Apeksi: Kebijakan Pusat Hadang Inovasi Daerah

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 996

Apeksi: Kebijakan Pusat Hadang Inovasi Daerah
GRAFIS (SUARA PEMRED/ MEGA)
PONTIANAK, SP – Inovasi yang dilakukan pemda  belakangan terkendala kebijakan Pemerintah Pusat. Padahal, daerah tengah dituntut untuk berinovasi dalam pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini jadi bahasan dalam Musyawarah Komisariat Wilayah V Regional Kalimantan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Mercure, Senin (24/10).  

Mantan Ketua Apeksi Wilayah V Regional Kalimantan, Syaharie Dja’ang mengatakan inovasi memang mudah dan indah, tapi tidak gampang dan sederhana. Inovasi yang dilakukan daerah kerap berbenturan dengan kebijakan lebih tinggi.   Misalnya dalam penempatan pejabat struktural pada organisasi baru.

Mekanismenya seperti pengajuan Sekretaris Daerah. Harus diajukan ke provinsi dan dikoordinasikan ke pusat. Misalnya Dinas Catatan Sipil.   Kedua untuk mengisi struktur organisasi yang baru, yang mana selain harus melapor ke komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), juga harus berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.  

“Hal-hal seperti ini, bahwa semua kebijakan itu harus dikonsultasikan di pusat, yang mana akan terjadi lagi sentralisasi,” ujar Syarharie dalam sambutannya.  

Hambatan ini menurutnya, lantas mengurangi kreativitas dan kerja cepat kepala daerah. Contoh lain, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menuntut kepala daerah mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Maksimal enam bulan setelah peraturan itu disahkan.  

“Ide tidak akan berarti apa-apa kalau tidak bisa diimplementasikan. Maka akan lebih berarti seonggokan sampah yang bisa menyuburkan tanaman atau menambah penghasilan. Artinya ide bagus tapi tidak gampang diimplementasikan, kalau kebijakan itu nanti akan bersentuhan dengan aturan pusat,” ungkap Wali Kota Samarinda itu.  

Sementara Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengungkapkan hal serupa. Dia mencontohkan dalam penyerapan anggaran, proyek-proyek multi years selama ini belum memiliki payung hukum jelas. Selain itu dalam penilaian kinerja daerah juga tidak dilakukan tim independen sehingga kerap menimbulkan kehebohan.  
 

Menurut Midji, percepatan urusan perizinan, terkadang terhambat regulasi pusat pula. Dia mencontohkan, izin usaha mikro cukup SPTU yang dikonvensi. Tapi pemerintah pusat meminta yang mengeluarkan camat bukan BP2T.

  “Kalau saya berpikir yang perlukan cepat keluar izinnya, dan akhirnya mereka terima juga,” terangnya.

  Hal lain menyangkut izin toko modern yang menurutnya tidak perlu izin usaha di daerah. Izin usaha hanya perlu dikantongi dari pusat. Sebab yang ada di daerah hanya ritelnya. Daerah tinggal menyeleksi lokasi yang diajukan agar tidak mengganggu ekonomi lokal.  

“Banyak juga daerah dibilang pengurusan lama. Sebenarnya itu gampang. Kumpulkan saja BP2T seluruh Indonesia tanya perizinan misalnya IMB yang paling cepat di daerah mana. Itu yang diikuti kan selesai. Lihat data pengurusan seluruh Indonesia, ambil yang cepat itu dijadikan pedoman untuk seluruh daerah, kan selesai urusannya,” sarannya. (bls/and/sut)