45 Pelanggar Lalulintas Ikut Sidang di Tempat

Mempawah

Editor sutan Dibaca : 922

45 Pelanggar Lalulintas Ikut Sidang di Tempat
Suasana sidang di tempat Operasi Patuh Kapuas 2016 di Pospol Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Rabu (18/5). (Suara pemred/ruben permana)
MEMPAWAH, SP – Sebanyak 45 pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran disidang di tempat dalam Operasi Patuh Kapuas 2016 di kawasan Pospol Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Rabu (18/5) sekitar pukul 09.00 WIB.

Operasi patuh itu dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri atas Polres Mempawah, Dishudbudpar Mempawah, POM TNI, Kejaksaan Negeri Mempawah dan Pengadilan Negeri Mempawah.

Kasat Lantas Polres Mempawah, AKP Tri Budiyanto mengatakan, tindakan sidang di tempat terhadap para pengguna kendaraan yang melakukan pelanggaran berlalu lintas dalam Operasi Patuh 2016 baru pertama kali dilakukan di Kalbar. "Ada 45 orang yang langsung sidang di tempat di Pospol Sungai Pinyuh," katanya.

Budiyanto mengatakan, pengendara yang melakukan pelanggaran berlalu lintas biasanya harus menunggu sekitar seminggu untuk dilakukan sidang. Namun untuk saat ini bisa disidang di tempat. "Jadi masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan sidang, kesalahan yang telah mereka lakukan serta denda yang akan mereka dapatkan. Ini untuk menghindari anggapan yang tak diinginkan serta untuk mewujudkan transparasi di masyarakat," jelasnya.

Terkait lokasi razia di Sungai Pinyuh, Budiyanto mengatakan bahwa di kawasan itu sering terjadi pelanggaran berlalu lintas. Dikatakan, denda tertinggi dalam sidang di tempat itu yakni pengendara yang tak memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang bisa mencapai Rp 1 juta. "Pembayarannya bisa langsung bisa dilakukan melalui bank," katanya.

Sementara Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Sofia Tambunan mengatakan bahwa sidang di tempat, sah. Hal itu juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar bisa dengan cepat bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

"Sidang di tempat itu sah-sah saja, namun itu harus sesuai aturan seperti harus ada lambang garuda, bendera merah putih, bendera Mahkamah Agung," jelasnya.

Sidang di tempat dilakukan, lanjutnya, agar masyarakat bisa patuh terhadap aturan lalu lintas. "Jika mereka patuh, itu untuk dirinya sendiri. Makanya dendanya diberikan sesuai aturan maksimal untuk memberikan efek jera kepada mereka," katanya.

Jika masyarakat yang mengikuti sidang di tempat membawa uang, maka pihaknya memberikan surat pengantar agar melakukan pembayaran di bank. Namun, kendaraannya ditahan sampai pelanggar melunasi pembayaran. "Dan hasil dari pembayaran mereka akan masuk ke dalam kas negara," pungkasnya.

Jera Melanggar

Satu  di antara pelanggar lalu lintas, Kiki mengaku dirazia polisi karena tak mempunyai surat-surat lengkap kendaraan. Warga Kota Pontianak ini mengaku hendak pulang ke Pontianak setelah berkunjung ke rumah temannya di Kecamatan Toho.
"SIM dan STNK hilang dan kaca spion memang tak dipasang,” kata Kiki yang mengendarai sepeda motor plat KB 3739 WO itu.

Kiki mengaku jera dan tak ingin mengulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya. Sebab, perjalanannya jadi terganggu akibat kesalahan yang dilakukannya sendiri. “Saya tak mau mengulanginya lagi. Setelah ini saya mau mengurus kelengkapan kendaraan bermotor saya,” katanya.   (ben/bah/sut)