q Suara Pemred − Konflik Dua Perusahaan Resahkan Warga

Konflik Dua Perusahaan Resahkan Warga

Ketapang

Editor Kiwi Dibaca : 463

Konflik Dua Perusahaan Resahkan Warga
WAWANCARA - Ketua Koperasi Perkebunan Koperasi Kayong Raya Desa Siantau Raya, Dulhalim sedang diwawancarai awak media mengenai persoalan sengketa lahan antara PT Arrtu Borneo Platation (ABP) dengan PT Inti Sawit Lestari (ISL), Jumat (25/8).
KETAPANG, SP - Persoalan sengketa lahan antara PT Arrtu Borneo Platation (ABP) dengan PT Inti Sawit Lestari (ISL) di Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap menyisakan keresahan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut lantaran masyarakat di wilayah perkebunan tidak dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan akibat sengketa lahan antara dua perusahaan tersebut.

Ketua Koperasi Perkebunan Koperasi Kayong Raya Desa Siantau Raya, Dulhalim meminta kedua perusahaan, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Instansi terkait untuk segera mungkin menyelesaikan persoalan ini.

"Akibat adanya sengketa antara PT ABP dan PT ISL ini, sontak menimbulkan keresahan bagi masyarakat di desa kami, padahal seharusnya perusahaan maupun investor yang masuk mesti menyejahterahkan bukan meresahkan masyarakat," ungkapnya kepada awak media di Ketapang, Jumat (25/8).

Dulhalim mengaku, sejak tujuh bulan lalu, masyarakat di desanya dihantui keresahan, lantaran timbulnya status quo pada dua perusahaan yang bersengketa hingga dilakukan police line.
"Akibatnya tidak ada aktivitas, kami jadi tidak bisa bekerja padahal kami sudah melakukan akad kredit dengan bank, namun akibat persoalan ini, kami tidak ada pendapatan dan merasa dirugikan," ketusnya.

Padahal, diakuinya, pihak Koperasi Kayong Raya sendiri sudah cukup lama bermitra dengan PT ABP, namun akibat adanya persoalan over lap lahan antara PT ABP dan PT ISL ini, membuat pihaknya dirugikan dan merasa resah.
Untuk itu, ia meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) atau instansi terkait lainnya dan juga kedua perusahaan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, agar tidak berlarut-larut.

"Kami sudah cukup sabar menunggu, dengan tidak bekerja akibat status quo tersebut, namun setelah ada keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui suratnya yang menyatakan bahwa tidak ada over lap antara dua perusahaan ini, jadi kami harap tidak ada lagi persoalan dan sengketa, sehingga kami bisa kembali bekerja," mintanya. (teo/bob)

Komentar