Manajemen PT BIG Kembali Mangkir

Ketapang

Editor sutan Dibaca : 737

Manajemen PT BIG Kembali Mangkir
Ratusan karyawan PT BIG mendatangai Dinsosnakertrans Ketapang, Selasa (14/6). SUARA PEMRED/ THEO BERNADHI
KETAPANG, SP – Ratusan karyawan PT Benua Indah Group (BIG) menyayangkan sikap perusahaan yang enggan hadir dalam upaya mediasi, terkait ketidakjelasan soal gaji dan status hubungan kerja.

Sebelumnya, Selasa (14/6) ratusan karyawan PT Benua Indah Grup (BIG) mendatangi kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Ketapang untuk melakukan mediasi bersama pihak manajemen PT BIG, guna menuntut kejelasan soal gaji mereka serta status hubungan kerja antara pekerja dengan pihak PT BIG. Namun ratusan pekerja tampak kecewa lantaran selama tiga kali mediasi, pihak manajemen perusahaan tidak pernah hadir dalam upaya tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteran Pekerja Dinsosnakertrans Ketapang, Agus Riwiyanto menjelaskan, kedatangan ratusan karyawan PT BIG bertujuan untuk menghadiri panggilan mediasi ketiga, dalam penyelesaian persoalan antara serikat pekerja dengan perusahaan.

"Namun dari mediasi pertama, kedua dan ketiga pihak perusahaan tak kunjung hadir. Padahal kita sudah berupaya mengirimkan surat panggilan," ungkapnya, Selasa (14/6).

Pemerintah dalam hal ini Dinsosnakertrans sangat berharap pihak terkait dapat duduk secara bersama, mencari solusi atas tuntutan karyawan tersebut.
"Jadi kesimpulan kita dari mediasi pertama, kedua dan ketiga para pekerja menuntut dua poin, pertama mengenai status hubungan kerja mereka, kedua masalah upah mereka," terangnya.

Berdasarkan Undang-undang tenaga kerjaan, ratusan pekerja ini masih dianggap sebagai karyawan PT BIG sejak tahun 2010. Namun, akibat belum adanya keputusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maupun dari PT BIG, para pekerja dinilai telah di PHK.

"Mereka berhak menuntut upah mereka selama tidak bekerja berdasarkan undang-undang," jelasnya.

Agus Riwiyanto berencana akan membuat anjuran serta risalah, yakni mempersilahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan penyelesaian persoalan ini keranah hukum, guna mendapatkan keputusan termasuk mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tuntutan para pekerja ini.

"Kedua belah pihak memiliki kesempatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, untuk mendapatkan keputusan yang bersifat inkrach terkait persoalan ini," ujarnya.

Diabaikan Pemerintah

Ketua Serikat Buruh PT BIG, Lubuk Simanjuntak mengaku kecewa dengan upaya pihak terkait dalam menyelesaikan tuntutan para pekerja.

"Kita juga kecewa dengan sikap Kepala Dinas Dinsosnakertrans, Kepala Bidang Bagian Tenaga Kerja dan sekretaris dinas yang tidak pernah mau hadir dalam mediasi ini, mereka seolah menghindar," ketusnya.

Ia pun menilai, sampai saat ini tidak ada keseriusan dari Pemerintah Daerah (Pemda), DPRD maupun Dinsosnakertrans guna memberikan solusi.

"DPRD, Pemda, Dinsos seolah mengabaikan persoalan ini, kami sudah melakukan banyak mediasi, menggelar aksi demo, tapi tidak pernah diberikan solusi. Padahal sudah lima tahun kami memperjuangkan hak kami ini," keluhnya.


Selain memperjuangkan gaji yang belum terbayar, ratusan karyawan juga menuntut status hubungan dengan perusahaan yang belum ada keputusan dari pengadilan atau manajemen yang menyatakan dipecat atau keluar dari perusahaan. Apalagi, dalam undang-undang tenaga kerjaan, sudah jelas dikatakan, bahwa apabila suatu perusahaan mengalami likuidasi, maka yang harus diutamakan adalah hak pekerja atau buruh.

"Namun jangankan hak kami, status kerja pun tidak kita ketahui. Makanya, kita menuntut status kerja dan gaji 600 pekerja selama 60 bulan ini. Kita di sini mencari keadilan dan berharap pemerintah bisa menegakkan keadilan serta aturan yang ada," harapnya. (teo/bob)