BPKAD Minta Penyerapan DAK & Dana Desa Optimal

Landak

Editor Angga Haksoro Dibaca : 399

BPKAD Minta Penyerapan DAK & Dana Desa Optimal
Ngabang, SP - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa tahun 2018 di aula Kantor Bupati Landak, Kamis (22/11).  

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Vinsensius. FGD diikuti sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Landak yang menerima DAK dan Dana Desa.

Dalam arahannya, Vinsensius mengatakan, kegiatan FGD dilaksanakan untuk menjamin kelancaran dan ketepatan waktu penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa tahap III tahun 2018.

“Hingga saat ini ada 16 bidang yang menerima DAK fisik di Landak sudah tersalurkan dana tahap III dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Landak,” kata Vinsensius.

Menurut Vinsentius, pada tahun 2018 terdapat 10 SKPD penerima dana alokasi khusus fisik. Nilai pagu daftar isian pelaksanaan anggaran sebesar Rp 158 miliar.

“Sedangkan, pagu kontrak yang diajukan oleh seluruh bidang sebesar Rp 155 miliar.  Kemudian, pagu kontrak sudah diserap sebesar Rp 118 miliar atau 74,65 persen,” ujar Vinsensius.

Sedangkan untuk Dana Desa tahun 2018 di Landak diberikan untuk 156 desa dengan total pagu anggaran Rp 154 miliar. “Hingga saat ini, Dana Desa tahap I dan II yang sudah disalurkan dari RKUN ke RKUD sebesar Rp 92 miliar,” terangnya.

Vinsensius menambahkan untuk penyaluran tahap III, sedang menunggu proses penyaluran. Sebab, syarat pencairan tahap III sudah terpenuhi.
  “Sedangkan untuk pengendalian, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan, penyerapan DAK fisik dan DD ini dilakukan menggunakan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).”

Kepala BPKAD Landak, Benediktus mengatakan FGD yang dilaksanakan dalam rangka percepatan penyerapan DAK tahun 2018.
  "Puji Tuhan, berdasarkan data-data yang ada dengan kami, dari tiga DAK yang ada di Landak ini yakni DAK reguler ada tujuh DAK. Dana alokasi khusus penugasan ada empat DAK, dan DAK afirmasi ada lima DAK,” kata Beni, Minggu (25/11).

Menurut Benediktus, penggunaan dana alokasi khusus dijaga oleh bermacam-macam peraturan. Tujuannya agar penggunaan anggaran taat administrasi, tertib waktu, dan tahapan-tahapan.

“Dengan adanya aturan itu kami merasa senang. Tapi dengan catatan, para SKPD yang mengelola DAK itu betul-betul menerapkan apa yang ditulis dalam dokumen aturan,” ujar Benediktus.

Dari segi penyerapan, tahap pertama dilakukan bulan Juli. Sedangkan tahap ke dua dan tiga masing-masing dilakukan November dan Desember.

Ditambahkan Benediktus, seyogyanya pada 15 Desember merupakan batas akhir bagi kabupaten/kota menyampaikan aplikasi OMSPAN.

“Tahap pertama 25 persen sudah masuk ke kas daerah Rp 45,551 miliar dan tahap kedua 45 persen sebesar Rp 70,63 miliar. Sedangkan tahap ketiga atau sisanya, berdasarkan nilai kontrak,” katanya.

Disinggung soal penyaluran dan penyerapan Dana Desa, Benediktus mengaku hasilnya cukup menggembirakan. “Tapi saya ingatkan kepada instansi terkait untuk mengawal DD. Dana Desa juga perlu perhatian dan lain sebagainya. Saya berharap penyerapan DAK dan DD bisa dipacu.” (dvi)