q Suara Pemred − Polemik KTP-el dalam Hak Pilih

Polemik KTP-el dalam Hak Pilih

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 501

Polemik KTP-el dalam Hak Pilih
Ilustrasi

KPU Kubu Raya Gencarkan Sosialisasi


KUBU RAYA, SP
– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kubu Raya Gustiar menegaskan, warga yang tidak mempunyai identitas kependudukan dan tidak berdomisili di Kubu Raya, tidak mempunyai hak pilih dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang.

Pilkada yang dimaksud Gustiar adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. 

"Warga Kubu Raya yang mempunyai hak pilih adalah mereka yang sudah memiliki KTP elektronik Kubu Raya, atau surat keterangan bagi warga yang sudah melakukan perekaman KTP-el," kata Gustiar, kemarin.

Gustiar menjelaskan, KPU Kubu Raya melakukan pendataan pemilih berbasis identitas kependudukan, yakni pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada adalah masyarakat yang mempunyai identitas atau KTP Kubu Raya.

Sedangkan masyarakat yang hanya berdomisili di Kubu Raya namun KTP nya bukan Kubu Raya tidak masuk dalam daftar pemilih.

"Bagi warga yang belum melakukan perekaman atau belum miliki KTP elektronik di Kubu Raya dapat segera mengurusnya di Dinas Dukcapil Kubu Raya. Minimal memiliki surat keterangan (Suket) yang diterbitkan dinas itu," terangnya. 

Gustiar meyakinkan, KPU Kubu Raya akan terus melakukan pemuktahiran data terhadap jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya pada Pemilukada serentak tahun 2018. Pemutakhiran itu akan dilakukan berdasar pada data Pemilu Presiden tahun 2014 lalu.

"Dari data pemilih pada Pilpres itu, KPU akan terus melakukan pemuktahiran data bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kubu Raya," tegasnya.

Gustiar memaparkan data Pilpres tahun 2014 lalu jumlah pemilih sebanyak 411.450 jiwa. Namun pada Pemilukada 2018 diperkirakan akan terjadi kenaikan sekitar 2-10 persen atau 416.450 pemilih dari jumlah penduduk 577.000 jiwa.

Kenaikan ini dikarenakan banyak faktor. Misalnya terjadi pindah datang ke Kubu Raya. Kemudian pemilih pemula yang lalu masih berusia 15 tahun namun sekarang sudah 17 tahun. Ditambah juga para pensiunan PNS maupun TNI/Polri.

Untuk itu pihaknya akan terus melakukan pemuktahiran data dalam rangka validasi dan akurasi. Harapannya tidak menjadi sebuah polemik pada saat Pemilukada. 

Sebelumnya, setiap warga yang melakukan perekaman KTP-el di Dinas Dukcapil Kubu Raya diminta menyempatkan diri mengurus surat keterangan sebagai identitas penduduk sementara pengganti KTP-el.

Pemberlakukan Suket ini sendiri seiring dengan kebijakan pemerintah belum tersedianya blangko untuk penerbitan. Sehingga seluruh data perekaman harus terkirim ke data pusat, untuk menerbitkannya.

Menurut Kepala Disdukcapil Kubu Raya, H Ardiansyah, sebelumnya hanya cukup perekaman di kecamatan hingga menunggu penerbitan. Tetapi sekarang, selain memastikan data masuk tunggal ke pusat juga sebagai registrasi perekam untuk mendapatkan Suket.

Menurut dia, dasar penerbitan Suket sebenarnya menggunakan data dari perekaman. Tapi karena biasanya data masuk tidak langsung. Maka dilaksanakan secara manual perekam bawa foto sendiri, sehingga suket pengganti KTP-el ini bisa ditunggu. “Satu hari jadi,” kata Ardiansyah.

Sementara bagi yang tak mendesak untuk menggunakan data identitas, bisa nunggu setelah data terkirim ke pusat baru bisa diterbitkan Suketnya. "Kalau data rekamannya sudah masuk ke pusat maka, data itu otomatis bisa digunakan untuk penerbitan suket," pungkasnya.

Bisa Jadi Masalah Serius

Persoalan surat keterangan dan KTP elektronik diperkirakan masih akan muncul dalam proses Pilkada serentak 2018 mendatang. Terlebih, saat ini kasus pengadaan KTP elektronik masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti saat diskusi bertajuk "Sengketa di MK: Keadilan Subtantif untuk Pilkada Demokratis" di Jakarta, baru-baru ini.

Untuk diketahui, surat keterangan hanya diberikan kepada warga yang telah merekam data KTP elektronik, namun tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT).

“Saya menilai bahwa ini akan terus berlanjut hingga Pilkada 2018, terutama juga ketika nantinya masyarakat harus membuat Suket (surat keterangan) dan segala macamnya,” kata dia.

Ia berharap Mahkamah Konstitusi dapat melihat persoalan itu sebagai salah satu persoalan serius. Meskipun, ada preseden bahwa MK hanya menangani sengketa pemilu terkait perselisihan perolehan suara. (jek/kom/ang)