Panwaslu Minta ASN Netral dalam Pilgub

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 237

Panwaslu Minta ASN Netral dalam Pilgub
RAPAT KOORDINASI - Rapat koordinasi yang dilaksanakan antara Panwaslu Landak dengan Sekretariat Panwaslu Landak, beberapa waktu lalu. (Ist)
LANDAK, SP - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Landak melaksanakan rapat koordinasi di Sekretariat Panwaslu Landak, Jumat (9/3). Rapat koordinasi tersebut dihadiri Panwaslu Landak, Kepala Sekretariat Panwaslu Landak, bendahara Panwascam se Landak dan peserta lainnya.

Ketua Panwaslu Landak, Petrus Kanisius mengatakan, dalam rapat koordinasi tersebut, dilakukan penguatan kepada unsur kesekretariatan.

"Hal tersebut terkait dengan dukungan sekretariat dalam proses pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2018 oleh jajaran komisioner dan kesekretariatan Kabupaten Landak," ujar Petrus usai rapat koordinasi.

Ia berharap, kepala sekretariat dan bendahara dapat menjadi agen penyampai informasi dalam netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilgub Kalbar.

"Mereka hendaknya dapat menjadi representasi perilaku tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu," tegas Petrus.

Komisioner Panwaslu Landak, Yovianus Jupriono Ikoniko menambahkan, netralitas ASN harus dimulai dari para ASN di jajaran Sekretariat Panwaslu Landak.

“Terutama dimulai dari ASN yang terlibat dalam struktur Panwas, baik di kabupaten maupun kecamatan," ujar Niko yang menangani divisi penanganan pelanggaran Panwaslu Landak.

Ditanya soal laporan pelanggaran Pilgub di Landak, ia mengakui, hingga saat ini Panwaslu Landak belum menerima laporan adanya pelanggaran tahapan Pilgub.

"Tapi, kalau temuan dugaan pelanggaran, ada dua temuan. Temuan itu yakni tahapan pemutakhiran data pemilih dan kampanye," terang Niko.

Ia menjelaskan, untuk dugaan pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih, masih bersifat pelanggaran administrasi. 

"Kamipun sudah merekomendasikan kapada KPU Landak terhadap hal itu. Rekomendasi kami sudah ditindaklanjuti oleh KPU Landak," kata Niko. 

Sedangkan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), banyak yang tidak sesuai dengan desain, ukuran dan titik pemasangan APK.

"APK yang tidak sesuai tersebut harus ditertibkan. Namun sejauh ini, menurut pengamatan kami APK itu sudah ditertibkan sesuai dengan yang telah direkomendasikan," pungkasnya. (dvi/bah)