Bupati Lepas Jabatan ASN Terlibat Korupsi di Melawi

Melawi

Editor Angga Haksoro Dibaca : 987

Bupati Lepas Jabatan ASN Terlibat Korupsi di Melawi
Bupati Melawi
Nanga Pinoh, SP – Aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi di Kabupaten Melawi belum dipecat. Mereka berstatus pegawai tanpa jabatan (non-job) sambil menunggu keputusan Badan Kepegawaian Negara.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengeluarkan aturan pemecatan bagi seluruh aparatur sipil negara yang tersangkut kasus korupsi. Diharapkan aturan ini menyebabkan efek jera bagi aparatur sipil negara agar tidak terlibat korupsi.

Menurut Bupati Melawi, Panji, tercatat 5 ASN aktif tersangkut kasus korupsi. Namun, proses pemecatan belum dapat dilakukan dengan berbagai alasan.  

“Sikap saya tentu akan menjalankan perintah pusat. Soal edaran Mendagri, tentu akan saya laksanakan. Tapi kita sangat hati-hati mencermati aturan yang berkembang,” kata Panji.  

Panji mengatakan, pihaknya menaati aturan pemecatan dengan catatan tidak ada tebang pilih dalam pelaksanaanya. Pemecatan juga hanya dapat dilakukan jika kasus korupsi yang melibatkan aparatur sipil negara sudah berkekuatan hukum tetap.  

“Hanya catatan kami, jangan hanya berlaku di suatu tempat atau daerah. Semua yang masuk kategori harus diberhentikan. Semua daerah harus melaksanakan. Kalau tidak, ini akan menjadi ketidakadilan,” kata Panji.  

Panji mengaku sudah mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara untuk meminta penegasan. Bila memang pegawai yang tersangkut korupsi harus dipecat, Panji siap melaksanakan perintah tersebut.  

“Tapi kalau soal memberikan sanksi, saya sudah berikan sanksi. Sanksi tertinggi yang bisa diberikan pada ASN yang ada di Melawi dengan me-non job kan mereka. Hanya pemecatan yang belum saya lakukan,” katanya.   

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus mengatakan, aturan pemecatan terhadap pegawai negeri yang terlibat korupsi sudah berjalan.  

Namun, ada rencana pemerintah daerah mengajukan uji undang -undang ASN yang mengharuskan aparat negera koruptor dipecat. Mereka meminta ketegasan soal kategori pegawai yang mesti dipecat.  

“Pasal ini dipukul rata untuk seluruh pegawai yang terlibat kasus korupsi. Mungkin ada pegawai yang memang terlibat dalam kasus, tapi sebenarnya tidak menikmati. Ini disamakan dengan orang-orang yang punya niat untuk merugikan negara. Maksud kami, mestinya dipilah-pilah. Aparat negara mana saja yang mestinya dipecat. Ini bukan soal melindungi ASN. Tapi hak-hak mereka dihargai,” kata Paulus, Minggu (30/9).  

Terkait proses pemecatan ASN di Kab Melawi, surat pemberitahuan ke Badan Kepegawaian Negara sudah dikirim dan menunggu jawaban. “Sekarang memang masih aktif sebagai pegawai, hanya tanpa job saja. Kalau memang semua harus diberhentikan, kami siap menjalankan,” ujar Paulus. (eko)