Realisasi DAK Fisik 2018 Mengkhawatirkan, Lewati Deadline Terancam Tak Ditransfer ke Kas Daerah

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 243

Realisasi DAK Fisik 2018 Mengkhawatirkan, Lewati Deadline Terancam Tak Ditransfer ke Kas Daerah
RAPAT - Rapat evaluasi pendapatan daerah triwulan II yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dihadiri seluruh SKPD dan instansi vertikal yang terkait dengan pendapatan. Pada rapat tersebut, dibahas soal DAK fisik Melawi yang rendah. (SP/Eko)
Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono
“DAK dari total Rp208,9 miliar baru terserap Rp67,665 miliar. Ini perlu penekanan karena pengelolaan DAK tidak seperti yang lalu"

NANGA PINOH, SP - Laporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Melawi pada tahun anggaran 2018 bisa dibilang mengkhawatirkan. Pusat sudah memberikan deadline agar DAK tahap pertama sebesar 25 persen sudah terealisasi sebelum 23 Juli. Sementara hingga triwulan II, realisasi DAK Fisik baru 13,69 persen.

Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Triwulan II tahun 2019 di Kurnia Waterpark Nanga Pinoh meminta, agar seluruh SKPD segera menuntaskan persoalan realisasi DAK khusus fisik yang masih rendah.

“DAK dari total Rp208,9 miliar baru terserap Rp67,665 miliar. Ini perlu penekanan karena pengelolaan DAK tidak seperti yang lalu. Dulu Kemenkeu langsung mentrasfer ke daerah. Sekarang aturan baru, laporan harus diinput dulu ke pusat, termasuk dengan nomor dokumen kontrak, baru kemudian bisa ditransfer,” terangnya.

Kondisi realisasi terbilang mengkhawatirkan, mengingat batas pelaporan ditetapkan pada 23 Juli. Waktu tak sampai sepekan ini bisa memunculkan bumerang bila sampai batasnya, laporan dan kontrak tidak diinput.

“Kalau lewat dari tanggal itu, maka dana tidak akan ditransfer. Bahkan kalau laporan realisasi tidak disampaikan pada 31 Juli mendatang, kita bisa kena sanksi. Makanya jangan sampai kita terkena dampak tidak tersalurkan dana DAK tersebut,” tegasnya.

Menurut Ivo, DAK Fisik saat ini realisasinya terbilang rendah. Dari total Rp124 miliar, baru Rp16,98 miliar atau 13 persen dari total DAK khusus fisik yang sudah cair ke kas daerah. Padahal, Kemenkeu memberikan batasan minimal realisasi 25 persen sebelum 23 Juli.

“Sekarang tinggal tiga hari, jadi kita minta segera memasukan nomor kontrak di aplikasi OM SPAN. Karena kalau tak tercapai (realisasi DAK) ditakutkan tidak ditransfer. Dinas juga kita minta jangan selalu last minute baru kejar laporan,” katanya.

Selain DAK, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBD Melawi masih sangat rendah. Sampai pertengahan tahun, dari total Rp38,57 miliar, baru terrealisasi Rp6,9 miliar atau 18 persen. Tahun lalu, DBH juga banyak tidak ditransfer pusat, dimana hanya Rp11 miliar dari Rp33 miliar yang direalisasikan.

“Karena itu, perlunya kita menggelar rapat evaluasi ini. Untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah Melawi,” katanya.

Wabup Melawi, Dadi Sunarya mengingatkan, pada 2017 lalu ada Rp24 miliar DAK yang gagal terealisasi atau tidak ditransfer oleh pusat, walau seluruh kegiatan fisik proyek sudah tuntas di lapangan. Akibatnya program kegiatan 2018 ini harus terpangkas Rp24 miliar karena menutup utang tahun lalu.

“Kalau tanggal 23 Juli tak ada pencairan, maka DAK bisa ditarik ke pusat. Ujungnya, APBD lagi yang dipakai untuk menutupnya. Kawan-kawan pihak ketiga yang sudah menang tender bisa mengamuk, kalau dana ini tak cair,” katanya.

Dadi juga mempertanyakan, persoalan pihak ketiga yang telah menjadi pihak pelaksana kegiatan, hingga dua bulan tak bisa mencairkan uang muka. Ia meminta penjelasan bagian keuangan Pemda dan meminta kepala dinas tak main-main dalam mengelola DAK.

“Karena laporan ULP (Unit Layanan Pengadaan), paket DAK ini sudah lelang. Tapi uangnya belum juga cair. Kita pertanyakan hal ini,” terangnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melawi, Apelles Itang dalam pertemuan ini menjelaskan, instansinya tak pernah menghambat proses pencairan dana, termasuk yang bersumber dari DAK. Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pencairan belum pernah naik ke mejanya.

“Kami saat ini berhadapan dengan Aplikasi Online Monitoring (OM SPAN) yang memang sudah terintegrasi sejak awal. Aplikasi ini akan menolak bila ada usulan pencairan DAK yang memang tidak memenuhi syarat. Bahkan pada 23 Juli, ON SPAM bisa jadi akan tertutup otomatis sehingga kita tak bisa input nomor kontrak,” jelasnya.

Pencairan DAK, tak lagi semudah seperti tahun lalu. Karena pengajuan dari BPKAD disampaikan ke KPPN Sintang. Dari sana baru diajukan ke Kemenkeu. Setelah itu, baru ada pemberitahuan dana tersebut telah cair, baru kemudian masuk ke kas daerah.

Pada tahap pertama ini, realisasi DAK minimal mencapai 75 persen dari total pencairan tahap pertama. Pemkab Melawi pun harus berlomba dengan ratusan kabupaten/kota lainnya di Indonesia untuk masuk melalui aplikasi ON SPAM.

Jangan Jadi Beban Daerah

WAKIL Ketua DPRD Melawi, Kluisen menegaskan, pengelolaan DAK 2018 jangan sampai mengulang kembali seperti tahun lalu. Menurutnya, persoalan utang DAK ini harus menjadi pelajaran sehingga tak menjadi beban daerah di tahun mendatang.

“Saya sudah merasakan masalah DAK ini tahun lalu. Nah, kalau tidak ada yang cair, atau ada kelalaian dinas, tentu ini harusnya dievaluasi. Utamanya dinas yang membuat masalah hingga DAK tak bisa dicairkan,” tegasnya.

Ia menilai, realisasi DAK fisik masih sangat rendah karena baru mencapai 13 persen. Kendati demikian, ia menegaskan agar pemerintah tidak hanya sekedar mengejar laporan administrasi tanpa memperhatikan realisasi pekerjaan di lapangan.

“Sekarang ini sudah sampai Juli, mestinya pekerjaan fisik sudah berjalan. Apa persoalan sehingga ini belum berjalan. Apakah karena perencanaan belum siap. Jangan sampai tahun ini justru pengelolaan DAK lebih parah,” katanya.

Kasus hutang DAK hingga Rp24 miliar pada 2017 lalu, menurut Kluisen tidak bisa dibilang kecil. Dana tersebut, menurutnya bisa dibangun untuk infrastruktur lain, seperti jalan.

“Sekarang malah jadi beban APBD. Kita minta agar Pemda bisa benar-benar serius mengelola DAK ini,” pungkasnya. (eko/pul)