Bapeda Melawi Ingin Tuntaskan Tunggakan PBB Rp 2,195 Miliar

Melawi

Editor Angga Haksoro Dibaca : 200

Bapeda Melawi Ingin Tuntaskan Tunggakan PBB Rp 2,195 Miliar
Nanga Pinoh, SP – Pemerintah  Kabupaten Melawi akan menuntaskan tunggakan pajak bumi dan bangunan. Tunggakan kebanyakan terkait validasi data wajib pajak.  

Kepala Bapeda Melawi, Margitus Bemban mengatakan, tunggakan wajib pajak mencapai Rp 2,195 miliar. “Kami akan selesaikan masalah itu bersama kepala desa. Mereka yang paling tahu datanya bersama camat.”  

Menurut Margitus, tunggakan pajak ini termasuk penyerahan data PBB dari Sintang saat pemekaran, serta peralihan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang lama. “Kalau memang sudah kadaluarsa atau wajib pajaknya sudah tidak ada, bisa kita hapus.”   

Bemban mengatakan, capaian PBB tahun 2017 lebih dari 100 persen. Dia yakin, realisasi PBB tahun ini juga dapat mencapai target 100 persen. Perolehan PBB 2017 senilai Rp 5 miliar.  

Bupati Melawi, Panji mengatakan langkah Bapenda mengumpulkan camat, kades serta petugas PBB di desa menjadi upaya penertiban inventarisasi serta kesadaran wajib pajak.  

“Kita apresiasi  Bapenda yang sudah melakukan terobosan ini, karena kita tahu memang ini sebenarnya sebuah kewajiban,” katanya.  

Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Tanah Pinoh, Darmadiansyah menilai tunggakan PBB merupakan masalah klasik.   Itu terjadi karena tumpang tindih objek pajak atau wajib pajak tidak berdomisili di desa yang bersangkutan.  

Masalah lain, warga dibebani pajak lahan yang dijadikan sarana telekomunikasi, padahal perusahaan sudah membayar pajak langsung ke pemerintah. “Permasalahan lainnya, saat kita menagih PBB yang diberikan petugas dari Bapenda hanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).

Sementara  yang wajib pajak meminta surat bukti tanda lunas. Ini juga kesulitan kita saat menagih PBB,” Darmmadiansyah yang juga Ketua Asosiasi Perangkat Desa Kab Melawi.  

Dedi menyarankan Bapenda memberikan tanda lunas PBB. Nantinya akan disepakati desa menalangi tunggakan wajib pajak asal tanda lunas PBB diberikan. (eko)