Bupati Pecat PNS Positif Narkoba

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 218

Bupati Pecat PNS Positif Narkoba
Ilustrasi. Net

Pemkab KKU Terima Rekomendasi BNN Kalbar


Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid
"Meskipun diaturan kepegawaian tidak harus diberhentikan, tetapi komitmen saya selaku kepala daerah, tetap diberhentikan"

SUKADANA, SP - Pasca menggelar tes urine beberapa waktu lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat secara langsung memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kayong, terkait data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti positif menggunakan narkotika. 

Dari laporan BNN Provinsi Kalbar, diketahui ada beberapa pegawai yang terindikasi, tetapi ada pula yang positif akibat pada saat tes urine berlangsung, PNS tersebut mengkonsumsi obat resep dokter,  karena mengidap suatu penyakit. 

Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid mengakui ada sejumlah pegawai di lingkungan Pemkab Kayong Utara yang positif mengkonsumsi obat-obatan mengandung zat psikotropika. 

"Di antaranya ada yang positif menghisap ganja. Yang bersangkutan telah dilakukan penindakan," kata Hildi, Selasa (16/1).

Kalau sudah terbukti, lanjutnya, sanksi yang diberikan Pemerintah Daerah Kayong Utara, yakni diberhentikan secara tidak hormat, meskipun yang bersangkutan juga menerima hukuman pidana.

"Meskipun diaturan kepegawaian tidak harus diberhentikan, tetapi komitmen saya selaku kepala daerah, tetap diberhentikan," tegas Hildi. 

"Meskipun pada nantinya PNS tersebut mau banding dan melakukan upaya pembelaan di PTUN. Silahkan saja. Pada tes urine kemarin, pegawai yang positif mengkonsumsi ganja, sudah diberikan sanksi berupa penurunan pangkat," tambahnya.

Senada dengan Bupati Kayong Utara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kayong Utara, Agus Suratman mengatakan, memang ada beberapa PNS yang diberikan sanksi berat pada saat tes urine oleh BNN Provinsi Kalbar, dikarenakan telah positif menggunakan narkoba. 

"Dari 833 orang PNS yang diperikas, ada enam PNS yang positif menggunakan jenis obat yang dikategorikan sebagai obat psikoaktif, yakni bukan golongan narkotika. Namun obat tersebut masuk pada jenis obat penenang," katanya. 

Kemudian, sambungnya ada satu orang PNS yang terbukti positif menggunakan narkotika jenis ekstasi dan sabu. PNS tersebut mendapat sanksi berat, yakni pencopotan jabatan. 

"Ada dua orang PNS yang positif menggunakan ganja. Satu orang PNS lainnya, positif menggunakan morphine. Kesemua PNS tersebut direkomendasikan oleh BNN Kalbar untuk dilakukan rehabilitasi," terang Agus. 

Rekomendasi yang diberikan oleh BNN Kalbar tersebut, ditindaklanjuti oleh Pemkab Kayong Utara dengan mengirimkan PNS tersebut ke rumah sakit yang dirujuk BNN, untuk kemudian direhabilitasi.

Jadi Mandat Pemerintah Pusat


Sekretaris Daerah (Sekda) Kayong Utara, Hilaria Yusnani mengatakan, tes urine dan penindakan yang dilakukan kepada pegawai sudah menjadi mandat dari pemerintah pusat untuk menimalisir penggunaan narkoba di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkoba," ujarnya.

Diakui mantan Kepala Dinas Pendidikan ini, saat ini tidak dipungkirinya bahwa Kabupaten Kayong Utara sudah masuk dalam wilayah pemasaran narkoba, karena beberapa barang haram yang di dapat memang dikirim untuk dipasarkan. Bahkan penggunaan narkoba ini tidak lepas dari pegawai di pemerintahan.

"Kayong Utara, kita lihat sangat urgent, karena memperhatikan kondisi perkembangan di masyarakat peredaran narkoba di Kayong Utara ini sudah sangat tinggi, antara lain ada beberapa pegawai ASN kita yang diberhentikan karena yang bersangkutan terbukti mengkonsumsi narkoba," katanya.

Ia berharap, upaya yang dilakukan Pemda Kayong Utara ini dapat membersihkan pegawai pemerintahan dari penggunaan narkoba.

"Kita komitmen berantas peredaran narkoba. Jadi dengan dasar ini, kita mulai dari PNS. Kita berharap kedepannya pegawai di lingkungan Pemkab KKU bersih dan memahami akan bahaya narkoba," tutur Hilaria. (ble/bob)