Pencairan Dana Desa Tahap Pertama di Melawi Terancam Molor

Melawi

Editor sutan Dibaca : 1097

Pencairan Dana Desa Tahap Pertama di Melawi Terancam Molor
Ilustrasi
NANGA PINOH, SP –Sebagian besar desa di Melawi belum menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana Desa (LPPKDD). Padahal, DD untuk tahap pertama di 2017 tidak lama lagi akan dicairkan.

“Jumlahnya saya tak tau persis, tapi memang banyak yang belum menyampaikan laporan. Yang sudah menyampaikan ke saya langsung saja baru satu. Tanpa ada laporan, tak keluar dana desa. Laporan ini dibuat dulu, baru kemudian menyampaikan APBDes,” kata Junaidi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Melawi.

Junaidi menyebutkan sebanyak 50 desa yang baru saja dipimpin kades baru, tapi pembuatan laporan tersebut menjadi tanggung jawab pejabat kades sebelumnya. Walau memang ada indikasi beberapa pj sedikit mengelak membuat laporan tersebut, akibat ia tak lagi menjabat.  “Diharapkan camat dan kades baru bisa terus berkomunikasi agar laporan tersebut dibuat,” katanya.

Camat Nanga Pinoh, Daniel menyampaikan belum ada satu desa di Kecamatan Nanga Pinoh yang sudah menyampaikan LPPD tahun anggaran 2016. Alasannya, pemdes belum mampu membuat laporan itu. Padahal LPPD wajib disampaikan oleh kades setiap akhir tahun anggaran. Laporan itu disampaikan kepada bupati melalui camat. Lalu disampaikan juga kepada Badan Pemusyawarahan Desa (BPD) yang disampaikan dalam paripurna BPD.

 “Kemudian disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk tertulis,” ungkapnya.

Kata dia, untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa bersama aparaturnya dalam menyusun LPPD tersebut, maka pihak kecamatan mengambil langkah-langkah seperti melakukan pelatihan bersama dengan tenaga ahli dari Kementerian Desa untuk memberikan pelatihan pembuatan laporan.

Menurut Daniel, belum mampunya pemdes dalam membuat laporan, karena beberapa kendala, pertama adalah, desa belum mampu menggerakkan orang-orang sesuai dengan tupoksinya. “Sehingga mana kala harus menyusun LPPD secara komplit, menjadi sangat susah bagi kepala desa yang tidak memberdayakan semua tupoksi untuk melakukan penyusunan LPPD,” tuturnya.

Di samping itu lanjut Daniel, terlambatnya pembuatan LPPD karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, apalagi aparatur yang diangkat dengan Undang-Undang sebelumnya, ada yang tamat SMP.

Sementara, Camat Pinoh Utara, Yusseno mendorong desa di wilayahnya untuk lebih transparan dalam menyampaikan penggunaan dana desa. Salah satu caranya dengan membuat banner atau baleho yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

 "Sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran atau berbagai dugaan dan kecurigaan dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa," katanya. (eko/mul)