Guru Honorer Melawi Tuntut Diangkat PNS

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 588

Guru Honorer Melawi Tuntut Diangkat PNS
TUNTUT - Puluhan guru honorer menggelar aksi di depan kantor DPRD dan kantor Bupati Melawi, Kamis (20/9). Mereka menuntut diprioritaskan dalam pengangkatan CPNS tahun ini. (SP/Eko)
Koordinator Forum Guru Honorer K2 Kubu Raya, Irwansyah
“Pada intinya kami menolak aturan tersebut dan bagi kami PNS harga mati. Apa pun kami tempuh untuk memperjuangkan nasib kami.”

Kepala BKPSDM Melawi, Paulus
"Soal K2 menjadi CPNS sepenuhnya kebijakan pusat."

MELAWI, SP - Sekitar 30 guru honorer menggelar aksi demo di DPRD dan kantor Bupati Melawi, Kamis (20/9). Mereka menuntut perhatian pemerintah, agar diakomodir dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Selain itu, mereka minta para guru honorer diprioritaskan, segera diangkat jadi pegawai.

"Kami menuntut agar yang sudah masuk database K2 diangkat semua menjadi PNS tanpa tes. Sudah berapa tahun pengabdian kami menunggu kepastian soal pengangkatan ini," kata Kero, seorang perwakilan guru di DPRD Melawi.

Kero yang aktif sebagai guru di SMPN 2 Sayan mengatakan, para guru meminta agar tenaga honorer, baik honor Bantuan Operasional Sekolah (BOS), komite atau guru kontrak daerah, diprioritaskan dalam pengangkatan CPNS. Dia pun menyesalkan sikap pemerintah, justru membatasi usia honorer K2 yang bisa ikut dalam seleksi CPNS, yakni 35 tahun.

"Bagaimana dengan kami yang rata-rata sudah lewat 35 tahun. Seperti saya sudah 41 tahun. Kami ini bukan sisa seperti sampah,” ujarnya. 

Ia juga sudah melakukan pemberkasan, sudah mengikuti seleksi. Maka, pihaknya menuntut untuk memperjuangkan harkat dan martabat, sebagai tenaga honorer. 

Guru honorer asal Desa Sungai Pinang, Rudi mengatakan, guru yang bertugas di hulu, kerap tertinggal informasi. Pasalnya, infrastruktur tak memadai. Namun, mereka sudah mengabdi lama untuk membantu mencerdaskan anak bangsa.

"Harusnya pemerintah menerima putra daerah. Bukan yang dari luar. Karena itu kami meminta Bupati memperjuangkan kami. Karena kami juga sudah memberikan kepedulian terhadap daerah ini," ujarnya. 

Aksi para honorer ini sempat berlangsung emosional. Usai menyampaikan aspirasi di DPRD, massa bergerak ke kantor Bupati. Harapannya, bisa bertemu dengan Bupati Melawi, Panji. Dengan jalan kaki, mereka didampingi Ketua DPRD, Abang  Tajudin serta Wakil Ketua, Kluisen bersama sejumlah  anggota DPRD. Namun, sampai di sana, Bupati masih rapat di rumah dinas.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin pada massa mengatakan, sebagai wakil rakyat, akan memperjuangkan aspirasi dan harapan para honorer K2.

"Persoalan pengangkatan K2 kami sudah ikuti sejak awal. Kami sadari kontribusi honorer K2 terhadap perkembangan dan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, sangat penting," katanya.

Karena kontribusi yang besar, Tajudin mengatakan, DPRD Melawi tahun lalu sudah mengirimkan surat ke Presiden, agar honorer bisa diangkat statusnya menjadi CPNS atau P3K. Sedangkan dalam proses penerimaan CPNS tahun ini, Tajudin mengungkapkan, pihaknya tidak pernah mendapat laporan resmi atau lisan dari instansi terkait. 

"Baik dari Bupati atau BKPSDM. Yang kami tahu, hanya lewat running teks saja di berita. Prosesnya seperti apa, kami tidak mengetahui secara resmi," katanya. 
 
Kebijakan Pusat

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus akhirnya jadi pihak yang memberikan pemahaman pada guru honorer yang berdemo. Dia menegaskan, data honorer K2 Melawi sudah berada di Kemenpan. Jumlahnya 208 orang. Total itu tak bisa ditambah dan dikurangi, kecuali ada yang mundur.

"Soal K2 menjadi CPNS sepenuhnya kebijakan pusat. Bisa dilihat di kabupaten atau kota lain. Melawi berdasarkan database, hanya ada tujuh orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran. Kami hanya melaksanakan kebijakan pusat sepenuhnya," katanya.

Karena itu, lanjut Paulus, apa yang menjadi tuntutan para honorer untuk diangkat menjadi CPNS, tak bisa dijawab Pemda. Namun Pemda akan berupaya mencarikan solusi. Misalnya dengan menyurati Menpan dan BKN, soal tuntutan tersebut.

"Tapi harus se Indonesia agar bisa didengar pusat. DPRD bahkan sudah surati sampai Presiden untuk angkat K2. Apa yang jadi aspirasi, bisa ditindaklanjuti ke Menpan. Karena ini keluhan dan kebutuhan di daerah," jelasnya.

Penerimaan CPNS merupakan kebijakan nasional. Khusus K2, memang syaratnya dipersulit. Usia tak boleh lebih 35 tahun. 

“Kita tak bisa paksakan diubah, karena kebijakan pusat di daerah mana pun sama," ujarnya.

Terkendala Usia

Guru honorer K2 Kabupaten Kubu Raya juga harus tersisih oleh aturan pendaftaran CPNS. Koordinator Forum Guru Honorer K2 Kabupaten Kubu Raya, Irwansyah menegaskan, pihaknya menolak aturan pembatasan usia tersebut.

"100 persen kami menolak aturan tersebut, sebagai guru honorer K2 maupun non K2. Karena mereka dari Menpan RB itu menggunakan UU yang sama untuk mengadakan rekrutmen CPNS ini," tuturnya.

Dia menjelaskan, para tenaga honorer sudah lama mengabdi. Rata-rata mengajar di sekolah di atas 10 tahun. Tidak hanya guru honorer K2, tapi keseluruhan honorer. Namun adanya pembatasan usia, membuat mereka merasa tidak dihargai oleh bangsa.

"Kami malah dibatasi, kami dijerat oleh UU yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, dengan membatasi umur kami,” tuturnya Ketua Ikatan Guru Honorer Negeri Kabupaten Kubu Raya ini.

Apalagi, sebagian besar guru honorer tersebut, sudah masuk dalam database di Menpan RB sebagai guru honorer K2 aktif. Atas pembatasan itu, mereka akan mengambil langkah-langkah agar pemerintah merevisi aturan yang membatasi guru honorer K2 di atas 35 tahun mendaftar CPNS.

"Pada intinya kami menolak aturan tersebut, dan bagi kami PNS harga mati. Apa pun kami tempuh untuk memperjuangkan nasib kami," jelasnya. 

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kubu Raya, Kusyadi menuturkan, jumlah guru honorer K2 yang sudah terdaftar dalam database pihaknya berjumlah 96 orang. Hanya saja, dari 96 orang tersebut, yang bisa mengikuti pendaftaran tes CPNS 2018, hanya satu orang saja. Mereka terkendala batas usia.

"Kalau untuk guru honorer K2, ada 95 orang yang tidak bisa ikut tes CPNS 2018. Karena balik ke dalam UU, yang mengatakan tidak boleh umur di atas 35 tahun," ungkapnya.

Kubu Raya tahun ini hanya mendapat satu formasi untuk guru khusus honorer K2. Menurutnya, syarat guru honorer K2 yang boleh tes CPNS, berusia di bawah 35 tahun dan minimal sudah memiliki ijasah S1, pada November 2013. Serta sudah terdaftar di dalam database.

"Dengan satu peserta, belum tentu dia lulus karena ada passing grade, kalau dia tidak lulus itu ya tidak bisa terpenuhi satu formasi tersebut," jelasnya. 

Dia mengatakan, tak bisa berbuat apa-apa terkait aturan pemerintah pusat tersebut. Hanya saja, dirinya tidak mempersoalkan apabila para guru honorer K2, ingin membuat pergerakan untuk memperjuangkan haknya. 

"Sepanjang UU belum diubah dan kebijakan itu nasional, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi silakan kalau memang ada pergerakan untuk memperjuangkan itu," katanya.

Hal sama dialami tenaga honorer di Kabupaten Bengkayang. Regina (40), guru SMAN 2 Bengkayang, mengaku kecewa tidak dapat mengikuti CPNS. Padahal, dia sudah belasan tahun jadi guru honorer. 

“Kami kecewa pada keputusan pemerintah ini,” kata Regina.    

Menurut Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Yan, guru honorer K2 kebanyakan mengantongi pengalaman mengajar 15 sampai 20 tahun. 

“Ada yang bertemu saya menangis, karena tidak punya kesempatan ikut tes CPNS,” ceritanya.  

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Bengkayang, Geraldus mengatakan, pembatasan usia pegawai K2 juga mengikuti aturan hak pemberian pensiun.   

“Kalau usia sudah 46 tahun, mereka hanya memiliki 4 tahun sisa masa kerja. Setelah 50 tahun akan pensiun. Karena masa kerja tidak sampai 5 tahun, mereka tidak dapat hak pensiun,” ujar Geraldus.

Sejahterakan Honorer

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Suprianus Herman menuturkan, pihaknya akan berusaha meningkatkan kesejahteraan tenaga guru honorer. Hal tersebut bagian dari komitmen pihaknya mendukung penuh dan melaksanakan visi-misi, serta program dari gubernur dan wakil gubernur yang baru saja dilantik. 

"Pemerintah akan seoptimal mungkin meningkatkan kesejahteraan guru honorer, sesuai kemampuan keuangan daerah. Prinsipnya, kita sangat mendukung dan akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekarang," jelasnya.

Dirinya menjelaskan, sebelumnya tenaga honorer daerah dibayarkan oleh kabupaten/kota. Begitu kewenangan beralih, ada beberapa perubahan yang harus diadaptasikan lantaran baru masuk tahun kedua. Sementara semua masih dibayar Pemda.

"Ada MoU kemarin antara gubernur dan bupati terdahulu. Meskipun itu kewenangan provinsi," jelasnya. 

Dia mengungkapkan, hingga kini belum ada guru PNS yang disanksi lantaran memberatkan guru honorer. Seperti, memberi beban dan tanggung jawab di luar upah yang diberikan.  Namun, kalaupun ada, dia yakin guru itu akan ditegur pengawas dan kepala sekolah.

"Sudah disarankan kepada daerah mau pun sekolah, guru honorer dikasih tugas sesuai dengan tugas yang sudah dibebankan kepadanya saja. Jangan berlebih, karena mereka punya hak untuk diperlakukan sama sebagai seorang pendidik," jelasnya. (eko/iat/nar/bls)

Aksi Massal

Tidak hanya di Kalimantan Barat, aksi para gutu juga terjadi di daerah lain. Guru tidak tetap di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur melakukan aksi mogok mengajar. Mereka  berunjuk rasa memprotes penerimaan CPNS yang membatasi usia pendaftar maksimal 35 tahun.

Unjuk rasa dilakukan di depan kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kauman dan diikuti ratusan guru tidak tetap (GTT) dari berbagai sekolah jenjang SD, SMP hingga SMA. Tak hanya mogok mengajar sehari dan berorasi, para guru bantu ini juga ramai-ramai membubuhkan petisi di atas kain spanduk yang berisi penolakan terhadap rekrutmen CPNS karena dinilai diskriminatif.

"Kami jelas kecewa dengan mekanisme rekrutmen CPNS ini karena syarat usia maksimal 35 tahun," kata koordinator GTT SD, Ryan Dedy Prayitno, Kamis (20/9).

Ryan Dedy dan banyak GTT yang berunjuk rasa mengaku tak memiliki harapan di rekrutmen CPNS 2018 yang saat ini mulai dibuka untuk penjaringan. Pasalnya, mayoritas usia GTT di atas 35 tahun. Tanpa ada pengecualian, mereka menganggap tak ada peluang untuk menjadi PNS guru.

Padahal para GTT yang jumlahnya di Kecamatan Pakel saja mencapai 300 orang lebih, sudah mengabdi di atas lima tahun bahkan belasan tahun. Mereka selama ini mengabdi sebagai guru bantu dengan honor sangat minim, di kisaran Rp100 ribu hingga Rp250 ribu, namun tetap dijalani dengan harapan mendapat kesempatan menjadi PNS.

"Dari jumlah tersebut 70 persennya berusia di atas 35 tahun," kata Ryan.

Sejumlah peserta unjuk rasa dalam orasinya menyebut peraturan dalam proses rekrutmen CPNS tidak memihak nasib para GTT. Jumlah formasi bagi guru yang termasuk dalam kategori K2 juga dinilai sangat kurang. Dari total formasi sebanyak 546 orang, untuk kategori K2 hanya diambil tiga orang. Padahal jumlah K2 di Kabupaten Tulungagung mencapai 50 orang.

"Sangat tidak memihak, kasihan guru K2 yang sudah mengabdi lama namun tidak juga diangkat menjadi CPNS," ujarnya.

Para GTT mengancam akan terus melakukan serangkaian aksi protes terkait proses rekrutmen CPNS hingga pemerintah memberikan kebijakan. Mereka berencana akan menggelar aksi yang lebih besar, jika pemerintah tidak segera melakukan revisi UU ASN no 5 tahun 2014, yang memuat peraturan pembatasan usia dalam rekrutmen CPNS.

"Harus ada kejelasan nasib guru tidak tetap seperti kami. Karena bagaimanapun, kami sudah berjuang mencerdaskan anak bangsa ini," kata Lusiana disambut yel-yel GTT lain. (ant/bls)