Dugaan Korupsi DAK Disdik 2011 Ketapang, Ini Hasil Audit BPKP

Ketapang

Editor Soetana hasby Dibaca : 1031

Dugaan Korupsi DAK Disdik 2011 Ketapang, Ini Hasil Audit BPKP
Ilustrasi
KETAPANG, SP – Kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Ketapang tahun 2011 senilai Rp 8,9 miliar, memasuki babak baru. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Negara (PKN) DAK 2011 kepada Polres Ketapang.

Anggaran DAK Dinas Pendidikan (Disdik) Ketapang 2011 diperuntukan pada sembilan pengerjaan fisik bangunan dan pengadaan barang.

Polres Ketapang sejak empat tahun lalu, menyelidiki kasus pengerjaan fisik bangunan berupa penambahan ruang kelas di 97 sekolah dasar se-Kabupaten Ketapang yang dikerjakan 73 kontraktor.

BERITA TERKAIT:
Polisi Janji Segera Tuntaskan Korupsi DAK Disdik 2011 Ketapang 

Dalam kasus itu, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara dalam pembangunan ruang kelas, senilai Rp 383 juta.

"Hasil Penghitungan Kerugian Negara  (OKN) keluar tanggal 22 Desember, tapi baru kita (Polres) terima sekitar minggu kedua bulan Januari ini," kata  Kanit II Tipikor Polres Ketapang, Iptu Rudianto, Kamis (19/1).

Rudianto menjelaskan, pengerjaan pembangunan ruang kelas oleh terdapat 73 CV (kontraktor) seluruhnya terlaksana. Hanya saja terdapat sejumlah pekerjaan yang volume pekerjaan kurang, tetapi pencairan dana pengerjaan dibayarkan 100 persen.

"Yang kita selidiki tidak ada yang fiktif. Dulu infonya ada dua yang fiktif, ternyata pembangunannya ada. Tetapi, volume pekerjaan kurang tapi dibayar 100 persen, sehingga setelah dihitung secara fisik terbuktilah kerugian negaranya," jelas Rudianto.

Terkait hal itu, Rudianto mengatakan sudah memeriksa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek penambahan ruang kelas itu. 

Ditegaskannya, penyidik akan menggelar perkara kasus dugaan korupsi DAK Disdik 2011, sebelum menetapkan tersangka.

"Yang akan kita kejar dalam kasus ini, penyelenggara negaranya karena mereka bertanggung jawab dalam hal ini," tegas dia.

Menyinggung delapan item pengerjaan dan pengadaan barang bersumber dari DAK Disdik 2011, Rudianto menyebutkan belum dilakukan penyelidikan.

Ke delapan item pengerjaan dan pengadaan barang itu, pembangunan ruang perpustakaan, pengadaan meubeler, pengadaan komputer, pengadaan alat laboratorium,  pengadaan buku perpustakaan, rehab sedang dan berat bangunan sekolah, juga rehab sedang dan berat rumah dinas kepala sekolah dan penjaga sekolah.

“Nanti kalau satu item penambahan ruang kelas ini selesai, bukan tidak mungkin item-item pengerjaan lainnya kita akan tangani," imbuh Rudianto. (teo)

Baca Juga:
Ketika Kapolres Sambas Berbicara Pembangunan Ekonomi
Pemkot Pontianak Tolerir Perusahaan Tidak Terapkan UMK 2017
Mulyadi: BOS Daerah Kota Pontianak Sudah Cukup