Pemda Diminta Larang PNS Pakai Gas Subsidi

Ketapang

Editor Kiwi Dibaca : 391

Pemda Diminta Larang PNS Pakai Gas Subsidi
GAS SUBSIDI - PT Pertamina kembali menggalakkan sosialisasi bahwa LPG 3 kilogram atau elpiji melon hanya dikhususnya bagi masyarakat miskin.
KETAPANG, SP - Warga Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Pohan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengintruksikan kepada seluruh pegawai maupun pelaku usaha industri besar untuk tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi. Hal tersebut bertujuan agar gas elpiji 3 kg dapat benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat miskin.

"Kemungkinan Pemda belum ada mengintruksikan kepada pegawai negeri sipil khususnya di bawah naungan Pemda Ketapang, untuk tidak membeli gas elpiji bersubsi," ungkapnya, Kamis (19/10).

Dugaan ini muncul, karena masih adanya pedagang gas elpiji bersubsidi yang menjual bebas gas tersebut tanpa mendata pembeli, sehingga setiap orang bisa memperoleh gas elpiji bersubsidi dengan leluasa.
"Memang saat membeli gas elpiji subsidi, dicatat nama dan alamat saja, tentu itu belum efektif untuk menentukan apakah yang membeli layak atau tidak mendapatkan gas subsidi," katanya.

Menurut dia, pemerintah mesti berani menentukan kebijakan, misalkan selain mengintruksikan ke pegawai negeri sipil dan meminta agen atau pengecer untuk memperlihatkan surat keterangan kurang mampu tanpa terkecuali.

"Karena beberapa provinsi lain, setahu saya sudah mengintruksikan jajarannya untuk tidak membeli gas elpiji bersubsidi 3 kg, ini sebagai salah satu langkah agar peruntukan gas bersubsidi ini bisa tepat sasaran," nilainya.

Sementara itu, Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani berharap agar Pemda melalui Bupati Ketapang untuk membuat semacam imbauan baik kepada PNS, pelaku usaha, hotel dan perusahaan-perusahaan untuk tidak menggunakan gas bersubsidi ukuran 3 kg.

"Karena gas bersubsidi ini haknya masyarakat kurang mampu, dengan dijual bebas tentu mengurangi stok yang ada dan rakyat miskin bisa saja tidak kebagian dari apa yang menjadi hak mereka," katanya.

Untuk itu, imbauan kepada  PNS, pelaku usaha besar, perhotelan, hingga perusahaan harus dilakukan untuk meminimalisir kelangkaan gas elpiji bersubsidi serta untuk peruntukan yang tepat.

"Kalau imbauan sudah dibuat, tentu para penjual tidak serta merta menjual gas bersubsidi kepada mereka yang tidak berhak, apalagi untuk dibawa ke perusahaan-perusahaan," tegasnya.

Menurutnya, selama ini masih ada pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan dengan menjual gas-gas bersubsidi ke wilayah pedalaman, termasuk ke estate perusahaan yang notabane memiliki penduduk ramai, hal itu dilakukan, karena nilai jual gas elpiji di daerah tersebut lebih tinggi.

"Bayangkan saja, jika satu estate perusahaan ada ratusan kepala keluarga otomatis stok gas subsidi yang ada untuk masyarakat kurang mampu habis dijual kesana, ini yang harus kita pikirkan, bagaimana tujuan subsidi untuk masyarakat kurang mampu dapat benar-benar terealisasi dan Pemda punya peranan penting dalam hal ini," tukasnya. (teo/bob)