KPU: Coklit Pilkada Serentak Sudah Berbasis e-KTP

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 234

KPU: Coklit Pilkada Serentak Sudah Berbasis e-KTP
COKLIT SERENTAK - Anggota KPU RI mensosialisasikan Gerakan Coklit Serentak, sebagai upaya KPU menyusun daftar pemilih yang akurat pada pelaksanaan Pilkada 2018, dan daftar pemilih sementara untuk Pileg dan Pilpres 2019. (Sindo)
JAKARTA, SP - Pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit)calon pemilih pada pilkada sudah dilakukan berbasis kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), sehingga dapat diketahui pemilih yang belum merekam datanya di Kementerian Dalam Negeri.

"Coklit serentak ini sudah berbasis KTP elektronik, sehingga kami meminta Pemerintah, baik Pusat maupun daerah, untuk segera mencatatkan data warga di semua daerah agar coklit ini bisa optimal untuk pendataan pemilih," kata Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting di Jakarta, Minggu (14/1).

Terhadap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum merekam data kependudukannya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) setempat, maka KPU akan mencoret nama mereka dari daftar pemilih.

Komisioner KPU RI Viryan mengatakan persyaratan dalam undang-undang yang kemudian diadopsi dalam Peraturan KPU menyatakan bahwa syarat pemilih adalah masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket).

Suket tersebut dimiliki oleh pemilih yang telah merekam data kependudukannya secara elektronik, namun belum memiliki kartu fisik KTP-elektronik.

"Kalau tidak punya suket, maka nanti KPU akan mendata dan menyampaikannya ke disdukcapil. Kemudian apabila Disdukcapil tidak mengeluarkan suket, maka KPU akan mencoret nama pemilih tersebut," kata Viryan.

Berdasarkan data DP4 dari Kemendagri sebanyak 160.756.143 pemilih, KPU telah melakukan sinkronisasi dengan data pemilih tetap dari pemilu terakhir dan diperoleh 163.346.802 pemilih.

"Dari data DP4 yang diserahkan Kemendagri itu tidak ada keterangan berapa jumlah penduduk yang datanya belum terekam secara elektronik," ujar Viryan. 

KPU meluncurkan gerakan pencocokan dan penelitian (coklit)terhadap data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) secara serentak di daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak.

"Gerakan coklit serentak akan dilaksanakan satu bulan, dimulai pada 20 Januari nanti di daerah yang pilkada, dengan target coklit itu satu PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) dalam satu hari itu lima rumah," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Meskipun pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan di 171 daerah, pelaksanaan coklit serentak akan melibatkan 381 daerah termasuk kabupaten-kota di 17 provinsi yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Gerakan coklit serentak tersebut sebagai upaya KPU dalam menyusun daftar pemilih yang akurat pada pelaksanaan Pilkada 2018, hingga nantinya dijadikan dasar daftar pemilih sementara untuk Pileg dan Pilpres 2019.

Seluruh komisioner KPU, baik di tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten akan turun langsung ke lapangan untuk bersama-sama panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian.

Total petugas yang terlibat dalam coklit serentak tersebut adalah tujuh komisioner KPU Pusat, 155 anggota KPU tingkat provinsi, 1.905 anggota KPU tingkat kabupaten-kota, 27.820 petugas PPK, 193.602 petugas PPS, dan 385.791 orang PPDP.

"Kalau semuanya itu bergerak, dengan target satu PPDP mampu menjangkau lima rumah, maka akan ada 1.928.955 rumah yang dicoklit secara serentak mulai 20 Januari nanti," tambah Arief.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menambahkan gerakan coklit serentak tersebut tidak hanya memeriksa keberadaan calon pemilih pilkada serentak, melainkan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pilkada.

"Gerakan itu tidak hanya sekedar coklit, tapi PPDP juga bertugas melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga dengan metode 'door-to-door'," ujar Wahyu. (ant/lis)