Insentif Pelapor Korupsi Dorong Masyarakat Ikut Tangkap Koruptor

Nasional

Editor Angga Haksoro Dibaca : 147

Insentif Pelapor Korupsi Dorong Masyarakat Ikut Tangkap Koruptor
Foto: republika.co.id
Jakarta, SP – Peraturan Pemerintah (PP) 43/2018 soal pemberian insentif kepada pelapor kasus korupsi mendorong masyarakat ikut serta menangkap para koruptor.  

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Benny Rhamdani, peraturan ini adalah terobosan baru dalam rangka memperkuat pemberantasan dan pencegahan korupsi.  

PP ini sesuai dengan karakter kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang merakyat. “Mendorong pemberantasan korupsi berbasis masyarakat (community based corruption eradication),” kata Benny, seperti ditulis republika.co.id, Rabu (10/10).  

Peraturan pemerintah ini diharapkan mengurangi praktik korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di pusat dan daerah. PP ini memperkuat dan sejalan dengan Perpres 54/2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).  

“Artinya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi terkonsolidasi masyarakat bersama kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah,” ujar Benny.  

Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah 43/2018 mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lewat aturan itu, masyarakat bisa mendapat insentif maksimal Rp 200 juta, jika turut mengungkap kasus korupsi.  

Hal tersebut termuat dalam Pasal 17, yang mengatur bahwa pelapor bisa mendapat penghargaan premi sebesar 2 per mil dari kasus korupsi yang dilaporkan.  

Syarat agar pelapor mendapat penghargaan adalah laporannya harus dinilai oleh penegak hukum untuk melihat tingkat kebenarannya. Penilaian tersebut dilakukan setelah kasus yang dilaporkan berkekuatan hukum tetap. (*)