Wacanakan Undang Presiden Saat Replanting Kebun Sawit

Ketapang

Editor Kiwi Dibaca : 459

Wacanakan Undang Presiden Saat Replanting Kebun Sawit
SOSIALISASI - Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (DPPP) Ketapang bersama PT Inti Sawit Lestari (ISL) BGA Group menggelar sosialisasi pembahasan kegiatan replanting kebun, di Aula Pendopo Bupati Ketapang, kemarin
KETAPANG, SP - Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (DPPP) bersama PT Inti Sawit Lestari (ISL) BGA Group serta pihak terkait lainnya menggelar sosialisasi pembahasan kegiatan replanting kebun plasma PT ISL yang berada di empat kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Dalam pembahasan tersebut pihak PT ISL berencana mengundang Presiden Jokowi pada replanting tahun 2018 mendatang, di Aula Pendopo Bupati Ketapang, kemarin. Saat dikonfirmasi, Head Corporate PT BGA, Kamsen Saragih mengatakan, ide rencana replanting muncul, karena tidak dirawatnya kebun-kebun yang ada mulai dari pemupukan dan lainnya, sehingga tanaman yang dihasilkan menjadi lambat dan di bawah hasil kebun secara normal.

"Soal usia tanaman masih dalam batas normal. Kelemahannya, karena kebun-kebun ini dulu tidak dirawat. Jadi sejak kita menang lelang, setahun hanya mampu menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 8-9 ton, padahal normalnya bisa mencapai 24-30 ton pertahun," katanya.


Dalam kondisi seperti ini, pihaknya memutuskan untuk mereplantingkan kebun inti. Perusahaan rela berkorban selama 2-3 tahun tanpa produksi TBS, namun setelah itu ketika replanting dilakukan, ditambah dengan pemberiaan bibit dan perawatan serta manajemen terbaik, maka kebun akan berbuah secara normal dan menghasilkan TBS lebih banyak.

"Kebetulan kami melihat kebun plasma sama seperti ini. Padahal ada 17.000 hektare lebih yang masuk dalam kawasan yang umur tanamannya bervariasi, mulai dari berusia 23 tahun hingga 25 tahun dengan kondisi tanamannya yang tidak terawat, maka mesti direplanting," tutur Kamsen.

"Karena dalam ukuran bisnis tidak menguntungkan lagi, bila setahun yang dihasilkan seperti itu. Harapan kita, pemilik kebun mau melakukan replanting agar sama-sama memiliki masa depan dengan berpenghasilan lebih baik, dan ini rasa tanggung jawab moral kita," tambahnya.

Apalagi, saat ini ada program pemerintah melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) yang bisa membantu meringankan biaya replanting bagi petani, dengan nominal bantuan sebesar Rp25 juta perhektarenya.

 "Jadi kalau tahun 2018 ada 5.000 hektare yang siap direplanting, saya yakin bisa datangkan Presiden RI, Joko Widodo ke Ketapang untuk melakukan serimonial atau memotivasi para petani. Pasalnya, Pak Presiden pernah menegaskan akan datang ke Kalbar kalau ada kebun yang direplanting hingga 4000 atau 5000 hektare," terang dia.

"Kalau presiden datang tentu dapat memberikan multi player effec bagi Pemda," lanjutnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Ketapang, Farhan menilai, replanting merupakan suatu hal yang memang harus dilakukan, sebab dalam teknis perkebunan masa produktif ada waktunya. Hal ini dilakukan supaya bisa menguntungkan.
 Replanting kebun akan menjadi sebuah keharusan. Ini perlu diatur, sebab bagaimanapun ada perusahaan inti sebagai avalis. Pasalnya, kebun plasma pasti tetap berhubungan dengan kebun inti.

"Peran pemerintah ada dalam hal ini, seperti adanya bantuan Rp25 juta perhektare untuk masyarakat yang melakukan replanting. Contohnya, replanting perlu biaya Rp 75 juta, dengan adanya bantuan, maka dapat mengurangi biaya yang ada. Jadi replanting ini seperti para petani membangun kebun baru, semata untuk mendapatkan hasil yang baik," terangnya. (teo/bob)