Pemda Komitmen Optimalkan Pendapatan Daerah

Ketapang

Editor Angga Haksoro Dibaca : 1537

Pemda Komitmen Optimalkan Pendapatan Daerah
Ketapang, SP - Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang menyampaikan jawaban atas pandangan umum anggota DPRD Ketapang terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2019, pada sidang paripurna di gedung DPRD Ketapang pada Selasa (9/10) pagi.

Dalam jawaban tertulis Bupati Ketapang yang dibacakan oleh Plt Sekda Ketapang, Heronimus Tanam, menyampaikan sejumlah poin penting. Di antaranya terkait pendapatan asli daerah dan belanja daerah.

Tanam berharap Pemerintah Daerah dapat menggali dan mencari serta mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah.
  Pemda melalui dinas terkait akan melakukan sejumlah langkah-langkah penting. Pertama, melakukan pelayanan pajak berbasis teknologi yaitu, melalui aplikasi SISMIOP untuk pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.   Selain itu juga akan menggunakan aplikasi SIMPATDA untuk pengelolaan pajak daerah selain PBB perdesaan dan perkotaan. Kedepan, pelayanan pajak daerah akan dikembangkan secara daring (online).

Kedua, Pemda akan melakukan intensifikasi dan ektensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dengan cara meningkatkan intensitas pemungutan dan penghimpunan data subjek dan objek pajak dan retribusi daerah yang potensial namun belum terjaring.

Pemda juga akan memperluas subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu juga akan ditentukan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan pengawasan penyetorannya.

Ketiga, Pemda akan melakukan evaluasi terhadap Perda terkait perpajakan daerah dan retribusi daerah. Kemudian akan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Law Enforcement dalam upaya memgangun ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian pengawasan atas pemungutan PAD.

Keempat, melakukan peningkatan kualitas SDM dengan cara mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, Pemda juga akan membentuk BUMD dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pemupukan laba yang mampu menghasilkan keuntungan.

Sedangkan terkait pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, Tanam menyampaikan, berdasarkan Permendagri nomor 36 tahun 2018, di antara prinsip penyusunan APBD di antaranya, harus sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Kemudian juga, tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan efesien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Selain itu juga, partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Perda.

Untuk mewujudkan itu, Pemda membuat rencana kerja yang dimulai dengan menjaring aspirasi langsung dsri masyarakat. Baik melalui Musrenbang desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Ataupun melalui pokok-pokok fikiran dari hasil reses anggota DPRD. Akan tetapi, kemampuan keuangan daerah yang terbatas tidak mampu mengakomodir semuanya dan menerapkan skala prioritas.

Sementara terkait penyelesaian pembangunan jalan menuju Jembatan Pawan V dan relokasi Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Pemda juga ingin segera direalisasikan.

"Untuk itu, mari bersama-sama mewujudkan harapan tersebut agar dapat menjadi kenyataan. Semoga ini menjadi bukti dan bhakti untuk Kabupaten Ketapang yang kita cintai," katanya.

Permintaan anggota dewan agar Pemda Ketapang bekerjasama dengan Pemprov untuk pelebaran jalan, khususnya Jalan Ketapang-Pesaguan, Pemda Ketapang mencantumkan program kegiatan disertai dengan sumber pembiayaan. Salah satunya melalui APBD Provinsi. Namun, Pemprov mengalami hal yang sama. Kemampuan keuangan yang sangat terbatas.

“Kami akan tetap berusaha untuk meningkatkan kerja sama dengan Pemprov. Terutama untuk ruas jalan yang memang menjadi kewenangan mereka," akunya.

Dukungan anggota DPRD Ketapang untuk membuat Kampung Budaya yang terletak di Jalan Lingkar Kota serta memperhatikan sektor pariwisata di Ketapang, Pemda Ketapang mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Tanam berharap, semoga program Kampung Budaya tersebut terwujud. Sehingga lebih mempererat persaudaraan masyarakat Ketapang yang terdiri dari berbagai etnis.

"Demikian juga terkait periwisata. Pemda melalui dinas terkait telah membuat beberapa program kegiatan. Baik dalam rangka mempermudah akses menuju lokasi wisata maupun peningkatan sarana dan prasarana di lokasi pariwisata. Mudah-mudahan program ini dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan kita bersama," tuturnya.

Selanjutnya, jawaban dari Pemda Ketapang terhadap pendangan umum anggota DPRD Ketapang tersebut akan disampaikan kepada masing-masing anggota dewan. Jawaban tersebut akan dijadikan acuan dalam pembahasan RAPBD tahun 2019 mendatang. (Teo/PK).