Tata Kelola Sawit Harus Diimbangi Pemeliharaan Ekosistem

Melawi

Editor Angga Haksoro Dibaca : 280

Tata Kelola Sawit Harus Diimbangi Pemeliharaan Ekosistem
Nanga Pinoh, SP – Tumbuhnya sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Kabupaten Melawi mesti diiringi dengan tata kelola yang ramah lingkungan.  

Karena itu, pembangunan berkelanjutan sudah mestinya menjadi perhatian pemerintah daerah. Langkah awal bisa dimulai dengan menyusun rencana dan database masalah perkebunan sawit.  

“Sekarang pembangungan berkelanjutan sedang menjadi tren di tingkat nasional. WWF berinisiatif agar pembangunan berkelanjutan, utamanya di sektor perkebunan yang memang menjadi isu seksi dan potensial untuk dikembangkan,” kata Hermas Rintik Maring, Acting Lanscape Manager Hulu Kapuas WWF Indonesia, Selasa (25/9).  

Hermas mengatakan, yang perlu didorong adalah bagaimana perkebunan kepala sawit, khususnya pada tingkat masyarakat atau pekebun mandiri bisa diperkuat. Baik dari sisi institusi seperti persoalan terdaftar di pemerintah, hingga tata kelolanya.  

Kemudian bagaimana petani juga mendapat dukungan pasar hingga dapat meningkatkan kapasitas. Menurut Hermas inilah yang diinginkan WWF sehingga pembangunan kebun sawit rakyat juga memenuhi aspek pembangunan berkelanjutan.  

“Pembangunan tetap berjalan, tapi juga tentu dengan tetap menjaga keseimbangan. Bagaimana ekosistem tetap terpelihara. Kalau ekosistem tak seimbang, kita juga yang akan merasakan dampaknya,” katanya.  

Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan (Dispanbun) Melawi, Abang Sukandar dalam diskusi panel tersebut mengungkapkan, cukup banyak petani sawit mandiri di Melawi. Mereka rata-rata belum mendaftarkan perkebunannya ke pemerintah.

“Karena mestinya untuk areal kebun sawit dibawah 25 hektare harus mengantongi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kebun. Kalau diatas 25 hektare, harus memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP),” kata Abang Sukandar.  

Syarat mengurus STDB harus didukung kejelasan status lahan dan berada dalam Area Penggunaan Lain (APL). Sumber bibit juga harus bersertifikat.  

“Kalau tak memenuhi syarat ya tidak bisa mendapat STDB. Kemudian fakta yang ada di Melawi ada yang menanam di atas 25 hektare, tapi di dalam kawasan,” ujarnya.  

Diskusi panel ini dihadiri 4 pengurus WWF Jepang bersama mitra, sejumlah perwakilan perusahaan perkebunan sawit di Melawi, petani sawit mandiri, dan  pengurus koperasi sawit. (eko)