PT SR di Kubu Raya Korban Ulah Segelintir Oknum

Kubu Raya

Editor sutan Dibaca : 1195

PT SR di Kubu Raya Korban Ulah Segelintir Oknum
Ritual pemindahan tempayan di Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Selasa (28/7/2016). (SUARA PEMRED/ AJU)
KUBU RAYA, SP- Manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sintang Raya (SR) di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Terentang dianggap menjadi korban akibat ulah segelintir oknum masyarakat Suku Dayak yang terjebak kepentingan pragmatis.

Selama ini, hukum adat dan atau ekspresi ritualisasi adat Suku Dayak, selalu terkesan dijadikan tameng bagi sejumlah oknum untuk melakukan indikasi menteror, indikasi memeras berbagai pihak, terutama kalangan investor.

Tanpa ujung pangkal, tanpa kompetensi apa pun, seseorang atau kelompok orang yang mengatasnamakan Suku Dayak, menghukum adat seseorang atau pihak lain, terutama investor, termasuk investor perkebunan kelapa sawit, hanya untuk memeras.

Uang yang diperoleh dari menghukum adat dan atau menggelar ritual adat, tidak jelas peruntukkannya, dan pasti sama sekali tidak pernah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat adat. Faktanya, seringkali ditemukan uangnya digunakan bagi para pihak yang terlibat langsung dalam menghukum adat Dayak.

Menurut Tobias, seorang praktisi hukum di Pontianak, karena ketidaktahuan dibarengi rasa takut itu maka pihak luar yang dihukum adat terpaksa harus membayar sesuai nilai nominal yang diminta.  

“Padahal,  hukum adat Dayak sifatnya sama sekali tidak mengikat pihak terhukum. Apabila seseorang yang dihukum adat dan atau dikenai ritualisasi adat Dayak, terbukti sama sekali tidak mau mematuhinya, maka secara otomatis pula hukuman adat dan atau ritualisasi adat dimaksud, dinyatakan gugur dengan sendirinya,” ujar Tobias.


Hal ini, lanjut Tobias, karena hukum adat tidak punya hak eksesusi seperti lembaga peradilan pemerintah. "Kalau lembaga peradilan pemerintah, apabila seseorang terhukum tidak patuh, maka akan dieksekusi polisi atau jaksa," tegasnya.

Menurut Tobias, hukuman adat atau ritualisasi adat, hanya berlaku di kalangan internal komunitas adat yang bersangkutan. Juga hanya boleh digelar di wilayah yang penduduknya mayoritas Suku Dayak.

Atas dasar itu, Tobias mempertanyakan urgensi, relevansi,  dan kompetensi digelarnya ritual adat Dayak di Desa Dabung pada Jumat, 24 Juni 2016. Hal ini karena  mayoritas warga desa itu bukan Suku Dayak sehingga ritual itu dinilainya  salah alamat.


“Kalau diklaim sebagai tanda patok batas, hukum adat dan atau ritualisasi adat Dayak, tidak punya kewenangan menentukan tapal batas, karena itu merupakan kewenangan pemerintah. Jadi, apa pun alasannya, ritualisasi adat Dayak di Desa Dabung itu tidak memiliki kompetensi, urgensi,  dan landasan hukum, sehingga ditanggap tidak pernah ada,” kata Tobias.


Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Yohanes Nenes, menyatakan, banyak hal yang perlu dibenahi di lingkungan komunitas Suku Dayak di Kalimantan Barat. Di antaranya, kepengurusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat yang sudah berakhir, terhitung sejak 15 September 2015. Karena itu tidak boleh lagi ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kelembagaan adat Dayak Kalimantan Barat.

Selain itu, lanjut Yohanes, Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat mesti segera menertibkan para preman adat yang membisniskan praktik hukuman adat atau ritualisasi adat untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, karena tidak semua warga Dayak memiliki kompetensi itu.

“Oknum dimaksud harus dilaporkan kepada polisi, karena peradilan adat atau ritualisasi adat Dayak ada mekanismenya. Tidak bisa hanya ditentukan atau digelar satu atau dua orang saja,” ujar Yohanes.  

Sementara itu, Iskandar, Senior Manager PT SR menolak memberikan keterangan lebih jauh. “Tapi, hubungan kami dengan semua komunitas masyarakat di wilayah perkebunan selama ini berjalan baik,” ujarnya.

Iskandar menjamin, seluruh kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sudah terpenuhi. Kalau pun ada sementara pihak masih mempermasalahan keputusan Mahkamah Agung pada 2015, hal ini karena mereka tidak memahami hak keperdataan yang melekat dalam sebuah lembaga.

Putusan Mahkamah Agung itu memang membatalkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT SR seluas 11.129,9 hektar disusul terbitnya sertifikat HGU baru dengan mengurangi areal seluas lima hektar milik lima pengugat.

“Sekarang dalam proses penerbitan sertifikat HGU baru atas nama PT SR di Badan Pertanahan Nasional  di Jakarta. Sama sekali tidak benar kalau kami harus berhenti beroperasi setelah putusan Mahkamah Agung terakhir. Masalahnya, ada hak keperdataan yang melekat di dalam manajemen PT SR,” ujar Iskandar.

Kehadiran PT SR diklaimnya telah memberikan kontribusi konkret untuk perekonomian di daerah. Dari Pajak Bumi dan Bungunan (PBB) di atas lahan sertifikat HGU seluas 11.129,9 hektar, PT SR menyetor pajak ke kas daerah Rp1,5 miliar per tahun sejak 2009.

Belum lagi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mesti dibayar kepada pemerintah pusat setiap kali ekspor minyak mentah kelapa sawit (crude palm pil/ CPO) ke luar negeri. 

Menurutnya, dampak positif lain dari investasi PT SR yakni  sudah menyerap tiga ribu tenaga kerja yang lebih 80 persen di antaranya berasal dari masyarakat sembilan desa di wilayah operasional perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kubu.

Camat Kubu, Rustam Efendi menyatakan, dari tujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Kubu Raya, hanya manajemen PT SR yang paling tertib dan patuh terhadap aturan yang telah digariskan pemerintah.

“Ada perusahaan perkebunan kelapa sawit lain. Fasilitas milik pemerintah, tanpa ujung pangkal diklaim bagian dari CSR-nya. Saya tidak perlu menyebutkan nama perusahaan itu. Tapi kalau PT Sintang Raya, cukup konsisten dalam menyalurkan CSR,” kata Rustam. (aju/pat/hd/sut)