Siapkan Aturan, KPK Respon PP Insentif Pelapor Korupsi

Nasional

Editor Angga Haksoro Dibaca : 208

Siapkan Aturan, KPK Respon PP Insentif Pelapor Korupsi
kumparan.com
Jakarta, SP – Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyiapkan aturan yang mendukung pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pemberian imbalan bagi pelapor korupsi.  

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah 43/2018 yang salah satu pasalnya mengatur pemberian insentif bagi pelapor korupsi maksimal Rp 200 juta.  

“Keren itu,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, seperti dikutip dari kumparan.com, Rabu (10/10).  

Menurut Saut, KPK juga akan menyiapkan aturan pendukung agar masyarakat paham bagaimana pola pelaporan yang baik. Sehingga laporan dapat segera ditindaklanjuti.  

“Tidak menutup kemungkinan siapa saja yang paham situasi kantornya, dan siapa siapa yang mereka harus laporkan dengan 5W + 2H, maka akan lebih baik. Untuk itu KPK perlu mendorong penjelasan seperti apa laporan yang baik,” ujar Saut.  

Peraturan Pemerintah 43/2018, kata Saut merupakan bagian dari penambahan strategi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. “Hal itu merupakan bagian kelengkapan lain sehubungan dengan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) yang saat ini sekretariatnya berada di KPK.”  

Jokowi meneken Peraturan Pemerintah 43/2018 mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lewat aturan itu, masyarakat bisa mendapat penghargaan uang maksimal Rp 200 juta, bila turut mengungkap kasus korupsi.  

Hal tersebut termuat dalam Pasal 17, yang mengatur bahwa pelapor bisa mendapat penghargaan premi sebesar 2 per mil dari kasus korupsi yang dilaporkan.  

Penghitungan dua per mil tersebut tergantung dari kasus yang dilaporkan, yakni dari besaran kerugian negara yang dikembalikan atau dari besaran uang suap dan atau uang hasil lelang barang rampasan.  

Berikut bunyi Pasal 17, Peraturan Pemerintah 43/2018 tentang insentif pelapor korupsi:  

1. Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.  

2. Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  

3. Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan.  

4. Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  

Kendati demikian, syarat agar pelapor mendapat penghargaan adalah laporannya harus dinilai oleh penegak hukum untuk melihat tingkat kebenarannya. Penilaian tersebut dilakukan setelah kasus yang dilaporkan berkekuatan hukum tetap. (*)