Polresta Pontianak Ciduk Oknum PNS Jual Sabu

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1338

Polresta Pontianak Ciduk Oknum PNS Jual Sabu
GRAFIS (SUARA PEMRED/ MEGA)
PONTIANAK, SP – Memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan punya gaji yang cukup tak menjamin seseorang untuk tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Salah satunya,  SH (41), seorang PNS di Politeknik Negeri Pontianak (Polnep). Dia ditangkap aparat kepolisian karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak, AKP Muslimin menerangkan, oknum PNS tersebut ditangkap di rumahnya, Jalan Putri Chandramidi, Gang Eka Jaya, Rabu (28/9) sore.

Penangkapan bermula dari laporan masyarkat terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di rumahnya. “Menindaklanjuti laporan itu, aparat kepolisian kemudian melakukan pengintaian selama dua pekan. Ketika dipastikan, anggota segera melakukan penggerebekan di rumahnya," kata Muslimin, Kamis (29/9).

Bersama Ketua RT dan sejumlah warga, polisi masuk ke dalam rumah dan mendapati SH sedang berada di ruang tengah bersama dengan seorang wanita berinisial SL (40), yang belakangan diketahui adalah pacarnya.

   "Ditemukan satu buah kotak rokok di samping pelaku duduk. Setelah dibuka, terdapat tujuh paket sabu yang terdiri dari dua paket besar dan lima paket kecil dengan berat sekitar dua gram lebih," sebutnya.

Penggeledahan kemudian dilanjutkan dengan memeriksa kamar dan seluruh isi rumah.

Di dalam kamar, ditemukan pula barang bukti lain, yakni berupa timbangan elektronik, korek api, sendok dan alat hisap sabu. "Untuk melanjutkan pemeriksaan, keduanya beserta barang bukti, kita giring ke Mapolresta," ujar Muslimin.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka SH, diketahui ketujuh paket narkoba itu sedianya akan dijual kepada para pelanggan dengan harga yang berbeda-beda. Untuk paket besar, dijual dengan harga Rp250 ribu, sementara paket kecil Rp100 ribu.

"Dia ini selain pemakai juga adalah pengedar. Berdasarkan informasi yang didapat, aktivitas penjualan sabu sudah dilakukan sejak lama, setidaknya sejak tiga bulan lalu," ungkapnya.

Polisi saat ini masih mengembangankan kasus ini. Keduanya dijerat dengan Undang-undang Penyalahgunaan Narkotika pasal 112 dan 114, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. "Sejauh ini kita ketahui, dia hanya menjual kepada orang-orang yang sudah dikenalnya saja. Sekarang masih dilakukan pengembangan," ucapnya.

Sementara itu, SH yang merupakan PNS lulusan tahun 2002 ini sama sekali tidak menyangkal bahwa dirinya merupakan pengguna sekaligus pengedar narkoba. SH mengaku, sabu yang ditemukan merupakan miliknya yang baru saja dibeli untuk dijual kembali.

Alasannya nekad menjual narkoba adalah untuk menambah penghasilan. Gajinya sebagai seorang PNS sudah tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

Selain itu, dia juga tengah dikejar hutang karena uang administrasi mahasiswa Polnep tempat dia bekerja senilai Rp15 juta, habis terpakai. "Gaji sudah gak cukup, habis mengambil pinjaman. Selain itu, ada juga makai uang kampus dan itu harus diganti," katanya.

SH juga mengaku, sempat merasa rugi dan dihantui kecemasan setelah beberapa lama menjalankan bisnis haram itu. Sebelum digerebek, siang harinya sambil makan, dia sempat bicara sama pacarnya untuk segera berhenti menjual narkoba. Namun niatnya itu menjadi sia-sia karena keburu ditangkap polisi.

"Saya bilang sama pacar, setelah habis barang ini, kita akan kembali ke jalan yang benar," ujarnya.

Kabar terkait adanya oknum PNS yang tertangkap tangan sebagai pengedar narkoba sangat mengejutkan. Yandi, Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak mengatakan, semangat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk berperang melawan narkoba seolah bertentangan dengan pegawainya sendiri.

Dia meminta aparat penegak hukum untuk memproses hukum PNS yang terlibat di dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang.  "Ada PNS yang memakai narkoba saja kita sudah merasa malu, apalagi jika ternyata ada yang sampai menjual," kata Yandi kepada Suara Pemred, Kamis (29/9).

Dikatakannya, DPRD Kota Pontianak sendiri akan mempercayakan sepenuhnya proses penindakan oleh masing-masing instansi yang menangani. Jika itu kepolisian, tentulah sudah ada prosedur yang mengaturnya.

Dan jikapun soal PNS yang terindikasi, tentu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah pula memiliki prosedur yang seharusnya. "Yang penting kita ingin proses itu dilakukan transparan. Jika bersalah katakan bersalah. Beri sanksi sesuai dengan kesalahannya," terangnya.

Penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak, menurut Yandi memang sudah masuk dalam tahap yang membahayakan. Sehingga untuk memberantasannya harus dilakukan secara bersama-sama.

Baik itu, aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat sendiri. "Pada intinya semua pihak harus terlibat di dalam pemberantasan narkoba. Tidak bisa hanya dilakukan oleh penegak hukum. Masyarakat terutama keluarga harus memiliki andil besar dalam melakukan pengawasan," tuturnya.

Yandi menambahkan, berdasarkan dari pengungkapan yang ada, sebagian besar narkoba berasal dari Malaysia melalui penyelundupan yang dilakukan oleh para sindikat di wilayah-wilayah perbatasan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga melalui jalur udara.  

Menurutnya, jika di bandara saja masih ada orang yang mau menyelundupkan narkoba, bagaimana dengan jalur tranportasi darat di perbatasan atau antar kota,serta laut seperti di pelabuan.  

“Di Bandara Internasional Supadio yang sudah dengan pengamanan cukup ketat saja masih ada upaya penyelundupan. Bagaimana lagi dengan pelabuhan yang X-Ray pun tidak ada,” ungkapnya. (ang/ind/sut)
             

Komentar