Penambahan Komisioner KPU Tunggu Keputusan Pusat

Kayong Utara

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 271

Penambahan Komisioner KPU Tunggu Keputusan Pusat
Ilustrasi. (Net)
SUKADANA, SP – Komisioner KPU Kabupaten Kayong Utara, Effian Nur menanggapi positif Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bila anggota KPU kabupaten/kota se-Indonesia harus berjumlah lima orang.

Effian menyebutkan, penambahan itu diambil dari enam orang peserta yang sebelumnya ikut fit dan proper test. 

"Saya pikir dengan keputusan MK itu, secepatnya KPU akan melaksanakannya. Selama ini dengan tiga komisioner, ada kelemahan pada saat rapat pleno. Ketiga anggota harus hadir. Salah satu saja berhalangan hadir, rapat pleno tersebut tidak sah," terangnya, Rabu (25/7). 

Meski demikian, sejauh ini belum ada petunjuk dari KPU pusat maupun provinsi untuk segera melaksanakan keputusan MK tersebut. 

“Biasanya, disertakan dengan surat edaran atau Peraturan KPU. Kami berharap, secepatnya bisa terealisasi.Dan segera dilantik. Yang mana pelantikannya bisa dilaksanakan di provinsi atau pusat," katanya.

Sementara menyangkut perombakan komposisi yang telah ada, menurutnya itu tergantung dari internal KPU. Pada Komposisi sebenarnya, ada lima divisi yang mesti diisi. Karena saat ini hanya tiga, terdapat anggota yang merangkap sebagai ketua divisi. 

Tiga komisioner ini merujuk pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.  Jadi baru periode ini, anggota komisioner berjumlah tiga orang.

Effian menyampaikan, tidak hanya komisioner yang berjumlah tiga orang, tetapi dalam peraturan itu juga mengatur jumlah PPK juga harus 3 orang. 

"Komposisi PPK ini sangat penting. Dengan jumlah kecamatan yang luas, hanya dengan tiga orang anggota PPK tentulah sangat sulit. Idealnya, komisioner KPU harus lima dan PPK juga lima. Jika dipaksakan berjumlah tiga orang pun, kami tetap bisa kerja," ujarnya. 

Dengan dikembalikannya jumlah PPK dan komisioner menjadi lima orang, tentu sangat membantu kinerja penyelenggaraan Pemilu. (ble/and)