Bisa Di-KPK-kan

Kubu Raya

Editor Kiwi Dibaca : 798

Bisa Di-KPK-kan
Bambang Sudarmono, Ketua Umum Forkom Kubu Raya
Proyek pembangunan 270 unit surau oleh Pemkab Kubu Raya, memang sudah tercium lama oleh publik bahwa ada aroma mark up yang mengarah pada indikasi korupsi. Pasalnya, nilai proyek per surau dianggap tidak realistis.   Surau-surau yang keseluruhan diberi nama Bir Ali itu, per bangunan dengan luas 5x8 meter persegi menghabiskan nilai proyek Rp180 juta-Rp200 juta. Padahal, jika dibandingkan dengan pembangunan ruang sekolah seluas 8x9 meter persegi yang hanya Rp90 juta, maka proyek Surau Bir Ali ini sangat besar kemungkinan terjadi mark up.  

Sebagaimana diketahui, total nilai proyek ini sekitar Rp40 miliar. Dengan besaran nilai tersebut, publik yang menemukan adanya indikasi korupsi melalui mark up besaran nilai proyek, disarankan untuk melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  Tidak sulit bagi publik melakukan pelaporan ke KPK, bahkan bisa dilakukan secara online. Terlebih lagi, saat ini pihak KPK telah mengadopsi laporan melalui audit sosial, sebagai instrumen penanganan kasus tindak pidana korupsi.  

Masyarakat bisa melakukan perhitungan terhadap realisasi suatu proyek. Misalkan nilai proyek ditaksir maksimal Rp60 juta, realisasi Rp80 juta, barangkali masih bisa dimaklumi lantaran mungkin ada biaya administrasi, pajak dan lain sebagainya. Tapi jika dari nilai proyek yang ditaksir besaran realisasi mencapai dua bahkan tiga kali lipat, itu sangat besar dugaan adanya mark up.
 

Biar dikatakan, proyek Surau Bir Ali ini adalah proyek abal-abal. Sebab dari aspek sosial, nyaris partisipasi masyarakat tidak ditemukan di dalamnya. Buktinya, ada masyarakat yang mengeluh dengan pembangunan surau lantaran sebetulnya masyarakat tidak membutuhkan, karena masih ada surau yang lama dibangun di lokasi pembangunan. Namun, Pemkab masih saja melakukan proyek pembangunan.
 

Hal ini menunjukkan proyek terkesan dipaksakan, tanpa harus ada aspirasi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, kebutuhan publik melalui Musrenbang desa, kecamatan, hingga kabupaten tidak berjalan baik. Proyek ini jelas telah melemahkan partisipasi masyarakat.   

Dari sisi aspek budaya, pembangunan surau atau rumah ibadah lainnya, dari sejarahnya selalu menitikberatkan swadaya masyarakat. Kalau surau saja diproyeksikan, sama halnya merendahkan nilai-nilai keswadayaan masyarakat.   Masalah yang kemudian perlu menjadi perhatian setelah adanya pembangunan surau, dikhawatirkan muncul potensi perpecahan di masyarakat.

Terang saja, misalkan di suatu lokasi yang sudah ada surau atau mesjid masih dipaksakan untuk dibangun surau baru, ini bisa menimbulkan gejolak khususnya antar jemaah. Bahkan, bisa jadi surau lama ditinggalkan, atau sebaliknya sehingga pembangunan surau ini tidak dinilai memiliki manfaat besar.
 

Proyek ini juga dinilai telah merendahkan sakralitas rumah-rumah ibadah. Sebab, secara penamaannya saja semuanya dibuat seragam, Surau Bir Ali 1 sampai 270. Baru kali ini, nama rumah diibadah diatur oleh pemerintah. (umr/lis)

Komentar