q Suara Pemred − Hadi Mulyono Upas Dilantik Ketua DPRD Ketapang

Hadi Mulyono Upas Dilantik Ketua DPRD Ketapang

Ketapang

Editor Angga Haksoro Dibaca : 559

Hadi Mulyono Upas Dilantik Ketua DPRD Ketapang
Ketapang, SP - DPRD Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Paripurna Istimewa pengangkatan Hadi Mulyono Upas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang 2014-2019. Acara digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat (16/11).

Pengucapan sumpah jabatan dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Wahyuni Prasetyaning dengan dikukuhkan oleh rohaniawan, H Arifinsyah dari Kementerian Agama Ketapang.
  Hadir dalam pelantikan tersebut Bupati Ketapang, Martin Rantan, Wakil Bupati H Suprapto, Sekda HM Farhan, Dandim 1203 Ketapang, Waka Polres Ketapang, dan Anggota DPRD.

Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD serta seluruh peserta Rapat Paripurna DPRD yang mempercayakan tugas dan tangung jawab Ketua DPRD Kabupaten Ketapang.
  “Tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan adanya partisipasi dan kerja sama baik dengan seluruh anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda serta kepala-kepala SOPD,” kata Hadi Mulyono.

Hadi Mulyono menekankan pentingnya legalitas Perda yang berkaitan dengan penegakan aturan. Misal perda perkebunan yang dalam pelaksanaannya belum ditegakkan, khususnya kepada perusahaan di Kabupaten Ketapang. “Pertama program kemitraan, kemudian CSR,” ujarnya.

Ketua DPRD juga menyatakan mendukung proses pemekaran wilayah Kabupaten Ketapang dari desa dan kecamatan. “Saya hanya coordinator, bukan atasan kawan-kawan wakil ketua karena dalam DPRD tentu bersifat kolektif kolegial.”

Bupati Ketapang, Martin Rantan mengucapkan selamat dan sukses kepada Hadi Mulyono Upas sebagai Ketua DPRD. “Pemda tentunya mendukung upaya DPRD dalam melakukan penegakan perda sesuai kondisi yang ada. Serta dalam upaya pemekaran desa dan kecamatan sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Bupati.

Menurut Bupati, untuk pemekaran Kabupaten Ketapang harus ada sinergitas bersama untuk mengusulkan beberapa daerah otonomi ke Kementerian Dalam Negeri. Sehingga masuk dalam daftar persiapan daerah pemekaran otonomi daerah. (Teo).