daerah yang dikurangi jumlah anggotanya.
"Ada enam kabupaten/kota di Kalbar yang keanggotaan KPU-nya menjadi tiga. Sebelumnya lima," kata Umi.
 

Enam daerah yang bakal dikurangi jumlah anggotanya menjadi tiga komisioner, antara lain Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, dan Kota Singkawang. Sementara daerah lainnya tetap dengan komposisi awal, lima komisioner.  

Tak hanya KPU, lembaga penyelenggara lainnya yakni Panwaslu/Bawaslu juga bakal mengalami perubahan. Selain keanggotaan dan rencananya akan dipermanenkan menjadi lima tahun, semula Panwaslu akan berubah penyebutannya menjadi Bawaslu kabupaten/kota.  

"Untuk penyesuaiannya, kami masih menunggu Peraturan Bawaslu (RI)," kata Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah.   Ia menjelaskan, ada waktu setahun untuk proses penyesuaian.   "Dalam Undang-undang itu di pasal 564 (dan) 565, itu ditegaskan berlaku paling lambat dalam satu tahun sejak tanggal diundangkan," terangnya.  

Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 21 Juli lalu, pada 15 Agustus Presiden Joko Widodo mengesahkan UU ini. UU Penyelenggara Pemilu terdiri dari 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.  

Ketua DPD Partai Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung, mengatakan jika pengurangan atau penambahan anggota KPUD berdasarkan luas wilayah, mestinya beberapa daerah kabupaten di Kalbar mengalami penambahan.
"Karena luas wilayah kita ini jaraknya jauh-jauh. Yang sudah ada saja tidak cukup, apalagi mau dikurangi. Ini Kalimantan, jangan disamakan dengan Pulau Jawa," ujarnya.

Menurut Suyanto yang juga selaku Anggota DPRD Kalbar ini, bila melihat faktor geografis, maka UU tentang Penyelenggaraan Pemilu layak dilakukan yudisial review. Jika tidak, maka akan menjadi masalah ke depannya, termasuk dalam hal pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

"(UU) Ini perlu dikaji ulang. Ini bisa jadi problem ke depan. Terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, transparan," katanya.
Ia menuturkan, pengurangan komposisi keanggotaan KPUD juga berdampak pada sumber daya komisioner di lapangan.

"Ketika tingkat penyelenggaranya tidak siap, tentu praktik dari oknum yang akan melakukan kecurangan di Pemilu itu sangat mudah terjadi," terangnya. UU yang telah disahkan dan diterbitkan ini, bakal diperbalakukan pada Pemilu 2019. Untuk mengantisipasi daerah yang dikurangi keanggotaan KPUD-nya, Suyanto mengatakan, penyelenggara di tingkat bawah perlu dilakukan penguatan.

"Karena sudah disahkan, yang harus dilakukan penguatan di petugas Pemilu baik yang ada di tingkat kecamatan muapu kelurahan atau desa. Itu perlu penambahan petugas agar porsi kerjanya tidak berat," pungkasnya. (ant/ble/umr/bob)

Komentar